Pemerintah Lipatgandakan Bantuan Operasional PAUD
Pemerintah Lipatgandakan Bantuan Operasional PAUD
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah akan melipatgandakan bantuan operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Bantuan ini akan memudahkan masyarakat menyekolahkan anaknya di PAUD.
Direktur Pembinaan Paud Ditjen PAUD dan Pendidikan Masyarakat Ella Yulaelawati mengatakan, pemerintah akan meningkatkan bantuan operasional PAUD pada tahun 2016. Langkah ini diambil untuk menjamin mutu dan sebagai bagian dari Gerakan Nasional PAUD Berkualitas.
"Tahun ini bantuan diberikan kepada 74.848 lembaga PAUD. Tahun depan akan kami tambah menjadi 158.700 lembaga," katanuya di Kantor Kemendikbud, Jakarta Selatan, Selasa (1/9/2015).
Dia menjelaskan, bantuan tersebut akan diberikan bagi lembaga PAUD yang telah berdiri minimal setahun dan memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bantuan diberikan sebesar Rp5 juta hingga Rp7,2 juta pertahun bergantung dari jumlah peserta didik di lembaga PAUD tersebut.
Ella menerangkan, bantuan operasional PAUD dapat digunakan untuk beragam keperluan yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan belajar. Antara lain untuk subsidi bantuan keringanan biaya pendaftaran peserta didik kurang mampu, biaya pembelian buku bacaan, alat permainan edukatif, dan keperluan lain yang terkait dengan pembelajaran.
"Salah satu kendala yang dihadapi masyarakat dalam memasukkan anaknya ke lembaga PAUD adalah keterbatasan ekonomi. Bantuan operasional PAUD kami harap dapat menjadi solusi untuk mengatasi kendala tersebut," ujar Ella.
Pemberian bantuan operasional juga menjadi salah satu strategi dalam membangun lembaga PAUD yang berkualitas. Berdasarkan data Direktorat Pembinaan PAUD Kemendikbud pada akhir 2014 mencatat jumlah lembaga PAUD di Indonesia telah mencapai lebih dari 188.000.
Namun, sebagian belum memenuhi standar PAUD dan masih perlu dibenahi kualitasnya. Membangun PAUD yang berkualitas, ujarnya, sudah menjadi kebutuhan masyarakat dan komitmen internasional. Kian banyak penelitian yang mengungkapkan pentingnya PAUD berkualitas untuk pengembangan karakter dan masa depan anak.
Ella mengutip hasil penelitian James Heckmen, peraih nobel ekonomi dari Universitas Chicago, menyebutkan bahwa imbal hasil investasi pada PAUD sangat besar dibanding jenjang pendidikan lain. "Heckmen menyebut bahwa investasi sebesar USD1 pada PAUD yang berkualitas akan memeroleh imbal hasil sebesar USD7," kutip Ella.
PAUD berkualitas berarti tersedianya tempat yang aman, sehat dan nyaman bagi tumbuh kembang serta belajar anak. PAUD berkualitas juga bercirikan memiliki pendidik yang kompeten. Dia menuturkan, bila seluruh anak mendapat PAUD yang berkualitas, ini akan menjadi titik awal yang cerah dan modal memasuki jenjang pendidikan selanjutnya yang lebih gemilang.
Anggota Komisi X DPR Jefri Riwu Kore berpendapat, tidak hanya lembaga yang harus diberi bantuan namun para gurunya juga harus diperhatikan. Misalnya saja di NTT banyak guru PAUD yang tidak digaji. Namun, mereka tetap mendidik anak-anak usia dini agar bisa bersekolah.
Jefri menduga apa yang dilihat di NTT adalah potret guru PAUD dan pendidikan usia dini di banyak tempat di Tanah Air. Lanjutnya, pemerintah harus menghapus dikotomi PAUD nonformal dan formal. Sebab dikotomi ini menyebabkan terjadinya diskriminasi terhadap kesejahteraan dan pembinaan karier pendidik PAUD nonformal.
Dia menambahkan, anak usia dini berada di masa usia emas yakni masa penting untuk menentukan generasi bangsa ke depan. "Mereka butuh sentuhan pendidikan yang baik, karena masih banyak orangtua yang juga memiliki keterbatasan dalam soal mendidik anak-anak," kata Jefri.
PILIHAN:
Capim KPK Dijadikan Tersangka, Bareskrim: Kami Profesional
3 Provinsi Punya Indeks Kerawanan Pilkada 2015 Tertinggi
Direktur Pembinaan Paud Ditjen PAUD dan Pendidikan Masyarakat Ella Yulaelawati mengatakan, pemerintah akan meningkatkan bantuan operasional PAUD pada tahun 2016. Langkah ini diambil untuk menjamin mutu dan sebagai bagian dari Gerakan Nasional PAUD Berkualitas.
"Tahun ini bantuan diberikan kepada 74.848 lembaga PAUD. Tahun depan akan kami tambah menjadi 158.700 lembaga," katanuya di Kantor Kemendikbud, Jakarta Selatan, Selasa (1/9/2015).
Dia menjelaskan, bantuan tersebut akan diberikan bagi lembaga PAUD yang telah berdiri minimal setahun dan memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bantuan diberikan sebesar Rp5 juta hingga Rp7,2 juta pertahun bergantung dari jumlah peserta didik di lembaga PAUD tersebut.
Ella menerangkan, bantuan operasional PAUD dapat digunakan untuk beragam keperluan yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan belajar. Antara lain untuk subsidi bantuan keringanan biaya pendaftaran peserta didik kurang mampu, biaya pembelian buku bacaan, alat permainan edukatif, dan keperluan lain yang terkait dengan pembelajaran.
"Salah satu kendala yang dihadapi masyarakat dalam memasukkan anaknya ke lembaga PAUD adalah keterbatasan ekonomi. Bantuan operasional PAUD kami harap dapat menjadi solusi untuk mengatasi kendala tersebut," ujar Ella.
Pemberian bantuan operasional juga menjadi salah satu strategi dalam membangun lembaga PAUD yang berkualitas. Berdasarkan data Direktorat Pembinaan PAUD Kemendikbud pada akhir 2014 mencatat jumlah lembaga PAUD di Indonesia telah mencapai lebih dari 188.000.
Namun, sebagian belum memenuhi standar PAUD dan masih perlu dibenahi kualitasnya. Membangun PAUD yang berkualitas, ujarnya, sudah menjadi kebutuhan masyarakat dan komitmen internasional. Kian banyak penelitian yang mengungkapkan pentingnya PAUD berkualitas untuk pengembangan karakter dan masa depan anak.
Ella mengutip hasil penelitian James Heckmen, peraih nobel ekonomi dari Universitas Chicago, menyebutkan bahwa imbal hasil investasi pada PAUD sangat besar dibanding jenjang pendidikan lain. "Heckmen menyebut bahwa investasi sebesar USD1 pada PAUD yang berkualitas akan memeroleh imbal hasil sebesar USD7," kutip Ella.
PAUD berkualitas berarti tersedianya tempat yang aman, sehat dan nyaman bagi tumbuh kembang serta belajar anak. PAUD berkualitas juga bercirikan memiliki pendidik yang kompeten. Dia menuturkan, bila seluruh anak mendapat PAUD yang berkualitas, ini akan menjadi titik awal yang cerah dan modal memasuki jenjang pendidikan selanjutnya yang lebih gemilang.
Anggota Komisi X DPR Jefri Riwu Kore berpendapat, tidak hanya lembaga yang harus diberi bantuan namun para gurunya juga harus diperhatikan. Misalnya saja di NTT banyak guru PAUD yang tidak digaji. Namun, mereka tetap mendidik anak-anak usia dini agar bisa bersekolah.
Jefri menduga apa yang dilihat di NTT adalah potret guru PAUD dan pendidikan usia dini di banyak tempat di Tanah Air. Lanjutnya, pemerintah harus menghapus dikotomi PAUD nonformal dan formal. Sebab dikotomi ini menyebabkan terjadinya diskriminasi terhadap kesejahteraan dan pembinaan karier pendidik PAUD nonformal.
Dia menambahkan, anak usia dini berada di masa usia emas yakni masa penting untuk menentukan generasi bangsa ke depan. "Mereka butuh sentuhan pendidikan yang baik, karena masih banyak orangtua yang juga memiliki keterbatasan dalam soal mendidik anak-anak," kata Jefri.
PILIHAN:
Capim KPK Dijadikan Tersangka, Bareskrim: Kami Profesional
3 Provinsi Punya Indeks Kerawanan Pilkada 2015 Tertinggi
(kri)
Explore More