Jokowi Minta Mendikbud Gencar Kampanyekan Anti-Bullying
Rabu, 20 Januari 2016 - 17:02 WIB
Jokowi Minta Mendikbud Gencar Kampanyekan Anti-Bullying
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anis Baswedan gencar mengkampanyekan anti-bullying atau intimidasi di sekolah.
Hal itu menjadi salah satu arahan Presiden Jokowi saat membuka rapat kabinet terbatas dengan topik pencegahan tindak kekerasan dan penindasan atau bullying terhadap anak-anak di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (20/1/2016).
Selain itu, penguatan pendidikan karakter budi pekerti dianggap perlu guna mencegah tindak kekerasan dan penindasan terhadap anak-anak.
Dia juga meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mempertegas aturan pertelevisian nasional. "Sehingga dapat memberikan filter atau menyaring tayangan televisi yang tidak ramah kepada anak," tuturnya.
Dia menyampaikan tindak kekerasan dan penindasan kepada anak-anak dalam bentuk kekerasan seksual, fisik maupun psikis saat ini semakin marak. "Saya melihat kasus ini seperti fenomena gunung es di permukaan," ungkapnya.
Dia juga mengutip laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sejak tahun 2011 hingga 2014, tercatat 369 pengaduan terkait masalah bullying.
"Namun tindakan sampai kini jumlah kasus kekerasan dan penindasan terhadap anak yang tidak terlaporkan ini masih sangat besar," ucapnya.
Dia berpendapat, diperlukan perhatian semua pihak untuk mencegah dan menangani kasus-kasus bullying.
"Kuncinya terletak pada mengedukasi masyarakat pada keluarga dan pada anak-anak untuk ikut menjadi bagian dari pencegahan bagian dari pemantauan dan bagian dari pengawasan," tuturnya.
PILIHAN:
PN Jaksel Ultimatum Yayasan Supersemar Bayar Rp4,4 Triliun
Hal itu menjadi salah satu arahan Presiden Jokowi saat membuka rapat kabinet terbatas dengan topik pencegahan tindak kekerasan dan penindasan atau bullying terhadap anak-anak di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (20/1/2016).
Selain itu, penguatan pendidikan karakter budi pekerti dianggap perlu guna mencegah tindak kekerasan dan penindasan terhadap anak-anak.
Dia juga meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mempertegas aturan pertelevisian nasional. "Sehingga dapat memberikan filter atau menyaring tayangan televisi yang tidak ramah kepada anak," tuturnya.
Dia menyampaikan tindak kekerasan dan penindasan kepada anak-anak dalam bentuk kekerasan seksual, fisik maupun psikis saat ini semakin marak. "Saya melihat kasus ini seperti fenomena gunung es di permukaan," ungkapnya.
Dia juga mengutip laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sejak tahun 2011 hingga 2014, tercatat 369 pengaduan terkait masalah bullying.
"Namun tindakan sampai kini jumlah kasus kekerasan dan penindasan terhadap anak yang tidak terlaporkan ini masih sangat besar," ucapnya.
Dia berpendapat, diperlukan perhatian semua pihak untuk mencegah dan menangani kasus-kasus bullying.
"Kuncinya terletak pada mengedukasi masyarakat pada keluarga dan pada anak-anak untuk ikut menjadi bagian dari pencegahan bagian dari pemantauan dan bagian dari pengawasan," tuturnya.
PILIHAN:
PN Jaksel Ultimatum Yayasan Supersemar Bayar Rp4,4 Triliun
(dam)
