Gagas Full Day School, Mendikbud Dinilai Sederhanakan Persoalan
Selasa, 09 Agustus 2016 - 12:14 WIB
Gagas Full Day School, Mendikbud Dinilai Sederhanakan Persoalan
A
A
A
JAKARTA - Gagasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy untuk menerapkan bersekolah sehari penuh (full day school) untuk siswa SD dan SMP menuai prokontra.
Anggota Komisi X DPR Reni Marlinawati berpendapat gagasan full day school harus dikaji secara mendalam, termasuk memperhitungkan dampak jika gagasan tersebut direalisasikan.
"Full day school harus dipertimbangkan matang di antaranya soal guru," ujar Reni melalui siaran pers yang diterima Sindonews, Selasa (9/8/2016).
Jika kebijakan itu diberlakukan maka guru akan semakin lama berada di sekolah. Konsekuensinya, lanjut dia, guru hanya memiliki waktu sedikit untuk melakukan evaluasi dan perencanaan program belajar untuk hari berikutnya.
"Saya tidak bisa membayangkan, alangkah repotnya guru-guru tersebut. Berangkat pagi, pulang jam 18.00 sore. Sampai di rumah sudah sangat lelah, belum lagi memeriksa tugas anak-anak dan menyiapkan rencana pembelajaran hari berikutnya," tuturnya. (Baca juga: Fadli Zon Soal Full Day School: Ganti Menteri, Ganti Kebijakan)
Reni juga menyoroti kemampuan sekolah untuk menyiapkan sarana untuk menunjang program full day school, seperit fasilitas olahraga, tempat mengaji, serta fasilitas penunjang lainnya.
"Pertanyaannya, apakah semua sekolah memiliki fasilitas yang memadai walaupun itu di sekolah negeri? Bahkan di dapil (daerah pemilihan) saya masih ada SDN yang lantainya tanah," ungkap Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di DPR itu.
Menurut dia, persoalan teknis terkait ketersediaan fasilitas untuk program full day school akan menjadi permasalahan serius. Dia juga menilai gagasan full day school menyederhanakan persoalan bahwa seolah-olah sepulang bekerja, orang tua siswa bisa menjemput anaknya di sekolah.
Padahal banyak faktor yang dapat menghambat orangtua dapat menjemput anaknya tepat waktu. Misalnya, kemacetan parah yang luar biasa. "Apalagi saat pulang kantor yang waktunya berbarengan dengan menjemput anak, tentu macetnya makin luar biasa," katanya.
Sebaliknya, persoalan tersebut bisa dipastikan tidak dihadapi orangtua di kampung.
"Di kampung orangtua jauh lebih banyak waktu untuk mendidik anak. Saya kira wacana full day ini dalam perspektif metropolitan," tuturnya.
Sebagai muslim, Reni mengaku senang jika program full day school digunakan untuk belajar mengaji. Namun, sambung dia, tidak semua siswa beragama Islam. "Itu juga harus menjadi bahan pertimbangan. Argumentasi mengaji di sekolah untuk menangkal faham radikalisme, hal tersebut merupakan simplifikasi terhadap persoalan," katanya.
Untuk itu dia meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan kajian dan penelitian yang mendalam sebelum menerapkan gagasan tersebut.
Anggota Komisi X DPR Reni Marlinawati berpendapat gagasan full day school harus dikaji secara mendalam, termasuk memperhitungkan dampak jika gagasan tersebut direalisasikan.
"Full day school harus dipertimbangkan matang di antaranya soal guru," ujar Reni melalui siaran pers yang diterima Sindonews, Selasa (9/8/2016).
Jika kebijakan itu diberlakukan maka guru akan semakin lama berada di sekolah. Konsekuensinya, lanjut dia, guru hanya memiliki waktu sedikit untuk melakukan evaluasi dan perencanaan program belajar untuk hari berikutnya.
"Saya tidak bisa membayangkan, alangkah repotnya guru-guru tersebut. Berangkat pagi, pulang jam 18.00 sore. Sampai di rumah sudah sangat lelah, belum lagi memeriksa tugas anak-anak dan menyiapkan rencana pembelajaran hari berikutnya," tuturnya. (Baca juga: Fadli Zon Soal Full Day School: Ganti Menteri, Ganti Kebijakan)
Reni juga menyoroti kemampuan sekolah untuk menyiapkan sarana untuk menunjang program full day school, seperit fasilitas olahraga, tempat mengaji, serta fasilitas penunjang lainnya.
"Pertanyaannya, apakah semua sekolah memiliki fasilitas yang memadai walaupun itu di sekolah negeri? Bahkan di dapil (daerah pemilihan) saya masih ada SDN yang lantainya tanah," ungkap Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di DPR itu.
Menurut dia, persoalan teknis terkait ketersediaan fasilitas untuk program full day school akan menjadi permasalahan serius. Dia juga menilai gagasan full day school menyederhanakan persoalan bahwa seolah-olah sepulang bekerja, orang tua siswa bisa menjemput anaknya di sekolah.
Padahal banyak faktor yang dapat menghambat orangtua dapat menjemput anaknya tepat waktu. Misalnya, kemacetan parah yang luar biasa. "Apalagi saat pulang kantor yang waktunya berbarengan dengan menjemput anak, tentu macetnya makin luar biasa," katanya.
Sebaliknya, persoalan tersebut bisa dipastikan tidak dihadapi orangtua di kampung.
"Di kampung orangtua jauh lebih banyak waktu untuk mendidik anak. Saya kira wacana full day ini dalam perspektif metropolitan," tuturnya.
Sebagai muslim, Reni mengaku senang jika program full day school digunakan untuk belajar mengaji. Namun, sambung dia, tidak semua siswa beragama Islam. "Itu juga harus menjadi bahan pertimbangan. Argumentasi mengaji di sekolah untuk menangkal faham radikalisme, hal tersebut merupakan simplifikasi terhadap persoalan," katanya.
Untuk itu dia meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan kajian dan penelitian yang mendalam sebelum menerapkan gagasan tersebut.
()
