Pandangan Ketua DPD Terkait Wacana Full Day School
Kamis, 11 Agustus 2016 - 16:50 WIB
Pandangan Ketua DPD Terkait Wacana Full Day School
A
A
A
JAKARTA - Jika sebagian besar masyarakat menolak gagasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy tentang penambahan jam bersekolah bagi siswa SD dan SMP negeri maupun swasta (full day school), Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman memiliki pandangan berbeda.
Menurutnya, full day school merupakan ide bagus. Namun Irman berpendapat, ide itu perlu dikembangkan dan didalami secara matang. Ide full day school itu dinilainya perlu didukung dengan sarana dan prasarana penunjang.
"Tapi pertanyaannya kan di Indonesia itu sarana prasarana penunjang itu setiap kota, setiap provinsi berbeda-beda. Oleh karena itu wacana tersebut mari kita dalami," kata Irman Gusman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/8/2016).
Menurut dia, ide full day school itu perlu segera diterapkan kepada sekolah yang sudah siap dari segi sarana dan prasarana. "Bagi daerah, bagi sekolah yang memang siap sarana prasarana dan gurunya, ya sepanjang itu tidak membebankan orangtua, ya silakan saja," tuturnya.
Kendati demikian, dia menekankan bahwa pendidikan tidak mutlak di tangan sekolah. Dikatakannya, pendidikan berawal dari rumah tangga atau keluarga. Pendidikan karakter dalam keluarga dianggapnya jauh lebih penting.
"Oleh karena itu, membentuk keluarga yang harmonis, hubungan antara bapak ibu dengan anak yang baik itu penting itu," tuturnya.
Lebih lanjut dia berpendapat, pendidikan tidak selalu di bidang formal. "Kalau istilahnya di kampung saya, alam pun jadi guru," paparnya.
Walaupun banyak mendapat penolakan dari masyarakat, menurut dia, ide full day school itu tetap perlu dikaji lebih dalam. Dia mengungkapkan pada umumnya, full day school sudah diterapkan di berbagai negara maju.
Menurut Irman, memang sekolah yang sudah menerapkan full day school di berbagai negara maju ditunjang sarana dan prasarana pendukung. "Ya kita kan masih belum pada level itu, jangan wacana itu langsung kita matikan," ungkapnya.
"Menurut saya jalan keluarnya bagi daerah bagi sekolah yang sudah mampu silakan, bagi yang tidak mampu, baru pemerintah intervensi, sebab masalah pendidikan ini bukan pemerintah pusat saja, juga pemerintah daerah, juga masyarakat," pungkasnya.
Menurutnya, full day school merupakan ide bagus. Namun Irman berpendapat, ide itu perlu dikembangkan dan didalami secara matang. Ide full day school itu dinilainya perlu didukung dengan sarana dan prasarana penunjang.
"Tapi pertanyaannya kan di Indonesia itu sarana prasarana penunjang itu setiap kota, setiap provinsi berbeda-beda. Oleh karena itu wacana tersebut mari kita dalami," kata Irman Gusman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/8/2016).
Menurut dia, ide full day school itu perlu segera diterapkan kepada sekolah yang sudah siap dari segi sarana dan prasarana. "Bagi daerah, bagi sekolah yang memang siap sarana prasarana dan gurunya, ya sepanjang itu tidak membebankan orangtua, ya silakan saja," tuturnya.
Kendati demikian, dia menekankan bahwa pendidikan tidak mutlak di tangan sekolah. Dikatakannya, pendidikan berawal dari rumah tangga atau keluarga. Pendidikan karakter dalam keluarga dianggapnya jauh lebih penting.
"Oleh karena itu, membentuk keluarga yang harmonis, hubungan antara bapak ibu dengan anak yang baik itu penting itu," tuturnya.
Lebih lanjut dia berpendapat, pendidikan tidak selalu di bidang formal. "Kalau istilahnya di kampung saya, alam pun jadi guru," paparnya.
Walaupun banyak mendapat penolakan dari masyarakat, menurut dia, ide full day school itu tetap perlu dikaji lebih dalam. Dia mengungkapkan pada umumnya, full day school sudah diterapkan di berbagai negara maju.
Menurut Irman, memang sekolah yang sudah menerapkan full day school di berbagai negara maju ditunjang sarana dan prasarana pendukung. "Ya kita kan masih belum pada level itu, jangan wacana itu langsung kita matikan," ungkapnya.
"Menurut saya jalan keluarnya bagi daerah bagi sekolah yang sudah mampu silakan, bagi yang tidak mampu, baru pemerintah intervensi, sebab masalah pendidikan ini bukan pemerintah pusat saja, juga pemerintah daerah, juga masyarakat," pungkasnya.
(maf)
