Panja Guru Bakal Evaluasi Akurasi Data Guru Bersertifikasi
Jum'at, 26 Agustus 2016 - 15:47 WIB
Panja Guru Bakal Evaluasi Akurasi Data Guru Bersertifikasi
A
A
A
JAKARTA - Komisi X DPR berencana membentuk panitia kerja (Panja) guru dan tenaga kependidikan untuk mengawasi data dan kebutuhan guru. Pasalnya, Komisi X menilai perhitungan jumlah guru yang akan disertifikasi tahun ini tidak akurat.
Anggota Komisi X DPR Dadang Rusdiana mengatakan, Komisi X akan terus mengevaluasi akurasi data guru yang disertifikasi. Karena, berdasarkan kunjungan ke beberapa daerah terjadi perbedaan data guru bersertifikasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan data yang dimiliki daerah.
Menurut dia, perbedaan data itu sering berdampak pada mengendapnya dana di kas daerah. Dirinya mencontohkan, sekitar Rp19 triliun mengendap di kas daerah pada tahun 2015.
"Ini yang akan kita evaluasi, sehingga di masa sidang ini kita bentuk Panja Guru dan Tenaga Kependidikan, agar masalah data dan kebutuhan guru ini terawasi dengan baik," ujar Dadang saat dihubungi wartawan, Jumat (26/8/2016).
Adapun rencana Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memotong tunjangan profesi guru sebesar Rp23,4 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016, menurut dia, penghematan yang sifatnya penyesuaian atas kebutuhan riil tunjangan profesi guru.
Karena, tambah dia, sejumlah guru bersertifikasi telah memasuki usia pensiun. Dan tentunya, ada ketidakakuratan perhitungan jumlah guru yang akan disertifikasi tahun ini.
"Jadi pada dasarnya tidak mengganggu guru yang sudah berjalan tunjangan profesi gurunya," kata sekretaris Fraksi Partai Hanura di DPR ini.
Anggota Komisi X DPR Dadang Rusdiana mengatakan, Komisi X akan terus mengevaluasi akurasi data guru yang disertifikasi. Karena, berdasarkan kunjungan ke beberapa daerah terjadi perbedaan data guru bersertifikasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan data yang dimiliki daerah.
Menurut dia, perbedaan data itu sering berdampak pada mengendapnya dana di kas daerah. Dirinya mencontohkan, sekitar Rp19 triliun mengendap di kas daerah pada tahun 2015.
"Ini yang akan kita evaluasi, sehingga di masa sidang ini kita bentuk Panja Guru dan Tenaga Kependidikan, agar masalah data dan kebutuhan guru ini terawasi dengan baik," ujar Dadang saat dihubungi wartawan, Jumat (26/8/2016).
Adapun rencana Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memotong tunjangan profesi guru sebesar Rp23,4 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016, menurut dia, penghematan yang sifatnya penyesuaian atas kebutuhan riil tunjangan profesi guru.
Karena, tambah dia, sejumlah guru bersertifikasi telah memasuki usia pensiun. Dan tentunya, ada ketidakakuratan perhitungan jumlah guru yang akan disertifikasi tahun ini.
"Jadi pada dasarnya tidak mengganggu guru yang sudah berjalan tunjangan profesi gurunya," kata sekretaris Fraksi Partai Hanura di DPR ini.
(kri)
