Sarana Tak Memadai, Full Day School Sulit Diterapkan
Selasa, 20 September 2016 - 05:16 WIB
Sarana Tak Memadai, Full Day School Sulit Diterapkan
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah berencana melakukan uji coba sistem sekolah sepanjang hari atau full day school untuk siswa SD dan SMP di beberapa provinsi.
Rencana itu ditegaskan Presiden Joko Widodo saat menghadiri acara di Ponorogo, Jawa Timur, Senin 19 September 2016. (Baca juga: Alasan Jokowi Setuju Full Day School Diuji Coba)
Menyikapi rencana itu, Anggota Komisi X DPR Abdul Fikri mengatakan, full day school sulit dilaksanakan jika sarana prarana sekolah dan tenaga pendidik belum siap.
Menurut dia, harus ada pemetaan untuk mengetahui sekolah yang siap dan tidak siap untuk menerapkan sistem tersebut. Pemetaan dinilainya perlu agar tidak menimbulkan persoalan pada masa mendatang.
Dia menilai Komisi X pasti akan mendukung full day school jika pemerintah mampu menyiapkan konsep detail dan kesiapan sumber daya manusia.
‘’Memang sudah ada banyak sekolah yang siap full day school. Bahkan banyak juga sekolah berasrama. Tapi jika mau dilaksanakan secara nasional harus dilihat dahulu mana sekolah yang siap dan belum,’’ tutur Fikri, Senin 19 September 2016.
Pendiri Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia (LP3I) Syahrial Yusuf kurang sependapat dengan full day school.
“Wacana full day school itu tidak perlu dilempar ke publik bila konsep dan teknisnya tampak belum siap dan masih kurang jelas seperti itu. Ini seolah kelihatan cenderung terlalu dipaksakan dan rentan kontraproduktif. Ingat negara Indonesia isangat luas dan heterogen, maka harus ada standardisasi tertentu yang relevan,” kata Syahrial.
Menurut dia, ada sejumlah faktor yang mendasar yang mengakibatkan kondisi demikian. Geografis dan infrastruktur di daerah berbeda-beda dan masih banyak juga ditemukan ketimpangan fasilitas pendidikan.
Hal itu, kata Syahrial, tidak bisa disamakan begitu saja dengan daerah yang memenuhi ketersediaanya. Belum lagi, ungkapnya, ketika sudah diimplementasikan maka siapa yang akan menanggung biaya penyelenggaraan full day school.
Rencana itu ditegaskan Presiden Joko Widodo saat menghadiri acara di Ponorogo, Jawa Timur, Senin 19 September 2016. (Baca juga: Alasan Jokowi Setuju Full Day School Diuji Coba)
Menyikapi rencana itu, Anggota Komisi X DPR Abdul Fikri mengatakan, full day school sulit dilaksanakan jika sarana prarana sekolah dan tenaga pendidik belum siap.
Menurut dia, harus ada pemetaan untuk mengetahui sekolah yang siap dan tidak siap untuk menerapkan sistem tersebut. Pemetaan dinilainya perlu agar tidak menimbulkan persoalan pada masa mendatang.
Dia menilai Komisi X pasti akan mendukung full day school jika pemerintah mampu menyiapkan konsep detail dan kesiapan sumber daya manusia.
‘’Memang sudah ada banyak sekolah yang siap full day school. Bahkan banyak juga sekolah berasrama. Tapi jika mau dilaksanakan secara nasional harus dilihat dahulu mana sekolah yang siap dan belum,’’ tutur Fikri, Senin 19 September 2016.
Pendiri Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia (LP3I) Syahrial Yusuf kurang sependapat dengan full day school.
“Wacana full day school itu tidak perlu dilempar ke publik bila konsep dan teknisnya tampak belum siap dan masih kurang jelas seperti itu. Ini seolah kelihatan cenderung terlalu dipaksakan dan rentan kontraproduktif. Ingat negara Indonesia isangat luas dan heterogen, maka harus ada standardisasi tertentu yang relevan,” kata Syahrial.
Menurut dia, ada sejumlah faktor yang mendasar yang mengakibatkan kondisi demikian. Geografis dan infrastruktur di daerah berbeda-beda dan masih banyak juga ditemukan ketimpangan fasilitas pendidikan.
Hal itu, kata Syahrial, tidak bisa disamakan begitu saja dengan daerah yang memenuhi ketersediaanya. Belum lagi, ungkapnya, ketika sudah diimplementasikan maka siapa yang akan menanggung biaya penyelenggaraan full day school.
(dam)
