Pemerintah Diminta Perhatikan Nasib Guru
Senin, 28 November 2016 - 15:00 WIB
Pemerintah Diminta Perhatikan Nasib Guru
A
A
A
JAKARTA - Gerakan menghormati guru yang dicanangkan LDII bertujuan untuk semua warga Indonesia yang mendedikasikan dirinya, sekaligus mentransfer nilai dan pengetahuan kepada generasi muda maupun masyarakat pada umumnya. Guru yang dimaksud dalam hal ini baik ulama, guru sekolah, dosen, juru dakwah, mubaligh, mubalighot, tokoh-tokoh agama, dan lain-lain.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LDII Abdullah Syam berharap di bidang pendidikan formal pemerintah harus memperhatikan nasib guru. Terutama, kata dia guru tidak tetap di wilayah-wilayah terpencil.
“Guru merupakan pembentuk manusia berkualitas. Bila kualitas guru masih di bawah standar, bagaimana bisa menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas,” ujar Abdullah, Jakarta, Senin (28/11/2016).
Menurutnya, mereka masih digaji dengan sukarela serta banyak yang belum diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Maka itu dia meminta rekrutmen guru dilakukan secara bertanggung jawab melalui kontrak.
Namun, pengangkatan mereka juga harus mempertimbakan kemampuan dan kelayakan.“Mereka memiliki andil dalam membentuk karakter bangsa sebagai modal membangun Indonesia,” ucapnya.
Ketua DPP LDII Prasetyo Sunaryo menambahkan, pemerintah harus meningkatkan kualitas dan kapasitas para guru. Upaya peningkatan mutu pendidikan dipengaruhi oleh faktor majemuk.
Namun, faktor yang paling penting adalah guru. Dia menilai hitam-putihnya proses belajar mengajar di dalam kelas banyak dipengaruhi oleh mutu gurunya. Dia menambahkan, orangtua perlu mempercayakan pendidikan terhadap guru. (Baca: Mendikbud Ubah Nama Full Day Shool Jadi P3K)
Teguran dan pendisiplinan yang dilakukan para guru, menurutnya bukanlah bentuk pelanggaran HAM atau kekerasan, yang harus direaksi dengan mempidanakan guru. “Bila para guru terintimidasi, mereka tak akan bisa menerapkan sistem atau kurikulumnya dengan baik,” kata Prasetyo.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LDII Abdullah Syam berharap di bidang pendidikan formal pemerintah harus memperhatikan nasib guru. Terutama, kata dia guru tidak tetap di wilayah-wilayah terpencil.
“Guru merupakan pembentuk manusia berkualitas. Bila kualitas guru masih di bawah standar, bagaimana bisa menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas,” ujar Abdullah, Jakarta, Senin (28/11/2016).
Menurutnya, mereka masih digaji dengan sukarela serta banyak yang belum diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Maka itu dia meminta rekrutmen guru dilakukan secara bertanggung jawab melalui kontrak.
Namun, pengangkatan mereka juga harus mempertimbakan kemampuan dan kelayakan.“Mereka memiliki andil dalam membentuk karakter bangsa sebagai modal membangun Indonesia,” ucapnya.
Ketua DPP LDII Prasetyo Sunaryo menambahkan, pemerintah harus meningkatkan kualitas dan kapasitas para guru. Upaya peningkatan mutu pendidikan dipengaruhi oleh faktor majemuk.
Namun, faktor yang paling penting adalah guru. Dia menilai hitam-putihnya proses belajar mengajar di dalam kelas banyak dipengaruhi oleh mutu gurunya. Dia menambahkan, orangtua perlu mempercayakan pendidikan terhadap guru. (Baca: Mendikbud Ubah Nama Full Day Shool Jadi P3K)
Teguran dan pendisiplinan yang dilakukan para guru, menurutnya bukanlah bentuk pelanggaran HAM atau kekerasan, yang harus direaksi dengan mempidanakan guru. “Bila para guru terintimidasi, mereka tak akan bisa menerapkan sistem atau kurikulumnya dengan baik,” kata Prasetyo.
(kur)
