Diksar Maut Mapala UII, DPR Minta Kegiatan Kampus Dievaluasi
Rabu, 25 Januari 2017 - 16:49 WIB
Diksar Maut Mapala UII, DPR Minta Kegiatan Kampus Dievaluasi
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Hanura Dadang Rusdiana meminta perlu adanya evaluasi terhadap kegiatan kampus. Hal ini terkait tiga mahasiswa tewas setelah mengikuti Diksar yang digelar Mapala Universitas Islam Indonesia (UII) di Gunung Lawu, Jawa Tengah pada 13-20 Januari 2017 lalu.
“Kita prihatin atas meninggalnya tiga mahasiswa UII itu. Tentu ini harus menjadi evaluasi,” ujar sekretaris Fraksi Hanura ini di DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/1/2017).
Menurutnya, perlu ada pengawasan dari pihak kampus meski Mapala merupakan kegiatan di luar kampus dan di luar kurikulum. Dia juga tegas meminta agar pihak kampus untuk menerapkan aturan supaya peristiwa tak terulang kembali.
“Kita meminta kepada kampus, agar ada pengawasan terhadap organisasi intra kampus. Kita berharap kampus manapun harus jeli melakukan pengawasan. Pengendalian harus dilakukan sehingga kejadian tidak terulang,” katanya.
Komisi X juga akan meminta Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) untuk mengeluarkan peraturan untuk pembinaan organisasi di kampus.
“Kemenristekdikti harus mengeluarkan peraturan yang tentu dikeluarkan nanti memberikan rambu-rambu untuk pembinaan organisasi-organisasi intrakurikuler karena ada intra maupun ekstra kampus kegiatannya di luar kampus tapi anggotanya berasal dari mahasiswa,” jelasnya.
Dadang berharap, aparat berwajib dapat memproses pelaku dan pihak-pihak yang terlibat. Menurutnya, harus diselidiki kasus ini, apakah ada unsur kelalaian atau memang ada unsur pembiaran dalam pembinaan.
“Kalau ada kesengajaan dari pimpinan organisasi kampus, ya harus ada sanksi dari rektor,” imbuhnya.
“Kita prihatin atas meninggalnya tiga mahasiswa UII itu. Tentu ini harus menjadi evaluasi,” ujar sekretaris Fraksi Hanura ini di DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/1/2017).
Menurutnya, perlu ada pengawasan dari pihak kampus meski Mapala merupakan kegiatan di luar kampus dan di luar kurikulum. Dia juga tegas meminta agar pihak kampus untuk menerapkan aturan supaya peristiwa tak terulang kembali.
“Kita meminta kepada kampus, agar ada pengawasan terhadap organisasi intra kampus. Kita berharap kampus manapun harus jeli melakukan pengawasan. Pengendalian harus dilakukan sehingga kejadian tidak terulang,” katanya.
Komisi X juga akan meminta Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) untuk mengeluarkan peraturan untuk pembinaan organisasi di kampus.
“Kemenristekdikti harus mengeluarkan peraturan yang tentu dikeluarkan nanti memberikan rambu-rambu untuk pembinaan organisasi-organisasi intrakurikuler karena ada intra maupun ekstra kampus kegiatannya di luar kampus tapi anggotanya berasal dari mahasiswa,” jelasnya.
Dadang berharap, aparat berwajib dapat memproses pelaku dan pihak-pihak yang terlibat. Menurutnya, harus diselidiki kasus ini, apakah ada unsur kelalaian atau memang ada unsur pembiaran dalam pembinaan.
“Kalau ada kesengajaan dari pimpinan organisasi kampus, ya harus ada sanksi dari rektor,” imbuhnya.
(kri)
