PKB Tolak Kebijakan Sekolah Delapan Jam Sehari

JAKARTA - Rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mewajibkan siswa belajar selama delapan jam setiap hari selama Senin hingga Jumat pada tahun ajaran baru pada Juli 2017 dikritik.

Rencana tersebut dinilai mengabaikan kearifan-kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat.

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR Ida Fauziah mengungkapkan banyak masyarakat yang keberatan atas gagasan seperti itu. "Saya kira kondisi Jakarta atau kondisi kota-kota besar lainnya tidak bisa dijadikan tolak ukur untuk memberlakukan kebijakan secara nasional," ujarnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (12/6/2017).

Menurut Ida, banyak daerah yang infrakstrukturnya tidak memadai untuk menerapkan gagasan itu. "Sekolah sampai lima hari ini kan berarti ada pemadatan jam belajarnya. Nah apa infrakstrukturnya mendukung," katanya.

Dia menambahkan, anak-anak membutuhkan waktu sosialisasi. "Apakah anak di satu lingkungan dalam kurun waktu yang lama memungkinkan bagi anak-anak tumbuh dan berkembang dengan baik," ungkapnya.

Ida berpendapat, banyak kelompok masyarakat selama ini cukup efektif memberikan muatan keagamaan bagi anak masing-masing.

"Dengan kondisi yang seperti itu saya kira tidak pas kebijakan Pak Menteri (Mendikbud) ini dibuat secara nasional dan diberlakukan secara masif dan tidak melihat kearifan-kearitan lokal yang tumbuh di masyarakat kita," ucap Ida.