Respons Hidayat Nur Wahid Terkait Kebijakan Jam Sekolah
Rabu, 14 Juni 2017 - 08:24 WIB
Respons Hidayat Nur Wahid Terkait Kebijakan Jam Sekolah
A
A
A
JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, gagasan 8 jam perhari dalam lima hari sekolah berbeda dengan full day school.
"Jangan pakai full day school karena menyesatkan. Itu program Penguatan Pendidikan Karakter atau PPK," kata Muhadjir dalam rapat bersama Komisi X DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 13 Juni 2017.
Merespons mengenai kebijakan Mendikbud Muhadjir ini, mendapat respons dari Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW). Dia mempertanyakan kebijakan Mendikbud tersebut apakah bisa dicapai secara maksimal dengan lima hari sekolah.
"Pendidikan Nasional untuk tingkatkan iman, taqwa, & akhlak mulia, untuk cerdaskan kehidupan bangsa. (UUD NKRI 1945). Itu bisa dicapai dengan sekolah 5 hari?" tanya HNW di akun Twitter @hnurwahid, Rabu (14/6/2017).
Sebelumnya, Mendikbud Muhadjir menjelaskan, pihaknya yakin semua pihak yang mengkritik pada akhirnya bisa memahami tujuan dan maksud gagasannya itu.
"Sekali lagi saya mohon maaf. Saya paham banyak polemik yang tidak proporsional karena memang belum ada payung hukum, selain sosialisasi kami yang sangat terbatas," ucapnya.
Pasalnya, dia menilai aneh jika kritikan dilontarkan sebelum memahami atau membaca detail gagasannya. "Yang sebelumnya diperbincangkan itu saya tidak tahu bahannya dari mana. Mestinya kalau ingin mengkritisi, mempersoalkan, harus baca peraturan menterinya dulu. Tadi sudah turun nanti kami akan sahkan," ujarnya.
Adapun Kemendikbud menilai perlu menerbitkan Permen itu karena jumlah sekolah yang bersedia menjadi uji coba gagasan itu bertambah. Kemendikbud menargetkan 5.000 sekolah untuk diuji coba pada tahun ini, namun bertambah menjadi 9.000-an sekolah karena ada yang suka rela memberlakukan gagasannya itu.
"Ada 11 kabupaten kota yang sukarela berlakukan seluruhnya," tuturnya.
"Jangan pakai full day school karena menyesatkan. Itu program Penguatan Pendidikan Karakter atau PPK," kata Muhadjir dalam rapat bersama Komisi X DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 13 Juni 2017.
Merespons mengenai kebijakan Mendikbud Muhadjir ini, mendapat respons dari Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW). Dia mempertanyakan kebijakan Mendikbud tersebut apakah bisa dicapai secara maksimal dengan lima hari sekolah.
"Pendidikan Nasional untuk tingkatkan iman, taqwa, & akhlak mulia, untuk cerdaskan kehidupan bangsa. (UUD NKRI 1945). Itu bisa dicapai dengan sekolah 5 hari?" tanya HNW di akun Twitter @hnurwahid, Rabu (14/6/2017).
Sebelumnya, Mendikbud Muhadjir menjelaskan, pihaknya yakin semua pihak yang mengkritik pada akhirnya bisa memahami tujuan dan maksud gagasannya itu.
"Sekali lagi saya mohon maaf. Saya paham banyak polemik yang tidak proporsional karena memang belum ada payung hukum, selain sosialisasi kami yang sangat terbatas," ucapnya.
Pasalnya, dia menilai aneh jika kritikan dilontarkan sebelum memahami atau membaca detail gagasannya. "Yang sebelumnya diperbincangkan itu saya tidak tahu bahannya dari mana. Mestinya kalau ingin mengkritisi, mempersoalkan, harus baca peraturan menterinya dulu. Tadi sudah turun nanti kami akan sahkan," ujarnya.
Adapun Kemendikbud menilai perlu menerbitkan Permen itu karena jumlah sekolah yang bersedia menjadi uji coba gagasan itu bertambah. Kemendikbud menargetkan 5.000 sekolah untuk diuji coba pada tahun ini, namun bertambah menjadi 9.000-an sekolah karena ada yang suka rela memberlakukan gagasannya itu.
"Ada 11 kabupaten kota yang sukarela berlakukan seluruhnya," tuturnya.
(maf)
