Kemendikbud: Tidak Boleh ada Perpeloncoan dalam PLS
Selasa, 18 Juli 2017 - 08:04 WIB
Kemendikbud: Tidak Boleh ada Perpeloncoan dalam PLS
A
A
A
YOGYAKARTA - Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meminta agar pengenalan lingkungan sekolah (PLS) kepada peserta didik baru menghindari perpeloncoan dan tindak kekerasan. PLS harus dilakukan dengan mengikuti ketentuan Permendikbud 75/2016 tentang Penerimaan Didik Baru.
“Jangan sampai ada lagi praktik MOS, PLS harus sesuai dengan ketentuan,” pinta Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad di sela pembukaan IPhO 2017 di Yogyakarta, Senin 17 Juli 2017.
Kepala sekolah dan guru, kata dia, harus memahami aturan pengenalan sekolah. Osis bukanlah pelaksana utama kegiatan PLS. Namun kepala sekolah yang harus bertanggung jawab.
Kegiatan juga harus menyesuaikan jam pelajaran dan tidak diperbolehkan pada saat subuh. Begitu juga kegiatan juga harus dilakukan di lingkungan sekolah.
Dia melanjutkan, guru juga harus mampu mengantisipasi kegiatan ekstrakurikuler. Pasalnya, kasus kekerasan kerap terjadi saat ekstrakurikuler. Jika memang harus di luar sekolah, harus mendapatkan izin orangtua dan sekolah.
“Pelaksanaan tahun ini lebih bagus, belum ada laporan kekerasan,” ucapnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kulonprogo Sumarsono mengatakan, untuk mengantisipasi aksi kekerasan dan perpeloncoan, pengawas sekolah diminta untuk melakukan pengawasan PLS begitu juga dengan guru. Bahkan, pengawasan juga dilakukan oleh Kemendikbud dan turun langsung di masyarakat.
“Dari pantauan sementara tidak ada kegiatan yang menyimpang, semua sesuai koridor,” tuturnya.
Sebelum liburan Lebaran, Dinas Pendidikan sudah meminta kepada srkolah untuk mentaati mekanisme PLS. sosialisasi dilakukan dengan mengundang kepala sekolah SD maupun SMP sesuai kewenangan dari dinas kabupaten.
“Jangan sampai ada lagi praktik MOS, PLS harus sesuai dengan ketentuan,” pinta Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad di sela pembukaan IPhO 2017 di Yogyakarta, Senin 17 Juli 2017.
Kepala sekolah dan guru, kata dia, harus memahami aturan pengenalan sekolah. Osis bukanlah pelaksana utama kegiatan PLS. Namun kepala sekolah yang harus bertanggung jawab.
Kegiatan juga harus menyesuaikan jam pelajaran dan tidak diperbolehkan pada saat subuh. Begitu juga kegiatan juga harus dilakukan di lingkungan sekolah.
Dia melanjutkan, guru juga harus mampu mengantisipasi kegiatan ekstrakurikuler. Pasalnya, kasus kekerasan kerap terjadi saat ekstrakurikuler. Jika memang harus di luar sekolah, harus mendapatkan izin orangtua dan sekolah.
“Pelaksanaan tahun ini lebih bagus, belum ada laporan kekerasan,” ucapnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kulonprogo Sumarsono mengatakan, untuk mengantisipasi aksi kekerasan dan perpeloncoan, pengawas sekolah diminta untuk melakukan pengawasan PLS begitu juga dengan guru. Bahkan, pengawasan juga dilakukan oleh Kemendikbud dan turun langsung di masyarakat.
“Dari pantauan sementara tidak ada kegiatan yang menyimpang, semua sesuai koridor,” tuturnya.
Sebelum liburan Lebaran, Dinas Pendidikan sudah meminta kepada srkolah untuk mentaati mekanisme PLS. sosialisasi dilakukan dengan mengundang kepala sekolah SD maupun SMP sesuai kewenangan dari dinas kabupaten.
(kri)
