Integrasi Sistem Pengadaan Dinilai Mampu Cegah Korupsi
Selasa, 25 Juli 2017 - 18:58 WIB
Integrasi Sistem Pengadaan Dinilai Mampu Cegah Korupsi
A
A
A
YOGYAKARTA - Tidak hanya untuk meningkatkan kualitas ekonomi, perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa juga diyakini mampu mencegah terjadinya korupsi.
Kepala Lembaga Kebijakaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Prabowo mengatakan, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas maka diperlukan perbaikan sistem pengadaan. Tujuannya adalah mempermudah sistem pengadaan.
“Ujungnya adalah mepercepat pengadaan, mempermudah, dan akuntabel,” kata Agus dalam Simposium Modernisasi Sistem Pengadaan Indonesia, di Hotel Tentrem, Yogyakarta, Selasa (25/7/2017).
Untuk itu, kata dia, saat ini LKPP sedang berusaha melakukan integrasi teknologi sistem informasi dan transaksi elektronik yang dimiliki pemerintah. “Integrasi akan memudahkan dalam penggunaan dan proses pemantauan dan evaluasi pengadaan, di mana data anggaran dapat dipantau secara aktual dan akurat,” ucapnya.
Penggunaan sistem informasi ini memberikan manfaat besar karena mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Agus menyebut modernisasi dan integrasi sistem pengadaan ini mendesak untuk dilakukan untuk menekan penyalahgunaan dan korupsi.
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulistyo mengatakan, pengembangan sistem elektronik merupakan keharusan untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima.
Kendati demikian, kata dia, Sulistyo mengingatkan upaya itu tidak berhenti pada membangun sistem tetapi juga kemauan untuk memelihara, mengelola dan memanfaatkan sistem tersebut secara berkesinambungan.
Simposium Modernisasi Sistem Pengadaan Indonesia diikuti oleh 700 peserta unsur LPSE, ULP, PKKPA, PTA, pakar, praktisi serta perwakilan mitra dan dihadiri pula oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Joseph R Donovan Jr.
Kepala Lembaga Kebijakaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Prabowo mengatakan, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas maka diperlukan perbaikan sistem pengadaan. Tujuannya adalah mempermudah sistem pengadaan.
“Ujungnya adalah mepercepat pengadaan, mempermudah, dan akuntabel,” kata Agus dalam Simposium Modernisasi Sistem Pengadaan Indonesia, di Hotel Tentrem, Yogyakarta, Selasa (25/7/2017).
Untuk itu, kata dia, saat ini LKPP sedang berusaha melakukan integrasi teknologi sistem informasi dan transaksi elektronik yang dimiliki pemerintah. “Integrasi akan memudahkan dalam penggunaan dan proses pemantauan dan evaluasi pengadaan, di mana data anggaran dapat dipantau secara aktual dan akurat,” ucapnya.
Penggunaan sistem informasi ini memberikan manfaat besar karena mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Agus menyebut modernisasi dan integrasi sistem pengadaan ini mendesak untuk dilakukan untuk menekan penyalahgunaan dan korupsi.
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulistyo mengatakan, pengembangan sistem elektronik merupakan keharusan untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima.
Kendati demikian, kata dia, Sulistyo mengingatkan upaya itu tidak berhenti pada membangun sistem tetapi juga kemauan untuk memelihara, mengelola dan memanfaatkan sistem tersebut secara berkesinambungan.
Simposium Modernisasi Sistem Pengadaan Indonesia diikuti oleh 700 peserta unsur LPSE, ULP, PKKPA, PTA, pakar, praktisi serta perwakilan mitra dan dihadiri pula oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Joseph R Donovan Jr.
(dam)
