Posko Pengaduan Full Day School Terima Laporan DPRD Rembang
Kamis, 03 Agustus 2017 - 16:48 WIB
Posko Pengaduan Full Day School Terima Laporan DPRD Rembang
A
A
A
JAKARTA - Posko Pengaduan Full Day School Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menerima laporan dari DPRD Rembang, Jawa Tengah.
Laporan berupa berkas yang diserahkan ke posko itu adalah protes masyarakat, tokoh agama dan alim ulama Rembang terhadap kebijakan sekolah lima hari dari Senin hingga Jumat itu.
Laporan DPRD Rembang itu diterima oleh Ketua Fraksi PPP di DPR Reni Marlinawati. "Kami berangkat ke Jakarta, Komisi D, 10 orang. Ini merespons dari protes masyarakat Rembang, alim ulama, tokoh agama," kata Anggota Komisi D DPRD Rembang, Jawa Tengah, Zaimul Umam di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (3/8/2017).
Mengutip protes masyarakat setempat, Zaimul menilai kebijakan tersebut memberatkan wali murid dari sisi ekonomi.
"Kalau sekolah full day school ini sampai jam 16.00 WIB, masyarakat yang ada di sana kesulitan dari sisi transportasi," papar politikus PPP ini. (Baca Juga: Mendikbud Beberkan Alasan Penerapan Full Day School di Semarang)
Kemudian, kata dia, orang tua murid harus memberikan uang saku tambahan bagi anak masing-masing karena jam belajar sekolah bertambah.
"Kalau biasanya per hari Rp10.000, dengan adanya penambahan jam full day school ini tidak menutup kemungkinan ada penambahan uang saku," tuturnya.
Di samping itu, kata dia, banyak siswa yang sehari-hari membantu orang tua berjualan. Sehingga, dengan adanya kebijakan itu akan membuat siswa tak lagi bisa membantu orang tuanya.
Dia mengatakan sebenarnya pihaknya sudah pernah melakukan audiensi dengan masyarakat setempat membahas kebijakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah itu.
"Apapun alasannya, tidak seharusnya bisa menggerus madrasah Diniyah maupun pesantren yang ada di Kabupaten Rembang," tuturnya.
Laporan berupa berkas yang diserahkan ke posko itu adalah protes masyarakat, tokoh agama dan alim ulama Rembang terhadap kebijakan sekolah lima hari dari Senin hingga Jumat itu.
Laporan DPRD Rembang itu diterima oleh Ketua Fraksi PPP di DPR Reni Marlinawati. "Kami berangkat ke Jakarta, Komisi D, 10 orang. Ini merespons dari protes masyarakat Rembang, alim ulama, tokoh agama," kata Anggota Komisi D DPRD Rembang, Jawa Tengah, Zaimul Umam di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (3/8/2017).
Mengutip protes masyarakat setempat, Zaimul menilai kebijakan tersebut memberatkan wali murid dari sisi ekonomi.
"Kalau sekolah full day school ini sampai jam 16.00 WIB, masyarakat yang ada di sana kesulitan dari sisi transportasi," papar politikus PPP ini. (Baca Juga: Mendikbud Beberkan Alasan Penerapan Full Day School di Semarang)
Kemudian, kata dia, orang tua murid harus memberikan uang saku tambahan bagi anak masing-masing karena jam belajar sekolah bertambah.
"Kalau biasanya per hari Rp10.000, dengan adanya penambahan jam full day school ini tidak menutup kemungkinan ada penambahan uang saku," tuturnya.
Di samping itu, kata dia, banyak siswa yang sehari-hari membantu orang tua berjualan. Sehingga, dengan adanya kebijakan itu akan membuat siswa tak lagi bisa membantu orang tuanya.
Dia mengatakan sebenarnya pihaknya sudah pernah melakukan audiensi dengan masyarakat setempat membahas kebijakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah itu.
"Apapun alasannya, tidak seharusnya bisa menggerus madrasah Diniyah maupun pesantren yang ada di Kabupaten Rembang," tuturnya.
(dam)
