Respons Politikus PPP Soal Full Day School
Kamis, 03 Agustus 2017 - 18:01 WIB
Respons Politikus PPP Soal Full Day School
A
A
A
JAKARTA - Berbagai persoalan dialami siswa akibat kebijakan full day school, sekolah lima hari dari Senin hingga Jumat, di antaranya mengantuk dan kelelahan.
Ketua Fraksi PPP di DPR Reni Marlinawati mengaku bahwa salah satu laporan yang diterima posko pengaduan full day school dari orang tua murid sekolah dasar (SD) di Sukabumi.
"Bangun 04.30 WIB, berangkat ke sekolah jam 05.30 WIB dalam keadaan mengantuk," ujar Reni di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (3/8/2017).
Kemudian, siswa SD itu tiba di rumah sekitar pukul 17.30 WIB juga dalam keadaan mengantuk. "Jadi berangkat dibopong, pulang dibopong, sampai rumah hanya mandi, salat maghrib, tidur lagi karena harus bangun pagi," ungkap anggota komisi X DPR ini.
Sehingga kata dia, waktu bercengkerama orang tua dengan anaknya menjadi berkurang akibat kebijakan sekolah tersebut. "Walaupun sekarang Kemendikbud menginstruksikan penundaan, tapi tetap sekolah banyak yang melaksanakan," katanya.
Dia menilai, sekolah yang telah menerapkan kebijakan itu karena gengsi. "Karena itu merupakan prestise di mata masyarakat, prestise di mata pejabat di atasnya," tuturnya.
Ketua Fraksi PPP di DPR Reni Marlinawati mengaku bahwa salah satu laporan yang diterima posko pengaduan full day school dari orang tua murid sekolah dasar (SD) di Sukabumi.
"Bangun 04.30 WIB, berangkat ke sekolah jam 05.30 WIB dalam keadaan mengantuk," ujar Reni di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (3/8/2017).
Kemudian, siswa SD itu tiba di rumah sekitar pukul 17.30 WIB juga dalam keadaan mengantuk. "Jadi berangkat dibopong, pulang dibopong, sampai rumah hanya mandi, salat maghrib, tidur lagi karena harus bangun pagi," ungkap anggota komisi X DPR ini.
Sehingga kata dia, waktu bercengkerama orang tua dengan anaknya menjadi berkurang akibat kebijakan sekolah tersebut. "Walaupun sekarang Kemendikbud menginstruksikan penundaan, tapi tetap sekolah banyak yang melaksanakan," katanya.
Dia menilai, sekolah yang telah menerapkan kebijakan itu karena gengsi. "Karena itu merupakan prestise di mata masyarakat, prestise di mata pejabat di atasnya," tuturnya.
(maf)
