Eksponen AMM Imbau NU Respons Permendikbud Secara Arif
Rabu, 09 Agustus 2017 - 16:16 WIB
Eksponen AMM Imbau NU Respons Permendikbud Secara Arif
A
A
A
JAKARTA - Eksponen Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) mengaku perlu menyikapi masalah kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud)‎ Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Eksponen AMM mengaku mendukung kebijakan Permendikbud tersebut.
Eksponen AMM Ma'mun Murod Al-Barbasy menganggap, Permendikbud itu perlu direspons secara arif oleh semua pihak karena ada pihak-pihak seperti Nahdlatul Ulama (NU) yang dianggap bereaksi berlebihan dengan menyebut Permendikbud akan menggerus eksistensi Madrasah Diniyah (Madin).
"Penyikapan ini tentu bukan dimaksudkan untuk menambah gaduh suasana, tapi sekadar untuk meluruskan beberapa hal yang menurut kami sangat jauh dari apa yang dimaksud dan dikehendaki oleh Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017," tutur Ma'mun saat jumpa pers di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (9/8/2017).
‎Ma'mun menganggap, kebijakan yang diduga akan mematikan Madin bukan kali ini saja, dan terbukti sampai hari ini eksistensi Madin tetap hidup dan berkembang. Sebagai contoh, Pemerintah Orde Baru melalui Departemen Agama pernah membuat kebijakan serupa Madrasah Ibtidaiyah (MI), selain tingkatan lanjutan seperti Madrasah Tsnawiyah (MTS) dan Madrasah Aliyah (MA).
Menurutnya, pada saat itu kebijakan tersebut mendapat reaksi luar biasa karena diyakini mematikan Madin. Hal demikian, juga berlaku saat pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT).
"Alasannya sama, karena diyakini akan mematikan Madin. Namun faktanya Madin tetap Hidup hingga saat ini," ucap Ma'mun seraya mengajak kepada seluruh Warga Muhammadiyah untuk tetap menyikapi persoalan dan kegaduhan terkait Permendikbud itu dengan kepala dingin dan tidak mudah terhasut oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Eksponen AMM Ma'mun Murod Al-Barbasy menganggap, Permendikbud itu perlu direspons secara arif oleh semua pihak karena ada pihak-pihak seperti Nahdlatul Ulama (NU) yang dianggap bereaksi berlebihan dengan menyebut Permendikbud akan menggerus eksistensi Madrasah Diniyah (Madin).
"Penyikapan ini tentu bukan dimaksudkan untuk menambah gaduh suasana, tapi sekadar untuk meluruskan beberapa hal yang menurut kami sangat jauh dari apa yang dimaksud dan dikehendaki oleh Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017," tutur Ma'mun saat jumpa pers di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (9/8/2017).
‎Ma'mun menganggap, kebijakan yang diduga akan mematikan Madin bukan kali ini saja, dan terbukti sampai hari ini eksistensi Madin tetap hidup dan berkembang. Sebagai contoh, Pemerintah Orde Baru melalui Departemen Agama pernah membuat kebijakan serupa Madrasah Ibtidaiyah (MI), selain tingkatan lanjutan seperti Madrasah Tsnawiyah (MTS) dan Madrasah Aliyah (MA).
Menurutnya, pada saat itu kebijakan tersebut mendapat reaksi luar biasa karena diyakini mematikan Madin. Hal demikian, juga berlaku saat pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT).
"Alasannya sama, karena diyakini akan mematikan Madin. Namun faktanya Madin tetap Hidup hingga saat ini," ucap Ma'mun seraya mengajak kepada seluruh Warga Muhammadiyah untuk tetap menyikapi persoalan dan kegaduhan terkait Permendikbud itu dengan kepala dingin dan tidak mudah terhasut oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
(kri)
