Full Day School Masih Dirisaukan Warga NU
Full Day School Masih Dirisaukan Warga NU
A
A
A
JAKARTA - Program sekolah lima hari (full day school) yang digulirkan Kementerian Pendidikan dan Budaya (Kemendikbud) masih merisaukan warga Nahdliyin.
Menurut Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siraj, full day school mengancam mengikis madrasah diniyah yang selama ini menjadi tradisi NU.
Penerapan full day school akan mengakibatkan anak-anak kehilangan waktu mengaji. Kemudian tidak mengerti pendidikan akhlak (akal budi), takdim (menghormati yang lebih tua), serta tidak mengenal sifat 20 yang merupakan sifat keilahian.
"Jika semua tradisi itu hilang akibatnya dijamin ke depan akan lahir generasi bangsa yang memiliki sifat radikal," ujar Kiai Said dalam acara grand launching Peringatan Hari Santri 2017 di Kantor PBNU Jakarta, Kamis 10 Agustus 2017.
Acara dihadiri Rais Am KH Makruf Amin, Ketua RMI NU KH Abdul Ghofar Rozin, serta perwakilan dari Mendagri dan Kapolri. Kendati demikian Kiai Said menegaskan bahwa full day school bukan persoalan NU atau Muhammadiyah.
Penolakan terhadap program full day school, kata Kiai Said bukan karena Menteri Pendidikan Muhajir Effendy berlatar belakang Muhammadiyah.
Meskipun menteri berlatar NU atau kiai, dia menegaskan, tetap akan melawan kebijakan full day school. Dalam kesempatan itu, Kiai Said juga menyatakan, menaruh hormat dan siap mendukung Muhajir Effendy. "Asalkan (Muhajir Effendy) tidak bikin goro-goro (gara-gara)," tegasnya.
Saat ini tercatat sebanyak 23.300 pondok pesantren (Ponpes) dengan jumlah 4 juta santri di bawah naungan NU.
Kemudian masih ada 4 ribu lebih sekolah diniyah dengan 7 juta santri beramaliyah Nahdliyin. Bila kebijakan full day school diterapkan, NU terancam kehilangan semua itu.
Khusus membicarakan full day school Kiai Said mengaku sudah dua kali bertemu Presiden Joko Widodo. Kiai Said meminta Presiden segera mencabut kebijakan kontraproduktif itu.
Jika hal itu tidak dilakukan, Kiai Said mengatakan, NU tidak bertanggung jawab jika Indonesia ke depan banyak lahir generasi radikal. "Semoga segera muncul Perpres yang isinya mencabut peraturan menteri itu," pungkasnya.
Hal senada disampaikan Rois Am PBNU KH Makruf Amin. Bahwa persoalan full day school sudah selesai.
Menurut dia, negara harus menyuburkan pesantren sekaligus menjaga madrasah diniyah. Seperti halnya langkah yang diambil Kiai Said, Ketua Umum MUI itu juga meminta Presiden untuk tidak memasukkan full day school ke dalam peraturan. "Saya sudah meminta Presiden untuk tidak memasukkan ke peraturan," ujarnya.
Seperti diketahui usai pembacaan ayat suci Al Al Quran acara dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah itu disusul mengumandangkan lagu Syubannul Wathan (Cinta tanah air) ciptaan KH Abdul Wahab Chasbulloh.
Menurut Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siraj, full day school mengancam mengikis madrasah diniyah yang selama ini menjadi tradisi NU.
Penerapan full day school akan mengakibatkan anak-anak kehilangan waktu mengaji. Kemudian tidak mengerti pendidikan akhlak (akal budi), takdim (menghormati yang lebih tua), serta tidak mengenal sifat 20 yang merupakan sifat keilahian.
"Jika semua tradisi itu hilang akibatnya dijamin ke depan akan lahir generasi bangsa yang memiliki sifat radikal," ujar Kiai Said dalam acara grand launching Peringatan Hari Santri 2017 di Kantor PBNU Jakarta, Kamis 10 Agustus 2017.
Acara dihadiri Rais Am KH Makruf Amin, Ketua RMI NU KH Abdul Ghofar Rozin, serta perwakilan dari Mendagri dan Kapolri. Kendati demikian Kiai Said menegaskan bahwa full day school bukan persoalan NU atau Muhammadiyah.
Penolakan terhadap program full day school, kata Kiai Said bukan karena Menteri Pendidikan Muhajir Effendy berlatar belakang Muhammadiyah.
Meskipun menteri berlatar NU atau kiai, dia menegaskan, tetap akan melawan kebijakan full day school. Dalam kesempatan itu, Kiai Said juga menyatakan, menaruh hormat dan siap mendukung Muhajir Effendy. "Asalkan (Muhajir Effendy) tidak bikin goro-goro (gara-gara)," tegasnya.
Saat ini tercatat sebanyak 23.300 pondok pesantren (Ponpes) dengan jumlah 4 juta santri di bawah naungan NU.
Kemudian masih ada 4 ribu lebih sekolah diniyah dengan 7 juta santri beramaliyah Nahdliyin. Bila kebijakan full day school diterapkan, NU terancam kehilangan semua itu.
Khusus membicarakan full day school Kiai Said mengaku sudah dua kali bertemu Presiden Joko Widodo. Kiai Said meminta Presiden segera mencabut kebijakan kontraproduktif itu.
Jika hal itu tidak dilakukan, Kiai Said mengatakan, NU tidak bertanggung jawab jika Indonesia ke depan banyak lahir generasi radikal. "Semoga segera muncul Perpres yang isinya mencabut peraturan menteri itu," pungkasnya.
Hal senada disampaikan Rois Am PBNU KH Makruf Amin. Bahwa persoalan full day school sudah selesai.
Menurut dia, negara harus menyuburkan pesantren sekaligus menjaga madrasah diniyah. Seperti halnya langkah yang diambil Kiai Said, Ketua Umum MUI itu juga meminta Presiden untuk tidak memasukkan full day school ke dalam peraturan. "Saya sudah meminta Presiden untuk tidak memasukkan ke peraturan," ujarnya.
Seperti diketahui usai pembacaan ayat suci Al Al Quran acara dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah itu disusul mengumandangkan lagu Syubannul Wathan (Cinta tanah air) ciptaan KH Abdul Wahab Chasbulloh.
(mhd)
Explore More