Hubbul Wathon Apresiasi Sikap PBNU Terkait Perpres PPK
Selasa, 05 September 2017 - 19:51 WIB
Hubbul Wathon Apresiasi Sikap PBNU Terkait Perpres PPK
A
A
A
JAKARTA - Pengurus Besar Majelis Dzikir Hubbul Wathon (PB-MD Hubbul Wathon) mengapresiasi komunikasi antara pemerintah dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terkait Perpres Peningkatan Pendidikan Karakter (PPK) peserta didik.
Sekretaris Jenderal MD Hubbul Wathon, Hery Haryanto mengatakan, Perpres PPK merupakan solusi yang tepat terkait masalah pendidikan di Indonesia saat ini.“Secara kelembagaan, Hubbul Wathon apresiasi pemerintah dan PBNU terkait PPK,” katanya dalam siaran pers yang diterima SINDOnews, Selasa (5/9/2017).
PPK sendiri diyakini banyak kalangan tidak akan mengesampingkan madrasah diniyah. “PPK membuat madrasah diniyah mempunyai nilai tawar lebih ketimbang sekolah umum,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengundang Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj ke Istana Negara untuk membahas Perpres Peningkatan Pendidikan Karakter. Meskipun belum ada keterangan resmi yang dikeluarkan PBNU terkait Perpres tersebut, sudah muncul kabar bahwa PBNU sepakat terkait Perpres PPK.
Alasannya hal tersebut diyakini bisa mengakomodir antara pendidikan formal dan madrasah diniyah.“Dengan begitu, akan ada pengakuan yang serius terhadap madrasah diniyah. Dan, alhamdulillah harapan kami terwujud,” ungkapnya lagi.
Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB-PMII) 2005-2008 tersebut menanggapi isu Full Day School (FDS) yang terus menjadi komoditas di kalangan masyarakat. Ia pun berharap ada komunikasi langsung antara pemerintah dan PBNU.
“Agar tidak berkembang liar dan tidak produktif, sebaiknya Presiden segera mengundang para stakeholder pendidikan karakter agar dapat menyerap aspirasi secara langsung. Jika salah menangani gejolak dan kontroversi ini, dikhawatirkan kaum Nahdliyin merasa ditinggalkan oleh pemerintah,” ujarnya.
Ia pribadi mengapresiasi kegigihan KH Said Aqil Siradj dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin yang terus memperjuangkan keberlangsungan madrasah diniyah. Dengan demikian terjadi dialog yang konstruktif dan membangun dengan pemerintah sebagai pengambil kebijakan.
“Ke depan banyak permasalahan bangsa yang dapat diselesaikan dengan kegigihan dan dialog dengan semangat mencari jalan keluar,” tandasnya.
Sekretaris Jenderal MD Hubbul Wathon, Hery Haryanto mengatakan, Perpres PPK merupakan solusi yang tepat terkait masalah pendidikan di Indonesia saat ini.“Secara kelembagaan, Hubbul Wathon apresiasi pemerintah dan PBNU terkait PPK,” katanya dalam siaran pers yang diterima SINDOnews, Selasa (5/9/2017).
PPK sendiri diyakini banyak kalangan tidak akan mengesampingkan madrasah diniyah. “PPK membuat madrasah diniyah mempunyai nilai tawar lebih ketimbang sekolah umum,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengundang Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj ke Istana Negara untuk membahas Perpres Peningkatan Pendidikan Karakter. Meskipun belum ada keterangan resmi yang dikeluarkan PBNU terkait Perpres tersebut, sudah muncul kabar bahwa PBNU sepakat terkait Perpres PPK.
Alasannya hal tersebut diyakini bisa mengakomodir antara pendidikan formal dan madrasah diniyah.“Dengan begitu, akan ada pengakuan yang serius terhadap madrasah diniyah. Dan, alhamdulillah harapan kami terwujud,” ungkapnya lagi.
Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB-PMII) 2005-2008 tersebut menanggapi isu Full Day School (FDS) yang terus menjadi komoditas di kalangan masyarakat. Ia pun berharap ada komunikasi langsung antara pemerintah dan PBNU.
“Agar tidak berkembang liar dan tidak produktif, sebaiknya Presiden segera mengundang para stakeholder pendidikan karakter agar dapat menyerap aspirasi secara langsung. Jika salah menangani gejolak dan kontroversi ini, dikhawatirkan kaum Nahdliyin merasa ditinggalkan oleh pemerintah,” ujarnya.
Ia pribadi mengapresiasi kegigihan KH Said Aqil Siradj dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin yang terus memperjuangkan keberlangsungan madrasah diniyah. Dengan demikian terjadi dialog yang konstruktif dan membangun dengan pemerintah sebagai pengambil kebijakan.
“Ke depan banyak permasalahan bangsa yang dapat diselesaikan dengan kegigihan dan dialog dengan semangat mencari jalan keluar,” tandasnya.
(poe)
