Hari Guru Nasional, Ini 3 Permasalahan yang Disoroti Fraksi PPP
A
A
A
JAKARTA - Hari Guru Nasional diperingati setiap 25 November yang jatuh pada hari Sabtu kemarin. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di DPR pun menyoroti setidaknya tiga permasalahan klasik yang masih dihadapi para guru saat ini.
Ketua Fraksi PPP di DPR Reni Marlinawati menyoroti persoalan kesejahteraan guru merupakan catatan utama dari peringatan Hari Guru Nasional tahun 2017 ini. Dia menilai, persoalan guru honorer sampai saat ini masih menjadi persoalan pelik di dunia pendidikan.
"Seperti masih ada guru honorer yang hanya mendapat gaji Rp150 ribu setiap bulannya. Oleh karenanya, tenaga pengajar honorer yang berjumlah hampir satu juta orang itu harus menjadi perhatian kita semua," ujarnya lewat rilis yang diterima SINDOnews, Minggu (26/11/2017).
Menurutnya, perlu ada langkah extraordinary untuk mengurai persoalan guru honorer tertebut. Kata dia, DPR dan pemerintah harus duduk bersama untuk mencari keluar atas persoalan ini.
Persoalan kedua, lanjut Reni, terkait peningkatan kualitas guru harusa menjadi perhatian semua pihak. Anggota Komisi X DPR ini berpandangan, guru sebagai garda terdepan dalam pendidikan harus dipastikan memiliki kualitas yang bagus.
"Peningkatan kapasitas para guru harus senantiasa dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan mengikuti perkembangan zaman. Terlebih, tantangan tenaga pendidik saat ini menghadapi generasi milenial yang sarat dengan inovasi," tegasnya.
Permasalah ketiga adalah pemerintah juga harus memastikan pemerataan penyebaran tenaga pendidik agar tidak terjadi ketimpangan kualitas guru antar daerah. "Pemerataan tenaga pendidik ini penting untuk memastikan anak didik memiliki kualitas yang bagus dan sama di seluruh Tanah Air," tutup Reni.
Ketua Fraksi PPP di DPR Reni Marlinawati menyoroti persoalan kesejahteraan guru merupakan catatan utama dari peringatan Hari Guru Nasional tahun 2017 ini. Dia menilai, persoalan guru honorer sampai saat ini masih menjadi persoalan pelik di dunia pendidikan.
"Seperti masih ada guru honorer yang hanya mendapat gaji Rp150 ribu setiap bulannya. Oleh karenanya, tenaga pengajar honorer yang berjumlah hampir satu juta orang itu harus menjadi perhatian kita semua," ujarnya lewat rilis yang diterima SINDOnews, Minggu (26/11/2017).
Menurutnya, perlu ada langkah extraordinary untuk mengurai persoalan guru honorer tertebut. Kata dia, DPR dan pemerintah harus duduk bersama untuk mencari keluar atas persoalan ini.
Persoalan kedua, lanjut Reni, terkait peningkatan kualitas guru harusa menjadi perhatian semua pihak. Anggota Komisi X DPR ini berpandangan, guru sebagai garda terdepan dalam pendidikan harus dipastikan memiliki kualitas yang bagus.
"Peningkatan kapasitas para guru harus senantiasa dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan mengikuti perkembangan zaman. Terlebih, tantangan tenaga pendidik saat ini menghadapi generasi milenial yang sarat dengan inovasi," tegasnya.
Permasalah ketiga adalah pemerintah juga harus memastikan pemerataan penyebaran tenaga pendidik agar tidak terjadi ketimpangan kualitas guru antar daerah. "Pemerataan tenaga pendidik ini penting untuk memastikan anak didik memiliki kualitas yang bagus dan sama di seluruh Tanah Air," tutup Reni.
(kri)