Bantuan Pendidikan Rp959 Miliar ke NTT Bersifat Swakelola

JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan bantuan pendidikan senilai Rp959 miliar ke Nusa Tenggara Timur (NTT).

Bantuan ini bersifat swakelola dan diperuntukkan untuk membangun sekolah. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, anggaran Rp959 miliar yang digelon torkan tahun ini sudah meningkat dari tahun sebelumnya baik untuk bantuan tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

”Bantuan itu kami berikan untuk memperbaiki kualitas pendidikan dan mempercepat ketertinggalan dari provinsi lainnya,” kata Muhadjir saat mengunjungi SMPN 4 Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, NTT, kemarin.

Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini menyampaikan, anggaran ini bersifat swakelola sehingga akan langsung ditransfer dari pemerintah pusat ke kepala sekolah bersama komite sekolah.

Sebagian besar dana ini akan digunakan untuk membangun unit sekolah baru (USB) baik untuk jenjang SD, SMP, SMA, SMK, maupun SLB. Guru besar Universitas Negeri Malang ini menerangkan, Kemendikbud memberikan kesempatan kepada siswa SMK jurusan konstruksi dalam proses pembangunan sekolah di NTT.

Selain mereka, Kemendikbud juga melibatkan perguruan tinggi yang memiliki program satu di arsitektur dan teknik sipil. Keduanya tidak hanya bertugas merancang, namun juga mengawasi proses pembangunan. Muhadjir menyampaikan, pihaknya ingin sekolah yang dibangun mengadopsi kearifan lokal setempat misalnya saja dari segi konstruksinya.

Jika dinding sekolah memakai din ding gedek (bilahan bambu yang dianyam), itu akan lebih baik daripada tembok permanen. ”Kami sedang menurunkan tim untuk mengkaji konstruksi yang ideal di NTT. Karena cuaca di sini panas, dinding gedek lebih bagus dibandingkan dengan tembok permanen. Kalau di sini ada yang meneliti soal ini, sebetulnya bisa menjadi keunggulan dan kearifan lokal tersendiri,” ucapnya.

Selain USB, anggaran pen didikan juga akan digunakan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi guru baik berupa pelatihan, lokakarya, dan lain-lain. Itu karena hasil ujian nasional (UN) di NTT masih di bawah rerata nasional walaupun tingkat kejujuran dan integritasnya bagus.

”Tingkat integritas saat ini sudah tidak lagi relevan setelah ujian menggunakan kom pu ter. Jadi, kami akan prioritas kan sarana dan peralatan komputer agar sekolah di NTT melaksanakan ujian dengan komputer semakin bertambah. Itu salah satu cara memperkecil kemungkinan terjadinya kecurangan,” jelasnya.

Presiden Joko Widodo (Joko wi) saat berkunjung ke Rote Ndao juga membagikan Kartu In donesia Pintar (KIP) kepada 1.015 siswa. Melalui kebijakan KIP, pemerintah berharap agar seluruh anak Indonesia mendapatkan akses kepada pendidikan yang layak. Sejauh ini, terdapat tiga skema pembiayaan bagi para pelajar melalui KIP.

Para pelajar tingkat SD diberikan dana bantuan se besar Rp450.000/ tahun. Pelajar SMP Rp750.000, sementara tingkat SMA maupun SMK di berikan dana bantuan Rp1 juta.

”Saya perlu ingatkan kepada anak-anakku semua agar anggaran yang ada di sini di pakai untuk ihwal yang berkaitan dengan pendidikan.

Untuk beli seragam sekolah boleh, beli sepatu boleh, beli topi sekolah boleh, beli buku boleh, untuk bayar sekolah boleh. Beli pulsa boleh tidak? Tidak boleh,” ucap Presiden. Adapun Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan kepada 500 keluarga prasejahtera.

Presiden membagikan kartu PKH sebagai program perlindungan sosial yang menyediakan bantuan nontunai sesuai dengan ketentuan berlaku. ”Kemudian untuk ibu-ibu, ta di sudah mendapatkan kartu PKH. Ada dana berapa di dalamnya? Rp1.890.000. Saya titip uang itu betul-betul digunakan berkaitan dengan pendidikan dan gizi anak,” ujar mantan gubernur DKI Jakarta ini. (Neneng Zubaidah)