DPR Minta Pemerintah Tingkatkan Minat Baca Masyarakat
Jum'at, 09 Februari 2018 - 08:22 WIB
DPR Minta Pemerintah Tingkatkan Minat Baca Masyarakat
A
A
A
JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) khususnya Komisi X meminta pemerintah untuk bertanggung jawab atas minat baca masyarakat Indonesia yang sangat rendah.
Anggota Komisi X DPR Marlinda Irwanti menyatakan berdasar pada data UNESCO menyebutkan dari 1000 warga Indonesia, hanya satu orang saja yang memiliki minat untuk membaca.
Data itu menyimpulkan minat baca masyarakat Indonesia masih sangat rendah. Rendahnya minat baca masyarakat ini tak boleh dibiarkan, melalui berbagai program, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan minat baca masyarakat.
"Tidak sekadar memberikan tempat yang layak dan nyaman untuk bangunan perpustakaan yang dibangun, pemerintah juga memiliki tanggung jawab menambah koleksi bukunya," kata Marlinda dalam siaran pers, kemarin.
"Salah satu faktor yang membuat warga enggan ke perpustakaan karena koleksi bukunya yang kurang lengkap dan tidak update," imbuhnya.
Menurutnya, dari data UNESCO tersebut, terungkap bahwa dalam satu buku dibaca oleh lebih dari 15 ribu orang. Padahal idealnya, UNESCO menyebut hanya satu buku untuk dua orang. Hal ini juga menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah.
Marlinda juga menyebutkan, untuk meningkatkan minat baca dengan meningkatkan dan mengembangkan perpustakaan desa. Sehingga akses masyarakat untuk mendapatkan buku bacaan lebih mudah.
Pemerintah juga wajib membuka peluang komunitas-komunitas bahasa pecinta minat baca untuk ikut andil dalam kemajuan perpustakaan. "DPR akan mendorong Perpustakaan Nasional untuk membuat buku murah bermutu yang mudah dijangkau masyarakat," jelasnya.
Begitupun dengan Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih menyatakan budaya gemar membaca merupakan bagian utama dari pembangunan sumber daya manusia. Menurutnya, pemerintah perlu memberikan perhatian serius dalam mendorong minat baca di masyarakat.
Berdasarkan data Central Connecticut University tahun 2016, Indonesia berada pada peringkat 60 dari 61 negara. Sementara, kajian Perpusnas tahun 2016 menunjukkan bahwa tingkat budaya baca masyarakat pada kategori rendah dengan rata-rata 26,7.
"Taman Baca Masyarakat (TBM) sangat penting. Keberadaan TBM di tengah-tengah masyarakat menjadi upaya untuk mempermudah akses terhadap buku bagi masyarakat," tuturnya.
"Tetapi, yang kami temukan, TBM yang didirikan Kemendikbud tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Baik dari buku, rak, dan fasilitas lainnya," tambahnya.
Dia juga menjelaskan, untuk meningkatkan minat baca dari bawah diperlukan penguatan TBM, karena sarana tersebut menjadi ujung tombak bagi akses masyarakat terhadap buku.
"Perlu koordinasi antar kementerian dan lembaga yakni Perpusnas, Kemendikbud, Kemendesa dan Kemendagri, untuk membuat skema penguatan akses baca kepada masyarakat. Dengan koordinasi lintas kementerian tersebut, upaya menumbuhkan minat baca masyarakat dapat lebih serius tergarap dan angkat literasi masyarakat Indonesia menjadi lebih baik dalam beberapa tahun ke depan," jelasnya.
Anggota Komisi X DPR Marlinda Irwanti menyatakan berdasar pada data UNESCO menyebutkan dari 1000 warga Indonesia, hanya satu orang saja yang memiliki minat untuk membaca.
Data itu menyimpulkan minat baca masyarakat Indonesia masih sangat rendah. Rendahnya minat baca masyarakat ini tak boleh dibiarkan, melalui berbagai program, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan minat baca masyarakat.
"Tidak sekadar memberikan tempat yang layak dan nyaman untuk bangunan perpustakaan yang dibangun, pemerintah juga memiliki tanggung jawab menambah koleksi bukunya," kata Marlinda dalam siaran pers, kemarin.
"Salah satu faktor yang membuat warga enggan ke perpustakaan karena koleksi bukunya yang kurang lengkap dan tidak update," imbuhnya.
Menurutnya, dari data UNESCO tersebut, terungkap bahwa dalam satu buku dibaca oleh lebih dari 15 ribu orang. Padahal idealnya, UNESCO menyebut hanya satu buku untuk dua orang. Hal ini juga menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah.
Marlinda juga menyebutkan, untuk meningkatkan minat baca dengan meningkatkan dan mengembangkan perpustakaan desa. Sehingga akses masyarakat untuk mendapatkan buku bacaan lebih mudah.
Pemerintah juga wajib membuka peluang komunitas-komunitas bahasa pecinta minat baca untuk ikut andil dalam kemajuan perpustakaan. "DPR akan mendorong Perpustakaan Nasional untuk membuat buku murah bermutu yang mudah dijangkau masyarakat," jelasnya.
Begitupun dengan Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih menyatakan budaya gemar membaca merupakan bagian utama dari pembangunan sumber daya manusia. Menurutnya, pemerintah perlu memberikan perhatian serius dalam mendorong minat baca di masyarakat.
Berdasarkan data Central Connecticut University tahun 2016, Indonesia berada pada peringkat 60 dari 61 negara. Sementara, kajian Perpusnas tahun 2016 menunjukkan bahwa tingkat budaya baca masyarakat pada kategori rendah dengan rata-rata 26,7.
"Taman Baca Masyarakat (TBM) sangat penting. Keberadaan TBM di tengah-tengah masyarakat menjadi upaya untuk mempermudah akses terhadap buku bagi masyarakat," tuturnya.
"Tetapi, yang kami temukan, TBM yang didirikan Kemendikbud tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Baik dari buku, rak, dan fasilitas lainnya," tambahnya.
Dia juga menjelaskan, untuk meningkatkan minat baca dari bawah diperlukan penguatan TBM, karena sarana tersebut menjadi ujung tombak bagi akses masyarakat terhadap buku.
"Perlu koordinasi antar kementerian dan lembaga yakni Perpusnas, Kemendikbud, Kemendesa dan Kemendagri, untuk membuat skema penguatan akses baca kepada masyarakat. Dengan koordinasi lintas kementerian tersebut, upaya menumbuhkan minat baca masyarakat dapat lebih serius tergarap dan angkat literasi masyarakat Indonesia menjadi lebih baik dalam beberapa tahun ke depan," jelasnya.
(maf)
