Tahun Ini, Kurikulum 2013 Wajib Diterapkan Total

JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mulai tahun ini mewajibkan seluruh sekolah menggunakan Kurikulum 2013 secara total.

Saat ini terdapat 78.000 sekolah yang memasuki tahap akhir pelatihan dan pendampingan Kurikulum 2013 (K13). Dengan demikian, tahap pelatihan dan pendampingan sudah berjalan di semua sekolah sehingga K13 pun bisa dijalankan secara maksimal. "Tahun ini adalah tahun terakhir pelatihan dan pendampingan Kurikulum 2013. Tahun ini semua sekolah harus menggunakan Kurikulum 2013 tanpa kecuali," kata Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Kemendikbud Hamid Muhammad di Jakarta, kemarin.

Kemendikbud akan menerjunkan pendamping yang diharapkan bisa mencermati implementasi K13 di sekolah. Pendampingan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman mengenai Kurikulum 2013 berikut perubahannya di lapangan. Selain itu, jelasnya, untuk membantu mengatasi berbagai kendala yang muncul pada saat pelaksanaan kurikulum tersebut di sekolah.

Terkait pendampingan di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T) juga akan diberikan penanganan secara khusus kepada sekolah-sekolah tersebut oleh Kemendikbud.

Hamid mengatakan, Kemendikbud menargetkan output dari implementasi Kurikulum 2013 yakni perubahan pendidikan karakter yang terintegrasi di sekolah. Baik intrakurikuler, ekstrakurikuler, maupun kokurikuler. Kemudian yang kedua adalah perubahan budaya literasi di sekolah. “Guru dapat menargetkan siswanya untuk menuntaskan empat hingga lima buku bacaan per tahun,” ujarnya.

Hamid pun menyoroti tentang kemampuan High Order Thinking Skills (HOTS) yang harus segera dikuasai siswa. Baik itu pemahaman, aplikasi dan penalaran harus diajarkan guru agar siswa Indonesia mampu bersaing dengan negara lain. Melalui K13, lanjut dia, siswa akan dikenalkan ke peserta didik mulai sejak dini sehingga guru-guru pun bisa kreatif dan tidak lagi pasif menyuruh siswa menghafal saja. Melainkan melatih siswa dengan keterampilan abad 21 yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan mampu berkolaborasi.

Sementara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyatakan, guru harus bisa memberi teladan kepada siswanya. Guru bukanlah sekedar pengajar namun juga harus bisa memahami peran sebagai pendidik. “Pembelajaran yang diterapkan di sekolah haruslah fleksibel. Serta mampu memberikan ruang yang cukup untuk pengembangan,” terang mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini.

Sementara Ketua Umum PB Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rasyidi menjelaskan bahwa pemerintah memang sudah seharusnya memperbaiki penerapan kurikulum yang masih mendua di sekolah, yakni antara K13 dan kurikulum 2006 yang berbeda sustansi dan pendekatannya. Salah satu perbedaan yang paling mencolok adalah penerapan Higher Order Thinking Skills (HOTS) yang belum merata karena dualisme kurikulum tersebut.

Unifah mengatakan, HOTS itu bukan soal sulit akan tapi soal yang menuntut penalaran dan logika berpikir tingkat tinggi yang bersifat abstraksi. Dia menekankan, proses pendidikan belum kearah sana sehinga tidak heran menimbulkan reaksi ketika Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) kemarin.

Unifah melanjutkan, hingga saat ini cetak biru pendidikan belum terlihat dan juga rencana strategis belum jelas sampai habis masa pemerintahan, bahkan belum merespon kebutuhan Revolusi Industri 4.0. “Tidak heran pendidikan karakter juga jalan di tempat karena bentuk, model, dan strateginya belum jelas," katanya.

Selain itu mengenai upaya peningkatan sumber daya manusia (SDM), maka proses pembelajaran di kelas harus diperbaiki. Lemahnya skor dalam Programme for International Students Assessment (PISA) dan Trends in International Mathematics and Science Study (TIMMS) mengindikasikan ada permasalahan dalam kelas sebab mutu pendidikan sejatinya bermuara pada proses di kelas. Pemerintah pun harus membuat platform SDM Indonesia yang berkualitas, terbuka terhadap ide-ide baru, kreatif, memiliki ketrampilan hard and soft skill dan visioner sesuai dengan tuntutan Revolusi Industri 4.0.

Dia pun meminta pemerintah memperbaiki proses pelatihan guru. Menurut dia, pelatihan guru masih sangat kurang. Padahal inti dari kualitas guru bukan pada pelaksanaan sertifikasi guru. Yang utama adalah pada pengembangan keprofesian berkelanjutan yang hampir tidak tersentuh. “Pendekatan pelatihan masih diperlukan dalam kluster-kluster. Guru-guru yang sudah sangat maju dapat menajdi tutor sebaya,” ujarnya. (Neneng Zubaidah)