DPR Nilai Masalah Vokasi karena Buruknya Sistem Pendidikan
Sabtu, 10 November 2018 - 15:49 WIB
DPR Nilai Masalah Vokasi karena Buruknya Sistem Pendidikan
A
A
A
JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi PDIP Effendi Simbolon mendorong adanya audit terhadap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), terkait penggunaan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN.
Effendi mengatakan, audit terhadap penggunaan anggaran pendidikan perlu dilakukan sebagai upaya koreksi terhadap buriknya kualitas pendidikan vokasi di Tanah Air.
"Saya yakin persoalan yang dihadapi pendidikan vokasi merupakan bagian dari buruknya sistem pendidikan. Harus ada audit," kata Effendi dalam diskusi Polemik Radio MNC Trijaya 'Vokasi & Ironi Pendidikan di Era Milenial' di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (10/11/2018).
Kesalahan sistem yang dimaksud Effendi terwujud dalam beberapa kasus. Slaah satunya, kesan tentang pendidikan vokasi mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang instan.
"Makanya banyak anak-anak kita yang lari ke pendidikan vokasi dan hanya mengincar pekerjaan yang sifatnya mendapat UMR. Kenapa tidak kemampiannya ditingkatkan ke tingkat manajer," kata Effendi.
Usulan Effendi untuk mengaudit penggunaan anggaran pendidikan diamini Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Didi Suprijadi.
Didi mengatakan dirinya tak jarang menemui guru yang tidak berkompeten dipaksa untuk mengajar. Didi juga mengeluhkan rendahnya kesejahteraan para guru.
"Betul kata perwakilan DPR tadi, Kemendikbud harus diaudit. Berapa persen dari anggaran pendidikan jatuh ke guru, berapa persen yang jatuh ke murid. Kami minta itu dibuka," kata Didi.
Effendi mengatakan, audit terhadap penggunaan anggaran pendidikan perlu dilakukan sebagai upaya koreksi terhadap buriknya kualitas pendidikan vokasi di Tanah Air.
"Saya yakin persoalan yang dihadapi pendidikan vokasi merupakan bagian dari buruknya sistem pendidikan. Harus ada audit," kata Effendi dalam diskusi Polemik Radio MNC Trijaya 'Vokasi & Ironi Pendidikan di Era Milenial' di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (10/11/2018).
Kesalahan sistem yang dimaksud Effendi terwujud dalam beberapa kasus. Slaah satunya, kesan tentang pendidikan vokasi mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang instan.
"Makanya banyak anak-anak kita yang lari ke pendidikan vokasi dan hanya mengincar pekerjaan yang sifatnya mendapat UMR. Kenapa tidak kemampiannya ditingkatkan ke tingkat manajer," kata Effendi.
Usulan Effendi untuk mengaudit penggunaan anggaran pendidikan diamini Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Didi Suprijadi.
Didi mengatakan dirinya tak jarang menemui guru yang tidak berkompeten dipaksa untuk mengajar. Didi juga mengeluhkan rendahnya kesejahteraan para guru.
"Betul kata perwakilan DPR tadi, Kemendikbud harus diaudit. Berapa persen dari anggaran pendidikan jatuh ke guru, berapa persen yang jatuh ke murid. Kami minta itu dibuka," kata Didi.
(maf)
