Tahun Ini Kuota 19 Sekolah Kedinasan Sedikit Menurun
Tahun Ini Kuota 19 Sekolah Kedinasan Sedikit Menurun
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah kembali membuka lowongan di 19 sekolah kedinasan milik kementerian/lembaga. Dibandingkan tahun lalu, jumlah lowongan tahun ini cenderung menurun. Tahun lalu pemerintah membuka lowongan sebanyak 13.677 formasi. Sementara pada tahun ini hanya 9.176 formasi.
“Sebenarnya (dari masing-masing sekolah kedinasan) ada yang naik dan turun formasinya,” kata Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Mudzakir saat dihubungi di Jakarta, kemarin.
Dia mengatakan bahwa jumlah tersebut lahir atas berbagai pertimbangan. Salah satunya adalah pertimbangan untuk dapat memberikan pendidikan kedinasan yang optimal dan memperoleh rekrutan terbaik. Mudzakir pun membantah berkurangannya formasi tersebut karena adanya seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. “Tidak,” tuturnya singkat.
Seperti diketahui penerimaan pada lembaga pendidikan kedinasan merupakan salah satu jalur seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Sebagaimana tahun lalu, terdapat 19 pendidikan tinggi kedinasan di delapan kementerian/lembaga (K/L) yang membuka seleksi. Kedelapan K/L yang membuka penerimaan adalah Kementerian Keuangan (PKN STAN) 3.000 formasi, Kementerian Dalam Negeri (IPDN) sebanyak 1.700 formasi, Badan Siber dan Sandi Negara (STSN) 100 formasi.
Selanjutnya Kementerian Hukum dan HAM (Poltekip dan Poltekim) 600 formasi, Badan Intelijen Negara (STIN) 250 formasi, Badan Pusat Statistik (Politeknik Statistika STIS) 600 formasi. Dilanjutkan dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (STMKG) 250 formasi, dan Kementerian Perhubungan dengan 11 Sekolah Tinggi, Poltek, dan Akademi yang membuka 2.676 formasi.
Pendaftaran akan dibuka pada tanggal 9 sampai 30 April 2019. Pendaftaran dilakukan secara online melalui portal https://sscasn.bkn.go.id. “Pelamar hanya diperbolehkan mendaftar satu program studi pendidikan kedinasan. Kalau mendaftar lebih dari satu, otomatis akan gugur” jelas Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Dwi Wahyu Atmaji.
Penerimaan sekolah kedinasan ini akan melalui beberapa tahapan proses seleksi. Setelah berhasil melakukan pendaftaran, akan dilakukan seleksi administrasi. Bagi yang lolos berhak mengikuti seleksi kompetensi dasar (SKD) dengan sistem computer assisted test (CAT). Untuk tahapan seleksi lainnya diatur oleh masing-masing kementerian/lembaga.
Hanya peserta yang lulus keseluruhan tahapan seleksi yang berhak mengikuti pendidikan. Sedangkan untuk pengangkatan menjadi CPNS akan dilakukan setelah dinyatakan lulus pendidikan dan telah memperoleh ijazah dari lembaga pendidikan kedinasan yang bersangkutan. “Tidak ada satu pihak pun yang dapat membantu kelulusan. Apalagi kalau ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan keharusan menyediakan sejumlah. Itu dipastikan penipuan, karenanya jangan percaya, dan jangan dilayani,” tegasnya.
Selain membuka jalur sekolah kedinasan, pemerintah juga akan membuka seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2019. Formasi CPNS 2019 yang akan dibuka rencananya kurang lebih 100.000-an. Namun begitu pada awal tahun ini pemerintah telah membuka seleksi PPPK. Saat ini hasil seleksi PPPK tengah dilakukan verifikasi dan validasi di Basan Kepegawaian Negara (BKN). Dari total 72.980 peserta yang mengikuti seleksi PPPK, 51.293 lolos passing grade.
Di mana untuk PPPK guru jumlah yang mengikuti seleksi sebanyak 55.937 peserta, 34.954 di antaranya lolos passing grade. Lalu untuk tenaga kesehatan yang mengikuti seleksi sebanyak 2.141, 1.792 di antaranya memenuhi passing grade. Sementara untuk dosen dan tenaga kependidikan perguruan tinggi negeeri (PTN) baru yang mengikuti seleksi sebanyak 2.961, 2.877 diantaranya lolos passing grade. Terakhir untuk penyuluh pertanian yang mengikuti seleksi 11.941, 11.670 diantaranya lolos passing grade.
Sebelumya Kepala Biro (Karo) Humas BKN Mohammad Ridwan mengatakan sebagian besar daerah akan meloloskan semua peserta yang memenuhi passing grade. Namun dia mengakui bahwa ada sedikit daerah yang hanya akan mengambil nilai tertinggi. Pasalnya daerah-daerah tersebut belum dapat membiayai semua peserta yang lolos passing garde.
“Sebagian besar menyampaikan yang diterima sesuai jumlah kelusan passing grade. Sebagian kecil menyampaikan kurang dari itu. Misalnya ada yang lolos 100 tapi anggaranya hanya mampu 75. Bisa jadi (yang lolos passing grade) tidak masuk. Itu sebagian kecil saja,” jelasnya. Lebih lanjut Ridwan mengatakan bahwa proses verifikasi dan validasi hasil seleksi PPPK tidak jauh berbeda dengan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS).
Di mana ada empat level verifikasi untuk nantinya mendapatkandigital signature dari kepala BKN. “Setelah mendapatkan digital signature akan dikembalikan ke intansi untuk segera diumumkan. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak begitu lama selesai. Sehingga daerah dapat mengumumkan hasil seleksi PPPK. Itu nanti bisa dilihat di situ SSCASN,” ujarnya.
Mengenai target waktu pengumuman, dia mengatakan bahwa pihaknya berusaha sebaik mungkin agar hasilnya cepat diumumkan. Dia belum dapat memastikan waktu pengumuman. “Pokoknya secepatnya. Tim sedang bekerja keras. Selain verifikasi dan validasi, juga dilakukan perangkingan untuk daerah yang anggarannya hanya mampu dalam jumlah tertentu,” tuturnya.
Lebih lanjut, setelah pengumuman akan dilakukan pemberkasan bagi calon PPPK. Di mana di dalamnya terdapat kontrak kerja. Nanti setelah itu pemda yaang akan membuat surat keputusan (SK) PPPK.
“Sebenarnya (dari masing-masing sekolah kedinasan) ada yang naik dan turun formasinya,” kata Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Mudzakir saat dihubungi di Jakarta, kemarin.
Dia mengatakan bahwa jumlah tersebut lahir atas berbagai pertimbangan. Salah satunya adalah pertimbangan untuk dapat memberikan pendidikan kedinasan yang optimal dan memperoleh rekrutan terbaik. Mudzakir pun membantah berkurangannya formasi tersebut karena adanya seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. “Tidak,” tuturnya singkat.
Seperti diketahui penerimaan pada lembaga pendidikan kedinasan merupakan salah satu jalur seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Sebagaimana tahun lalu, terdapat 19 pendidikan tinggi kedinasan di delapan kementerian/lembaga (K/L) yang membuka seleksi. Kedelapan K/L yang membuka penerimaan adalah Kementerian Keuangan (PKN STAN) 3.000 formasi, Kementerian Dalam Negeri (IPDN) sebanyak 1.700 formasi, Badan Siber dan Sandi Negara (STSN) 100 formasi.
Selanjutnya Kementerian Hukum dan HAM (Poltekip dan Poltekim) 600 formasi, Badan Intelijen Negara (STIN) 250 formasi, Badan Pusat Statistik (Politeknik Statistika STIS) 600 formasi. Dilanjutkan dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (STMKG) 250 formasi, dan Kementerian Perhubungan dengan 11 Sekolah Tinggi, Poltek, dan Akademi yang membuka 2.676 formasi.
Pendaftaran akan dibuka pada tanggal 9 sampai 30 April 2019. Pendaftaran dilakukan secara online melalui portal https://sscasn.bkn.go.id. “Pelamar hanya diperbolehkan mendaftar satu program studi pendidikan kedinasan. Kalau mendaftar lebih dari satu, otomatis akan gugur” jelas Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Dwi Wahyu Atmaji.
Penerimaan sekolah kedinasan ini akan melalui beberapa tahapan proses seleksi. Setelah berhasil melakukan pendaftaran, akan dilakukan seleksi administrasi. Bagi yang lolos berhak mengikuti seleksi kompetensi dasar (SKD) dengan sistem computer assisted test (CAT). Untuk tahapan seleksi lainnya diatur oleh masing-masing kementerian/lembaga.
Hanya peserta yang lulus keseluruhan tahapan seleksi yang berhak mengikuti pendidikan. Sedangkan untuk pengangkatan menjadi CPNS akan dilakukan setelah dinyatakan lulus pendidikan dan telah memperoleh ijazah dari lembaga pendidikan kedinasan yang bersangkutan. “Tidak ada satu pihak pun yang dapat membantu kelulusan. Apalagi kalau ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan keharusan menyediakan sejumlah. Itu dipastikan penipuan, karenanya jangan percaya, dan jangan dilayani,” tegasnya.
Selain membuka jalur sekolah kedinasan, pemerintah juga akan membuka seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2019. Formasi CPNS 2019 yang akan dibuka rencananya kurang lebih 100.000-an. Namun begitu pada awal tahun ini pemerintah telah membuka seleksi PPPK. Saat ini hasil seleksi PPPK tengah dilakukan verifikasi dan validasi di Basan Kepegawaian Negara (BKN). Dari total 72.980 peserta yang mengikuti seleksi PPPK, 51.293 lolos passing grade.
Di mana untuk PPPK guru jumlah yang mengikuti seleksi sebanyak 55.937 peserta, 34.954 di antaranya lolos passing grade. Lalu untuk tenaga kesehatan yang mengikuti seleksi sebanyak 2.141, 1.792 di antaranya memenuhi passing grade. Sementara untuk dosen dan tenaga kependidikan perguruan tinggi negeeri (PTN) baru yang mengikuti seleksi sebanyak 2.961, 2.877 diantaranya lolos passing grade. Terakhir untuk penyuluh pertanian yang mengikuti seleksi 11.941, 11.670 diantaranya lolos passing grade.
Sebelumya Kepala Biro (Karo) Humas BKN Mohammad Ridwan mengatakan sebagian besar daerah akan meloloskan semua peserta yang memenuhi passing grade. Namun dia mengakui bahwa ada sedikit daerah yang hanya akan mengambil nilai tertinggi. Pasalnya daerah-daerah tersebut belum dapat membiayai semua peserta yang lolos passing garde.
“Sebagian besar menyampaikan yang diterima sesuai jumlah kelusan passing grade. Sebagian kecil menyampaikan kurang dari itu. Misalnya ada yang lolos 100 tapi anggaranya hanya mampu 75. Bisa jadi (yang lolos passing grade) tidak masuk. Itu sebagian kecil saja,” jelasnya. Lebih lanjut Ridwan mengatakan bahwa proses verifikasi dan validasi hasil seleksi PPPK tidak jauh berbeda dengan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS).
Di mana ada empat level verifikasi untuk nantinya mendapatkandigital signature dari kepala BKN. “Setelah mendapatkan digital signature akan dikembalikan ke intansi untuk segera diumumkan. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak begitu lama selesai. Sehingga daerah dapat mengumumkan hasil seleksi PPPK. Itu nanti bisa dilihat di situ SSCASN,” ujarnya.
Mengenai target waktu pengumuman, dia mengatakan bahwa pihaknya berusaha sebaik mungkin agar hasilnya cepat diumumkan. Dia belum dapat memastikan waktu pengumuman. “Pokoknya secepatnya. Tim sedang bekerja keras. Selain verifikasi dan validasi, juga dilakukan perangkingan untuk daerah yang anggarannya hanya mampu dalam jumlah tertentu,” tuturnya.
Lebih lanjut, setelah pengumuman akan dilakukan pemberkasan bagi calon PPPK. Di mana di dalamnya terdapat kontrak kerja. Nanti setelah itu pemda yaang akan membuat surat keputusan (SK) PPPK.
(don)
Explore More