BPIP Dorong Pancasila Segera Masuk Kurikulum Pendidikan
BPIP Dorong Pancasila Segera Masuk Kurikulum Pendidikan
A
A
A
SOLO - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mendorong agar Pancasila masuk dalam kurikulum pendidikan. Koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Riset dan Perguruan Tinggi (Kemenristek-Dikti tengah dilakukan guna mempercepat proses tersebut.
"Di Kemendikbud kurikulum Pancasila tengah kami godok. Pancasila akan diajarkan dengan cara cara yang menyenangkan," kata Plt Kepala BPIP RI, Profesor Hariyono usai Seminar Nasional Apresiasi Pancasila 2019, di Kampus Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Senin (19/8/2019).
Sehingga, anak TK dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tidak harus hafal Pancasila. Namun melalui permainan, mereka diajarkan dan diperkenalkan nilai-nilai kerja sama, menghormati dan lainnya.
Baru setelah SD kelas 4,5,6 diberikan hal hal yang verbal dan SMP dan SMA dikaitkan dengan nilai nilai di luar kelas. Sedangkan di perguruan tinggi, diharapkan jurusan Pancasila memiliki laboratorium sosial di kampung kampung.
Sehingga melalui pola pola seperti itu, maka diharapkan agar agar masyarakat tidak biasa reaktif, namun responsif. Secara psikologi disebut elevasi, atau mengangkat contoh contoh yang baik dan orang orang baik, selalu menapak jalan yang tinggi.
Jalan yang tinggi, lanjutnya, adalah jalan yang penuh dengan keutamaan. Sehingga melalui Pancasila, maka harus bisa membangun kepercayaan. "Sebab tanpa trust (kepercayaan), persatuan hanya basa basi," ucapnya.
"Dan trust tidak bisa dipaksakan, kecuali melalui dialog dan diskusi. Kita harus bisa tunjukkan bahwa Pancasila bisa mendidik orang menjadi negarawan, orang yang bisa mengutamakan kepentingan bangsa dan negara," sambungnya.
Lebih jauh diungkapkan Hariyono, terdapat lima permasalahan utama berkaitan dengan penanaman dan implementasi pancasila. Yaitu distorsi pemahaman pancasila, kelembagaan atau institusionalisasi pancasila yang tidak terlaksana, keilmuan yang belum berdasar atau memasukkan nilai pancasila, hilangnya keteladanan, serta eksklusivisme.
"Perlu ada tindakan preventif dan represif. Kita perlu lebih giat dalam menanamkan dan membawa nilai-nilai pancasila di kehidupan bermasyarakat, tentu pengadaan seminar saja tidak cukup," tegasnya.
Rektor UNS Solo Profesor Jamal Wiwoho mengemukakan, pihaknya berkomitmen UNS sebagai Kampus Benteng Pancasila. Implementasi nilai nilai Pancasila akan terus ditanamkan dalam kehidupan civitas academika UNS.
"Akar-akar pancasila sudah ada di Solo sejak zaman dahulu. Dan UNS sebagai pelopor benteng Pancasila bukan hanya sebagai sumber pengamalan Pancasila tetapi juga sebagai benteng peradaban untuk melanjutkan nilai-nilai intelektual pancasila," tegas Jamal.
Ada tiga kebijakan UNS sebagai Benteng Pancasila. Yakni kebijakan di bidang akademik, bidang tata kelola, dan bidang sosial Kebijakan-kebijakan tersebut, antara lain berupa pendirian Pusat Studi Pengamalan Pancasila (PSPP).
Kemudian suksesi kepepimpinan yaitu pemilihan rektor dengan musyawarah mufakat, penguatan nasionalisme sivitas akademika UNS salah satunya adanya 300 dosen yang sudah mengikuti Diklat Lemhanas, membangun kehidupan multi kultural di kampus dengan adanya mahasiswa dari 29 negara.
"Di Kemendikbud kurikulum Pancasila tengah kami godok. Pancasila akan diajarkan dengan cara cara yang menyenangkan," kata Plt Kepala BPIP RI, Profesor Hariyono usai Seminar Nasional Apresiasi Pancasila 2019, di Kampus Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Senin (19/8/2019).
Sehingga, anak TK dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tidak harus hafal Pancasila. Namun melalui permainan, mereka diajarkan dan diperkenalkan nilai-nilai kerja sama, menghormati dan lainnya.
Baru setelah SD kelas 4,5,6 diberikan hal hal yang verbal dan SMP dan SMA dikaitkan dengan nilai nilai di luar kelas. Sedangkan di perguruan tinggi, diharapkan jurusan Pancasila memiliki laboratorium sosial di kampung kampung.
Sehingga melalui pola pola seperti itu, maka diharapkan agar agar masyarakat tidak biasa reaktif, namun responsif. Secara psikologi disebut elevasi, atau mengangkat contoh contoh yang baik dan orang orang baik, selalu menapak jalan yang tinggi.
Jalan yang tinggi, lanjutnya, adalah jalan yang penuh dengan keutamaan. Sehingga melalui Pancasila, maka harus bisa membangun kepercayaan. "Sebab tanpa trust (kepercayaan), persatuan hanya basa basi," ucapnya.
"Dan trust tidak bisa dipaksakan, kecuali melalui dialog dan diskusi. Kita harus bisa tunjukkan bahwa Pancasila bisa mendidik orang menjadi negarawan, orang yang bisa mengutamakan kepentingan bangsa dan negara," sambungnya.
Lebih jauh diungkapkan Hariyono, terdapat lima permasalahan utama berkaitan dengan penanaman dan implementasi pancasila. Yaitu distorsi pemahaman pancasila, kelembagaan atau institusionalisasi pancasila yang tidak terlaksana, keilmuan yang belum berdasar atau memasukkan nilai pancasila, hilangnya keteladanan, serta eksklusivisme.
"Perlu ada tindakan preventif dan represif. Kita perlu lebih giat dalam menanamkan dan membawa nilai-nilai pancasila di kehidupan bermasyarakat, tentu pengadaan seminar saja tidak cukup," tegasnya.
Rektor UNS Solo Profesor Jamal Wiwoho mengemukakan, pihaknya berkomitmen UNS sebagai Kampus Benteng Pancasila. Implementasi nilai nilai Pancasila akan terus ditanamkan dalam kehidupan civitas academika UNS.
"Akar-akar pancasila sudah ada di Solo sejak zaman dahulu. Dan UNS sebagai pelopor benteng Pancasila bukan hanya sebagai sumber pengamalan Pancasila tetapi juga sebagai benteng peradaban untuk melanjutkan nilai-nilai intelektual pancasila," tegas Jamal.
Ada tiga kebijakan UNS sebagai Benteng Pancasila. Yakni kebijakan di bidang akademik, bidang tata kelola, dan bidang sosial Kebijakan-kebijakan tersebut, antara lain berupa pendirian Pusat Studi Pengamalan Pancasila (PSPP).
Kemudian suksesi kepepimpinan yaitu pemilihan rektor dengan musyawarah mufakat, penguatan nasionalisme sivitas akademika UNS salah satunya adanya 300 dosen yang sudah mengikuti Diklat Lemhanas, membangun kehidupan multi kultural di kampus dengan adanya mahasiswa dari 29 negara.
(maf)
Explore More