Peringatan Hari Guru, Momentum Perbaiki Manajemen Guru Indonesia

JAKARTA - Peringatan Hari Guru 2019 harus menjadi titik tolak perbaikan manajemen pengelolaan pendidik di Indonesia. Hingga 72 tahun Indonesia Merdeka, masih banyak persoalan guru yang membutuhkan keseriusan pemerintah dalam memperbaikinya.

Beberapa persoalan manajemen guru tersebut di antaranya distribusi yang tidak merata, minimnya perlindungan, kesejahteraan rendah, kurangnya kompetensi, hingga masih banyak regulasi yang tumpang tindih. Kondisi ini berujung pada kurang optimalnya kualitas guru Indonesia. “Kami melihat masih banyak persoalan terkait manajemen guru di tanah air. Tahun ini harus menjadi titik tolak perbaikan manajemen pengelolaan guru di tanah air karena kebetulan masih di awal pemerintahan dan kita juga punya Menteri baru dengan visi serta cara pandang yang masih segar,” ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, di Jakarta, kemarin.

Dia menjelaskan saat ini sebaran distribusi guru di tanah air masih kurang merata. Sebaran guru masih terpusat di kota-kota besar atau wilayah-wilayah tertentu. Bisa jadi di satu kabupaten jumlah guru berlebih namun di kabupaten lain kekurangan guru. Di sisi lain proses penempatan dan mutasi guru kerap dilakukan dengan mengabaikan asas merit system. “Mismanajemen distribusi guru ini berakibat pada kekurangan guru di satu wilayah sehingga satu guru harus merangkap bidang studi atau kelas agar proses belajar mengajar tetap bisa berlangsung,” katanya.

Huda mengatakan manajemen guru di Indonesia juga terkendala dengan rendahnya kompetensi guru. Menurutnya berdasarkan Hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) bidang pedagogic dan professional rata kompetensi guru berkisar di angka 53,02. Capaian tersebut masih di bawah Standar Kompentensi Minimal (SKM) yang berada di angka 55. “Data tersebut saya rasa belum banyak berubah sehingga kita masih punya PR besar dalam upaya mengembangkan kualitas guru di Indonesia. Salah satunya dengan mendorong para pendidik untuk mengikuti berbagai skema pelatihan baik dari Kemendikbud maupun institusi lainnya,” katanya.

Terkait peningkatan kompetensi guru, Huda mengusulkan pengiriman pendidik Indonesia ke luar negeri. Mereka bisa melakukan kursus singkat ke negara-negara yang dikenal mempunyai manejemen pendidikan modern seperti Finlandia, China, Kanada dan Korea Selatan. "Banyak anggaran untuk peningkatan kompetensi guru, daripada tercecer gunakan untuk mengirim mereka belajar ke negara-negara yang mempunyai sistem pendidikan terbaik sehingga saat pulang mereka bisa mengadopsi di sekolah masing-masing," katanya.

Politisi PKB ini mengakui jika kesejahteraan guru di Indonesia masih belum sepenuhnya memadai. Masih ada ketimpangan pendapatan antara mereka yang berstatus ASN dengan guru honorer atau swasta. Padahal jumlah guru swasta dan honorer masih lebih mendominasi dibandingkan dengan guru berstatus ASN. “Berdasarkan data PGRI kita kekurangan guru berstatus ASN hingga 1,1 juta orang. Kekosongan tersebut selama ini diisi oleh mereka yang berstatus non-ASN yang rata-rata digaji di bawah Upah Minimum Regional (UMR),” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Huda juga memberikan apresiasi terhadap pesan Mendikbud Nadiem Makarim dalam pidato menyambut Hari Guru Senin (25/11). Menurutnya pesan tersebut harus ditindaklanjuti dengan langkah nyata untuk merumuskan regulasi yang sederhana namun berdaya guna dalam memperbaiki manajemen khususnya pengelolaan guru maupun manajemen Pendidikan secara umum. “Tentu kami berharap besar kepada Mas Nadiem untuk bisa mengeksekusi kebijakan-kebijakan yang bisa memperbaiki manajemen pengelolaan guru maupun manajemen Pendidikan di tanah air,” katanya.

Pengamat Pendidikan dari Center of Education Regulation and Development Analysis (Cerdas), Indra Charismiadji berpendapat, problematika guru-guru Indonesia sangatlah kompleks. Seperti kondisi kekurangan guru yang digaungkan beberapa pihak tetapi data Kemendikbud dan Bank dunia justru menunjukkan Indonesia kelebihan guru karena memiliki rasio guru yang jauh lebih baik daripada Amerika Serikat, Inggris, Australia, Finlandia, Singapura, dan sebagainya. Apalagi kalau dilihat dari LPTK (FKIP) saat ini penuh dengan calon guru. Dari sisi pendapatan, terdapat data menunjukkan bahwa banyak guru yang pendapatannya jauh di bawah upah minimum, tetapi faktanya juga banyak guru yang berpenghasilan belasan bahkan puluhan juta per bulan. "Bagaimana mengambil keputusan dengan data yang kontradiktif. Harusnya ada penyelerasan data dengan tingkat urgensi tinggi," katanya.

Dari sisi kualitas, hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) terakhir sampai sekarang belum ada perkembangan sama sekali. Dia menjelaskan, solusi dari problem-problem tersebut harus disusun melalui sebuah Rencana Strategis yang lintas Kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, sampai dengan pihak swasta baik sebagai penyelenggara pendidikan maupun yang mendukung program pendidikan. Pelaksanaan solusi tersebut pun harus berupa kolaborasi bersama bukan hanya 1 atau 2 pihak saja. Kemendikbud dapat ditunjuk Presiden sebagai leading sector, tapi implementasi harus kolaborasi dan tidak terbatas anggaran masing-masing.(Neneng Zubaidah)