Pimpinan MPR Tidak Masalah Ujian Nasional Dihapus

JAKARTA - Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim yang menghapus ujian nasional (UN) mulai tahun 2021 ditanggapi oleh Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid.

Jazilul setuju asalkan tidak menghilangkan pendidikan Pancasila. "Yang penting Pancasila jangan dihapus. Kalau dari sisi MPR, UN itu soal sistem saja untuk menilai seberapa berhasil dari ujian itu," ujar Jazilul Fawaid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019). (Baca Juga: Kemendikbud Hapus UN Mulai 2021, Diganti dengan Sistem Asesmen)

Dia berharap, Mendikbud Nadiem Anwar Makarim peka untuk memasukkan pendidikan Pancasila dan kebangsaan dalam kurikulum.

"Itu saja yang menjadi concern. Soal UN atau tidak, nanti biar Komisi X DPR sama Pak Nadiem yang membicarakan," kata Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Dia menambahkan, Pancasila perlu penguatan. "Apa Pak Nadiem juga tidak berpikir itu?" ungkapnya.

Jazilul mengungkapkan, sebelum UN, ada evaluasi belajar tahap akhir nasional (Ebtanas). "Sama-sama aja cara mengukur hasil belajar," katanya.

Adapun penghapusan UN merupakan salah satu isi dari empat program kebijakan pendidikan 'Merdeka Belajar' yang diluncurkan Nadiem Anwar Makarim baru-baru ini.