DPR Minta Mendikbud Serahkan Grand Desain Penghapusan UN
Sabtu, 14 Desember 2019 - 14:10 WIB
DPR Minta Mendikbud Serahkan Grand Desain Penghapusan UN
A
A
A
JAKARTA - Komisi X DPR menyambut positif rencana Mendikbud Nadiem Makarim mengenai wacana penghapusan Ujian Nasional (UN). Namun, Komisi X DPR meminta grand design pendidikan yang akan digagas Nadiem itu.
"Ini memengaruhi banyak masyarakat, tolong jangan terlalu lama, dan rapat tertutup dengan kami dan beritahu grand design-nya. Kami harus ngomong grand design," ujar anggota Komisi X DPR, Putra Nababan dalam diskusi di Polemik MNC Trijaya Network bertajuk "Merdeka Belajar Merdeka UN!" di KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (14/12/2019).
Dia mengaku, Komisi X DPR mengapresiasi gebrakan Nadiem terkait penghapusan UN. Tapi, selain grand design, Komisi X juga tetap meminta Nadiem memberikan kajian komprehensif rencana itu secara tertulis kepada DPR.
"Di Komisi X, kami menyampaikan salah satunya kami minta kajian komprehensif sebelum diterapkan menjadi kebijakan pemerintah. Bukan kami tidak setuju pengalihan UN, setuju banget," jelasnya.
Putra menyebut memang Mendikbud Nadiem telah menyampaikan kajian komprehensif secara lisan saat rapat kerja (raker) antara Kemendikbud dan Komisi X DPR. Namun, kata dia, DPR meminta kajian komprehensif itu secara tertulis juga. "Sudah ada, kajiannya sudah menyampaikan tapi tertulis kan harus disampaikan menjadi dokumen kepada kami," tuturnya.
"Ini memengaruhi banyak masyarakat, tolong jangan terlalu lama, dan rapat tertutup dengan kami dan beritahu grand design-nya. Kami harus ngomong grand design," ujar anggota Komisi X DPR, Putra Nababan dalam diskusi di Polemik MNC Trijaya Network bertajuk "Merdeka Belajar Merdeka UN!" di KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (14/12/2019).
Dia mengaku, Komisi X DPR mengapresiasi gebrakan Nadiem terkait penghapusan UN. Tapi, selain grand design, Komisi X juga tetap meminta Nadiem memberikan kajian komprehensif rencana itu secara tertulis kepada DPR.
"Di Komisi X, kami menyampaikan salah satunya kami minta kajian komprehensif sebelum diterapkan menjadi kebijakan pemerintah. Bukan kami tidak setuju pengalihan UN, setuju banget," jelasnya.
Putra menyebut memang Mendikbud Nadiem telah menyampaikan kajian komprehensif secara lisan saat rapat kerja (raker) antara Kemendikbud dan Komisi X DPR. Namun, kata dia, DPR meminta kajian komprehensif itu secara tertulis juga. "Sudah ada, kajiannya sudah menyampaikan tapi tertulis kan harus disampaikan menjadi dokumen kepada kami," tuturnya.
(cip)
