BKKBN Nilai Pendidikan Rakyat Indonesia Rendah
Rabu, 18 Juni 2014 - 16:14 WIB
BKKBN Nilai Pendidikan Rakyat Indonesia Rendah
A
A
A
JAKARTA - Melihat kualitas penduduk di Indonesia saat ini, ternyata permasalahannya ada pada kualitas penduduk yang rendah. Ini disampaikan melalui Laporan Pembangunan Manusia (Human Development Report) UNDP.
Pada tahun 2013 memperlihatkan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) Indonesia, berada di posisi ke 121 dari 187 negara di dunia. Rata-rata angka harapan hidup (AHH) pada saat lahir penduduk Indonesia sekitar 69,8 tahun (UNDP, 2013).
Kepala BKKBN Fasli Jalal mengatakan, rata-rata lama bersekolah penduduk Indonesia usia 25 tahun ke atas baru mencapai 5,8 tahun (UNDP, 2013). Ini berarti sebagian besar penduduk Indonesia bahkan tidak lulus Sekolah Dasar (SD).
"Sedangkan jika kita lihat dari sisi distribusi penduduk, penyebaran penduduk Indonesia masih belum merata. Hasil Sensus Penduduk Indonesia menunjukkan, sekitar 57,5 persen penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa. Padahal, luas Pulau Jawa hanya 6,8 persen dari luas wilayah Indonesia," kata Fasli Jalal di Kantor Bappenas, Jakarta, Rabu (18/6/2014)
Kondisi tersebut dijelaskan Fasli, akan berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan dan pembangunan Indonesia. "Sebagai ilustrasi, ketimpangan potensi dan perputaran roda perekonomian antara wilayah desa dan kota, mendorong derasnya arus perpindahan penduduk menuju wilayah perkotaan," ucapnya.
"Meskipun urbanisasi juga bisa didorong oleh penyebab lain seperti perubahan status wilayah atau pertumbuhan proporsi penduduk di suatu wilayah kota," imbuhnya.
Sebagai akibatnya, Fasli menambahkan, pemukiman penduduk di perkotaan bertambah padat, sehingga memicu berbagai dampak negatif. Seperti masalah sampah, rendahnya tingkat kebersihan individu maupun wilayah yang memicu masalah kesehatan.
Tidak hanya itu, risiko terjadinya konflik atau friksi sosial lainnya semakin besar. "Contoh tingginya tingkat pengangguran dan angka kemiskinan, memiliki berbagai dampak sosial seperti angka kriminalitas yang meningkat, tawuran antar warga," ungkapnya.
"Kemudian masalah TKI di luar negeri, perdagangan manusia, sampai pada timbulnya demonstrasi anarkis yang mengganggu iklim politik dan stabilitas keamanan nasional," imbuhnya.
Pada tahun 2013 memperlihatkan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) Indonesia, berada di posisi ke 121 dari 187 negara di dunia. Rata-rata angka harapan hidup (AHH) pada saat lahir penduduk Indonesia sekitar 69,8 tahun (UNDP, 2013).
Kepala BKKBN Fasli Jalal mengatakan, rata-rata lama bersekolah penduduk Indonesia usia 25 tahun ke atas baru mencapai 5,8 tahun (UNDP, 2013). Ini berarti sebagian besar penduduk Indonesia bahkan tidak lulus Sekolah Dasar (SD).
"Sedangkan jika kita lihat dari sisi distribusi penduduk, penyebaran penduduk Indonesia masih belum merata. Hasil Sensus Penduduk Indonesia menunjukkan, sekitar 57,5 persen penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa. Padahal, luas Pulau Jawa hanya 6,8 persen dari luas wilayah Indonesia," kata Fasli Jalal di Kantor Bappenas, Jakarta, Rabu (18/6/2014)
Kondisi tersebut dijelaskan Fasli, akan berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan dan pembangunan Indonesia. "Sebagai ilustrasi, ketimpangan potensi dan perputaran roda perekonomian antara wilayah desa dan kota, mendorong derasnya arus perpindahan penduduk menuju wilayah perkotaan," ucapnya.
"Meskipun urbanisasi juga bisa didorong oleh penyebab lain seperti perubahan status wilayah atau pertumbuhan proporsi penduduk di suatu wilayah kota," imbuhnya.
Sebagai akibatnya, Fasli menambahkan, pemukiman penduduk di perkotaan bertambah padat, sehingga memicu berbagai dampak negatif. Seperti masalah sampah, rendahnya tingkat kebersihan individu maupun wilayah yang memicu masalah kesehatan.
Tidak hanya itu, risiko terjadinya konflik atau friksi sosial lainnya semakin besar. "Contoh tingginya tingkat pengangguran dan angka kemiskinan, memiliki berbagai dampak sosial seperti angka kriminalitas yang meningkat, tawuran antar warga," ungkapnya.
"Kemudian masalah TKI di luar negeri, perdagangan manusia, sampai pada timbulnya demonstrasi anarkis yang mengganggu iklim politik dan stabilitas keamanan nasional," imbuhnya.
(maf)
