Upaya Mewujudkan Kebijakan Desentralisasi
Jum'at, 27 Juni 2014 - 17:41 WIB
Upaya Mewujudkan Kebijakan Desentralisasi
A
A
A
JAKARTA - Pemerintahan Indonesia mengubah sistem pemerintahan sentralisasi ke desentralisasi. Hal ini sesuai Peraturan Pemerintah yang mengacu pada UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999.
Pemerintah juga melakukan penyeimbangan antara pemerintahan daerah dengan pemerintahan pusat. Peranan lebih diberikan kepada daerah utamanya di ranah pelayanan masyarakat agar lebih efektif dan efisien.
Sebagai bentuk upaya tersebut sejak tahun 2010, Pemerintah Indonesia memulai Provincial Governance Strengthening Programme (PGSP) yang dikelola BAPPENAS dan berkolaborasi dengan UNDP.
"Proyek ini fokus untuk membantu pemerintah Indonesia mengenali berbagai tantangan terkait dengan kebijakan desentralisasi," ujar perwakilan dari UNDP Nurina Widagdo dalam keterangan persnya yang diterima Sindonews, Jumat (27/6/2014).
Untuk memperkuat penelitian terkait kebijakan desentralisasi ini, PGSP memulai program pemberian hibah penelitian yang bekerja sama dengan Universitas Atma Jaya untuk mendorong dan menyatukan akademisi serta peneliti dalam melakukan studi desentralisasi yang dibuka tahun 2013.
Program ini terbuka untuk berbagai jenjang pendidikan mulai S1, S2 dan S3 di seluruh Indonesia. Adapun nama-nama pemenang dengan proposal terbaik yang terpilih oleh pihak Universitas Atma Jaya dan PGSP adalah, Marlin Veronica, Tia Devanty, Riski Raisa Putra, Muhammad Fazza Firdaus, Khotim Ubaidillah dan Nasrun Annahar.
Para pemenang tersebut diberikan penghargaan pada kegiatan kuliah umum dengan tema Kebijakan Desentralisasi dan Pembangunan Manusia Indonesia sebagai bagian dari program bantuan penelitian akademik PGSP – UNDP yang dilaksanakan pada 25 Juni 2014.
Mereka akan mempresentasikan penelitiannya di hadapan para mahasiswa dan dosen Universitas Atma Jaya, maupun peneliti lainnya . Kuliah umum ini juga menghadirkan pembicara Prof. Dr. dr. Nila F. Moeloek SpM(K) selaku utusan khusus Presiden RI untuk MDGs dan Dr. Alexander Seran, M.A selaku Kepala Pusat Pengembangan Etika Universitas Atma Jaya sebagai pembicara dalam kegiatan tersebut.
Turut hadir perwakilan dari UNDP adalah Nurina Widagdo serta PGSP UNDP, Mellyana Frederika turut hadir dalam kegiatan yang diselenggarakan atas kerja sama antara Universitas Atma Jaya dengan PGSP UNDP Indonesia.
Pemerintah juga melakukan penyeimbangan antara pemerintahan daerah dengan pemerintahan pusat. Peranan lebih diberikan kepada daerah utamanya di ranah pelayanan masyarakat agar lebih efektif dan efisien.
Sebagai bentuk upaya tersebut sejak tahun 2010, Pemerintah Indonesia memulai Provincial Governance Strengthening Programme (PGSP) yang dikelola BAPPENAS dan berkolaborasi dengan UNDP.
"Proyek ini fokus untuk membantu pemerintah Indonesia mengenali berbagai tantangan terkait dengan kebijakan desentralisasi," ujar perwakilan dari UNDP Nurina Widagdo dalam keterangan persnya yang diterima Sindonews, Jumat (27/6/2014).
Untuk memperkuat penelitian terkait kebijakan desentralisasi ini, PGSP memulai program pemberian hibah penelitian yang bekerja sama dengan Universitas Atma Jaya untuk mendorong dan menyatukan akademisi serta peneliti dalam melakukan studi desentralisasi yang dibuka tahun 2013.
Program ini terbuka untuk berbagai jenjang pendidikan mulai S1, S2 dan S3 di seluruh Indonesia. Adapun nama-nama pemenang dengan proposal terbaik yang terpilih oleh pihak Universitas Atma Jaya dan PGSP adalah, Marlin Veronica, Tia Devanty, Riski Raisa Putra, Muhammad Fazza Firdaus, Khotim Ubaidillah dan Nasrun Annahar.
Para pemenang tersebut diberikan penghargaan pada kegiatan kuliah umum dengan tema Kebijakan Desentralisasi dan Pembangunan Manusia Indonesia sebagai bagian dari program bantuan penelitian akademik PGSP – UNDP yang dilaksanakan pada 25 Juni 2014.
Mereka akan mempresentasikan penelitiannya di hadapan para mahasiswa dan dosen Universitas Atma Jaya, maupun peneliti lainnya . Kuliah umum ini juga menghadirkan pembicara Prof. Dr. dr. Nila F. Moeloek SpM(K) selaku utusan khusus Presiden RI untuk MDGs dan Dr. Alexander Seran, M.A selaku Kepala Pusat Pengembangan Etika Universitas Atma Jaya sebagai pembicara dalam kegiatan tersebut.
Turut hadir perwakilan dari UNDP adalah Nurina Widagdo serta PGSP UNDP, Mellyana Frederika turut hadir dalam kegiatan yang diselenggarakan atas kerja sama antara Universitas Atma Jaya dengan PGSP UNDP Indonesia.
(kur)
