Keluarga Peserta Didik Tak Mampu, KPAI Dorong Internet Gratis untuk PJJ
Kamis, 23 Juli 2020 - 10:16 WIB
Seorang siswa SD mengikuti proses belajar mengajar di sebuah warung kopi yang menyediakan Wifi gratis. Foto/Dok/SINDOnews
JAKARTA - KPAI mendorong adanya penggratisan internet agar pembelajaran jarak jauh yang berlaku saat ini disekolah bisa berjalan efektif.
Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti mengatakan, tahun ajaran baru 2020/2021 kali ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang riuh dengan kegiatan MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah) bagi siswa baru.
Tahun ajaran baru saat ini tidak ada suka cita membeli seragam baru dan perlengkapan sekolah baru seperti tahun-tahun sebelumnya, karena tahun ajaran baru kali ini pemerintah melalui SKB 4 Menteri memutuskan memperpanjang PJJ untuk sekolah-sekolah yang tidak berada di zona hijau covid 19. (Baca juga: 6 Bulan Tak Digaji, 595 Guru Madrasah di Labuhanbatu Menjerit )
KPAI menyimpulkan bawa PJJ pada fase 1 berjalan tidak efektif/efesien, bias kelas social ekonomi, bias perkotan dan pedesaan serta bias Jawa dan luar jawa. PJJ sarat masalah teknis, jaringan dan ketidak mampuan keluarga peserta didik membeli kuota internet.
Oleh karena itu, KPAI merekomendasi agar pemerintah terutama Kemendikbud untuk mengajukan penggratisan internet selama PJJ berlangsung. Yakni Senin sampai Jumat selama minimal 8 jam kepada Kemeninfo RI.
"Pengratisan internet untuk PJJ akan sangat membantu para orangtua, peserta dan pendidik," katanya dalam siaran pers Catatan Hari Anak Nasional dibidang Pendidikan, Kamis (23/7). (Baca juga: Banyak Kejanggalan, PP IPNU Sesalkan Pola Rekrutmen POP Kemendikbud )
Selain itu juga, perlu adanya pengalihan politik anggaran untuk pendidikan untuk memenuhi pelayanan PJJ fase 2 di tahun ajaran baru ini agar disparitas akses digital dapat diatasi.
Tidak hanya kuota internet, jelasnya, tapi juga peralatan daring dan kemampuan guru menggunaka platform pembelajaran, termasuk anggaran menyiapkan infrastruktur adaptasi kebiasaan baru di dunia pendidikan.
Tidak hanya itu, lanjutnya, KPAI juga mendorong Kemendikbud untuk segera menyelesaikan penyederhanaan kurikulum 2013 atau kurikulum adaptif. "Agar siswa, guru dan sekolah tidak terbebani menuntaskan kurikulum sebagaimana kondisi normal,"tandasnya.
Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti mengatakan, tahun ajaran baru 2020/2021 kali ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang riuh dengan kegiatan MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah) bagi siswa baru.
Tahun ajaran baru saat ini tidak ada suka cita membeli seragam baru dan perlengkapan sekolah baru seperti tahun-tahun sebelumnya, karena tahun ajaran baru kali ini pemerintah melalui SKB 4 Menteri memutuskan memperpanjang PJJ untuk sekolah-sekolah yang tidak berada di zona hijau covid 19. (Baca juga: 6 Bulan Tak Digaji, 595 Guru Madrasah di Labuhanbatu Menjerit )
KPAI menyimpulkan bawa PJJ pada fase 1 berjalan tidak efektif/efesien, bias kelas social ekonomi, bias perkotan dan pedesaan serta bias Jawa dan luar jawa. PJJ sarat masalah teknis, jaringan dan ketidak mampuan keluarga peserta didik membeli kuota internet.
Oleh karena itu, KPAI merekomendasi agar pemerintah terutama Kemendikbud untuk mengajukan penggratisan internet selama PJJ berlangsung. Yakni Senin sampai Jumat selama minimal 8 jam kepada Kemeninfo RI.
"Pengratisan internet untuk PJJ akan sangat membantu para orangtua, peserta dan pendidik," katanya dalam siaran pers Catatan Hari Anak Nasional dibidang Pendidikan, Kamis (23/7). (Baca juga: Banyak Kejanggalan, PP IPNU Sesalkan Pola Rekrutmen POP Kemendikbud )
Selain itu juga, perlu adanya pengalihan politik anggaran untuk pendidikan untuk memenuhi pelayanan PJJ fase 2 di tahun ajaran baru ini agar disparitas akses digital dapat diatasi.
Tidak hanya kuota internet, jelasnya, tapi juga peralatan daring dan kemampuan guru menggunaka platform pembelajaran, termasuk anggaran menyiapkan infrastruktur adaptasi kebiasaan baru di dunia pendidikan.
Tidak hanya itu, lanjutnya, KPAI juga mendorong Kemendikbud untuk segera menyelesaikan penyederhanaan kurikulum 2013 atau kurikulum adaptif. "Agar siswa, guru dan sekolah tidak terbebani menuntaskan kurikulum sebagaimana kondisi normal,"tandasnya.
(mpw)
tulis komentar anda