Banyak Kendala di Lapangan, Belajar Jarak Jauh Perlu Evaluasi Total

JAKARTA - Kritik atas sistem pendidikan jarak jauh (PJJ) pada masa pandemi ini belum juga surut. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) diminta segera melakukan evaluasi karena pelaksanaan di lapangan memiliki banyak kendala.

Evaluasi diperlukan karena sistem belajar daring tadinya tidak disiapkan untuk jangka panjang. Jika dibiarkan terus berlangsung tanpa evaluasi, siswa dikhawatirkan akan menjadi korban. Jika dibiarkan terus-menerus dalam keterbatasan akses, siswa bisa ketinggalan pelajaran. Apalagi, belum diketahui kapan pandemi akan berakhir.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Gerakan Siswa Kristen Indonesia (GSKI) Delis Jukarson Hehi mengatakan, kendala utama yang dihadapi siswa adalah jaringan internet. Dia melihat dua masalah utama pada layanan jaringan ini. Pertama, pada daerah yang jaringan internetnya cukup bagus, tetap saja ada keluarga kurang mampu. (Baca: Koalisi Selamatkan Indonesia Imbas Tumpulnya Oposisi)



“Kita jangan menutup mata, pembelajaran daring jadi beban sendiri bagi anak-anak tidak mampu ini karena tidak punya gadget, laptop, tidak mampu beli kuota untuk belajar daring ,” ujarnya melalui pernyataan tertulis kemarin.

Berdasarkan pengalamannya turun ke daerah, dia mengaku menemukan banyak sekolah di pedalaman yang tidak punya sarana dan prasarana untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Tidak ada modul yang bisa dibagikan untuk belajar di rumah agar anak tidak ketinggalan pelajaran.

“Selain masalah pada akses pendidikan, masalah kedua adalah pada pendampingan ke anak. Pertanyaannya, apakah semua orang tua punya kapasitas yang sama untuk mendampingi anak belajar? Ada orang tua yang pendidikannya terbatas sehingga terkendala untuk mendampingi anaknya,” ujarnya. (Baca juga: AS Bersiap Kerahkan Rudal-rudal Hipersonik ke Indo-Pasifik)

Pernyataan GSKI ini sejalan dengan keterangan yang disampaikan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Fidiansjah di Jakarta, Senin (20/7), bahwa 32% siswa tidak punya akses untuk proses belajar di rumah selama masa pembatasan sosial berskala besar. Dengan kata lain, hanya ada 68% siswa yang punya akses ke jaringan internet.

Menurut Delis, GSKI menyarankan agar sekolah dibuka lagi dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat, pakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Jika selama ini satu kelas diisi 30 orang, saat ini bisa 15 orang saja dan dibagi dua, yakni masuk pagi dan siang. “Ini penting dipikirkan agar anak-anak tidak ketinggalan pelajaran,” ujarnya. (Lihat videonya: Satu Keluarga Makan Bersama di Bahu Tol Cipali Viral di Medsos)

Sorotan terhadap PJJ juga disampaikan Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid. Dia mengatakan, sistem pendidikan daring memang belum terpikirkan sebelumnya. Jika keadaan darurat pandemi ini berlangsung lebih dari satu semester, menurutnya sistem pendidikan daring harus dievaluasi total.

"Karena ini sudah lima bulan dan belum ada gambaran bahwa pandemi akan selesai. Kita setuju saja pendidikan online itu, asal semua infrastruktur terkait itu mulai dari jaringan internet, cara mengevaluasi pendidikan itu, disiapkan. Untuk hari ini nggak siap itu pendidikan online," kata Gus Jazil di sela kunjungan kerjanya ke Kabupaten Ngada, Kepulauan Flores, Nusa Tenggara Timur, Kamis (30/7/2020). (Abdul Rochim/Bakti)