Dinilai Minim Koordinasi, Program 1 Juta Guru PPPK Diprediksi Tak Akan Tuntas
Jum'at, 01 Maret 2024 - 10:03 WIB
Komisi X DPR menilai, program pengangkatan 1 juta guru honorer menjadi PPPK diprediksi tak akan tuntas karena lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah terkait program itu.Foto/Ist
JAKARTA - Menjelang berakhirnya masa kerja Kabinet Indonesia Maju program pengangkatan satu juta guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) diprediksi tidak tuntas. Lemahnya kordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dinilai menjadi salah satu pemicu utama.
“Masalah utama penuntasan pengangkatan satu juta guru honorer menjadi PPPK terus berulang dari ke tahun. Ironisnya tidak ada terobosan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk menuntaskannya,” ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda dalam keterangan resminya, Jumat (1/3/2024).
Huda menjelaskan beberapa masalah klasik dari penuntasan program pengangkatan sejuta guru honorer menjadi PPPK di antaranya ketidaksesuaian jumlah formasi yang diajukan pemerintah daerah dengan kuota pemerintah pusat, ketakutan pemerintah daerah terhadap beban gaji guru honorer yang diangkat PPPK, hingga masalah distribusi atau penempatan guru yang diangkat PPPK.
“Situasi ini membutuhkan terobosan. Kami berharap ada langkah khusus dari pemerintah pusat agar persoalan guru honorer ini bisa selesai di jaman Presiden Jokowi,” katanya.
Huda mengungkapkan sampai batas waktu pengajuan formasi pada 31 Januari 2024, pemerintah daerah tak kunjung melengkapi kuota pengangkatan guru honorer yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebanyak 419.146 guru. Dengan demikian hampir bisa dipastikan kondisi ini akan membuat target penuntasan pengangkatan guru honorer menjadi PPPK tahun 2024 dipastikan meleset.
“Masalah utama penuntasan pengangkatan satu juta guru honorer menjadi PPPK terus berulang dari ke tahun. Ironisnya tidak ada terobosan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk menuntaskannya,” ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda dalam keterangan resminya, Jumat (1/3/2024).
Huda menjelaskan beberapa masalah klasik dari penuntasan program pengangkatan sejuta guru honorer menjadi PPPK di antaranya ketidaksesuaian jumlah formasi yang diajukan pemerintah daerah dengan kuota pemerintah pusat, ketakutan pemerintah daerah terhadap beban gaji guru honorer yang diangkat PPPK, hingga masalah distribusi atau penempatan guru yang diangkat PPPK.
“Situasi ini membutuhkan terobosan. Kami berharap ada langkah khusus dari pemerintah pusat agar persoalan guru honorer ini bisa selesai di jaman Presiden Jokowi,” katanya.
Huda mengungkapkan sampai batas waktu pengajuan formasi pada 31 Januari 2024, pemerintah daerah tak kunjung melengkapi kuota pengangkatan guru honorer yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebanyak 419.146 guru. Dengan demikian hampir bisa dipastikan kondisi ini akan membuat target penuntasan pengangkatan guru honorer menjadi PPPK tahun 2024 dipastikan meleset.
Lihat Juga :