Kabar UN Mau Diberlakukan Lagi Tahun Depan, Mendikdasmen Bilang Begini
Jum'at, 08 November 2024 - 12:17 WIB
Mendikdasmen Abdul Muti pun memberikan tanggapannya mengenai wacana pemberlakuan UN. Foto/BKHM.
JAKARTA - Wacana Ujian Nasional (UN) mau diberlakukan lagi mencuat seiring dengan pergantian Menteri Pendidikan. Mendikdasmen Abdul Mu'ti pun memberikan tanggapannya.
Penerapan kembali Ujian Nasional (UN) menjadi salah satu kebijakan yang dipertanyakan oleh masyarakat selain perubahan kurikulum maupun sistem zonasi di Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Baca juga: Mendikdasmen Abdul Mu'ti akan Tingkatkan Kompetensi dan Kesejahteraan Guru
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan, saat ini pihaknya masih dalam posisi mengkaji kebijakan mengenai pelaksanaan UN bagi para siswa di sekolah.
"Kita masih mengkaji, masih mengkaji UN itu," katanya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).
Baca juga: Mendikdasmen: Internasionalisasi Bahasa Indonesia Jadi Program Prioritas
Kebijakan persoalan UN tidak bisa ditetapkan hanya dari kementerian saja. Akan tetapi, harus ada masukan dari pihak lain juga.
"Baru akan melakukan diskusi dengan para peneliti dan pengambil kebijakan terkait dengan UN itu," kata Guru Besar UIN Jakarta itu.
Baca juga: Tidak Ada Nama Merdeka Belajar, Ini 6 Program Prioritas Mendikdasmen Abdul Mu'ti
Penerapan kembali Ujian Nasional (UN) menjadi salah satu kebijakan yang dipertanyakan oleh masyarakat selain perubahan kurikulum maupun sistem zonasi di Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Baca juga: Mendikdasmen Abdul Mu'ti akan Tingkatkan Kompetensi dan Kesejahteraan Guru
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan, saat ini pihaknya masih dalam posisi mengkaji kebijakan mengenai pelaksanaan UN bagi para siswa di sekolah.
"Kita masih mengkaji, masih mengkaji UN itu," katanya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).
Baca juga: Mendikdasmen: Internasionalisasi Bahasa Indonesia Jadi Program Prioritas
Kebijakan persoalan UN tidak bisa ditetapkan hanya dari kementerian saja. Akan tetapi, harus ada masukan dari pihak lain juga.
"Baru akan melakukan diskusi dengan para peneliti dan pengambil kebijakan terkait dengan UN itu," kata Guru Besar UIN Jakarta itu.
Baca juga: Tidak Ada Nama Merdeka Belajar, Ini 6 Program Prioritas Mendikdasmen Abdul Mu'ti
tulis komentar anda