Alokasi Dana BOS untuk Sekolah 3T Dipastikan Berlipat

PALU - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) melakukan kunjungan ke Palu. Dalam kesempatan ini Mendikbud pun membeberkan program prioritas yang akan dilakukan Kemendikbud tahun depan.

Mendikbud Nadiem Anwar Makarim mengatakan, apa saja program prioritas yang akan dilakukan Kemendikbud tahun depan, pertama adalah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi sekolah yang sudah mapan tidak akan ada penurunan. Akan tetapi, jelasnya, bagi sekolah yang kecil dan juga yang berada di pelosok secara dramatis akan terjadi kenaikan. (Baca juga: Kunjungan ke Daerah, Mendikbud Kaget Banyak Sekolah Belum Terima Bantuan Kuota )

"Jadi kita akan pastikan tidak ada dana BOS yang turun. Tapi untuk sekolah kecil, sekolah 3T itu akan meningkat secara dramatis. Ini namanya pro afirmasi, pro rakyat yang membutuhkan," katanya saat melakukan diskusi dengan para guru dan kepala sekolah di SDN 15 Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (5/11).



Alumnus Harvard Business School ini menjelaskan, program prioritas kedua adalah digitalisasi sekolah. Melalui program ini, katanya, Kemendikbud akan memberikan laptop dan projector kepada setiap sekolah. Dia menjelaskan, program ini akan memprioritaskan sekolah-sekolah yang berada di daerah 3T dulu. Laptop dipilih untuk dibagikan, ujarnya, karena lebih tahan lama daripada tablet.

Mendikbud kemudian menjelaskan program prioritas ketiga adalah akselerasi Guru Penggerak. Dia menilai, Guru Penggerak adalah senjata terbesar untuk merubah pendidikan. Sebab meski dia memiliki senjata yakni anggaran dan kebijakan namun belum akan cukup untuk merubah pendidikan. (Baca juga: Kurang Sosialisasi, Mendikbud: Kurikulum Darurat Ringankan Beban Guru-Anak )

Dia menerangkan, lulusan Guru Penggerak inilah yang nantinya akan menjadi calon kepala sekolah dan pengawas. Guru Penggerak pun tidak akan terbatas direkrut dari guru yang berstatus PNS saja namun juga bisa guru honorer. Mendikbud pun berjanji akan segera mengeluarkan Permendikbud Guru Penggerak sebagai landasan hukum kebijakan. "Itu perubahan luar biasa bahwa akan ada Guru Penggerak itu akan jadi bibit-bibit menjadi calon kepala sekolah," ucapnya.

Program keempat adalah asesmen kompetensi minimum, survey karakter dan lingkungan. Menurut Mendikbud, asesmen kompetensi minimum bukanlah Ujian Nasional. Dia menegaskan, masa-masa dimana tes nasional menjadi penghakiman terhadap masa depan anak sudah harus diakhiri. Dia menjelaskan, asesmen kompetensi ini hanya akan menjadi pemetaan kualitas mutu sekolah dan tidak ada dampaknya sama sekali kepada anak.

Nadiem menerangkan, program esensial kelima adalah Kemendikbud akan berkoordinasi dengan kementerian lain untuk memberikan kesempatan yang sama dan adil bagi guru honorer untuk mendapatkan kelayakan gaji seperti guru PNS. Dia menjelaskan, skema bagi guru honorer ini akan dibuat aturan main karena akan ada seleksi khususnya. (Baca juga: Mendikbud Sosialisasikan Perubahan Skema Dana BOS )

"Dan tentunya kalau lulus seleksi akan ada kesetaraan dari sisi kesejahteraan juga. Jadi mohon sabar memang saya belum bisa bilang detailnya. Tapi kuncinya prinsipnya itu, akses," ungkap mantan petinggi Gojek ini dihadapan para guru dan kepala sekolah.