Indeks Baca Masyarakat Rendah, Ini Solusi Tingkatkan Peran Perpustakaan
Rabu, 23 Desember 2020 - 23:24 WIB
Perpustakaan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kegemaran membaca, menekan turunnya indeks baca masyarakat. Foto/Ist
BANDUNG - Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat Ahmad Hadadi mengatakan, perpustakaan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kegemaran membaca, menekan turunnya indeks baca masyarakat .
Menurut dia, perpustakaan tidak hanya jumlahnya yang harus ditambah agar lebih mudah dijangkau masyarakat, tetapi juga kualitasnya harus ditingkatkan agar peranannya semakin vital. "Ini harus jadi perhatian. Sebagaimana peran perpustakaan dalam menaikan indeks membaca," kata Hadadi dalam webinar Sosialisasi Akreditasi Lembaga Perpustakaan, sebagaimana siaran persnya, Rabu (23/12/2020). (Baca juga: Ini Inovasi 2.389 Mahasiswa yang Diterjunkan di 686 SD Daerah Terpencil )
Hadadi menjelaskan, terdapat sejumlah kriteria yang harus diperhatikan dalam meningkatkan kualitas perpustakaan. Mulai dari sarana dan prasarana seperti koleksi dan perawatan buku, pengorganisasian perpustakaan, dukungan sumber daya manusia yang berkualitas terutama yang memiliki latar belakang pendidikan terkait perpustakaan.
Juga peningkatan layanan agar bisa diakses secara digital, serta aksesibilitas dari perpustakaan itu sendiri. "Ini concern kami. Termasuk anggaran, bisa dari pemerintah atau bisa dari yang lain," imbuh dia.
Sementara menurut perwakilan Direktorat Perpustakaan Nasional, Supriyanto, terdapat sejumlah kendala dalam pengembangan perpustakaan. Seperti jumlah perpustakaan dan formasi pegawai pustakawan yang terbatas, mutasi cepat dari pimpinan perpustakaan, peraturan daerah terkait perpustakaan yang belum menjadi prioritas, serta belum maksimalnya dorongan anggaran dari pemerintah. (Baca juga: Alumnus IPB University Raih 22 Most Influential Muslims Scientist )
Untuk meningkatkan peranan perpustakaan, menurut dia, diperlukan akreditasi perpustakaan agar keberadaan sarana bacaan tersebut representatif dan menunjang kebutuhan masyarakat. Perpustakaan harus sesuai dengan standar nasional, di antaranya melakukan akreditasi, sertifikasi, serta pendidikan dan pelatihan.
Menurut dia, masih sedikit perpustakaan di Indonesia yang terakreditasi. Ini dikarenakan sejumlah hal seperti terbatasnya jumlah SDM perpustakaan yang kompeten dan profesional, keterbatasan anggaran perpustakaan, masih rendahnya pemahaman akan pentingnya akreditasi, serta tingginya frekuensi perputaran pimpinan perpustakaan di daerah.
"Padahal akreditasi ini penting untuk meningkatkan mutu perpustakaan. Pada 2019 akreditasi dilakukan terhadap 900 perpustakaan," katanya.
Dalam akreditasi, menurutnya terdapat sejumlah penguatan seperti penyusunan pedoman, penyusunan dan revisi instrumen, petunjuk pelaksanaan, dan pedoman lembaga perpustakaan. Untuk mempercepat penambahan akreditasi perpustakaan, menurutnya diperlukan sejumlah hal seperti penjadwalan, mengintensifkan koordinasi antara dinas perpustakaan provinsi dengan kabupaten/kota, sosialisasi akreditasi di pusat dan daerah, serta bekerjasama dengan organisasi profesi bidang perpustakaan.
"Serta melakukan penilaian visitasi akreditasi di dinas provinsi dan kabupaten/kota. Juga harus semaksimal mungkin digunakan oleh masyarakat dalam berbagai kegiatan," imbuh dia.
Menurut dia, perpustakaan tidak hanya jumlahnya yang harus ditambah agar lebih mudah dijangkau masyarakat, tetapi juga kualitasnya harus ditingkatkan agar peranannya semakin vital. "Ini harus jadi perhatian. Sebagaimana peran perpustakaan dalam menaikan indeks membaca," kata Hadadi dalam webinar Sosialisasi Akreditasi Lembaga Perpustakaan, sebagaimana siaran persnya, Rabu (23/12/2020). (Baca juga: Ini Inovasi 2.389 Mahasiswa yang Diterjunkan di 686 SD Daerah Terpencil )
Hadadi menjelaskan, terdapat sejumlah kriteria yang harus diperhatikan dalam meningkatkan kualitas perpustakaan. Mulai dari sarana dan prasarana seperti koleksi dan perawatan buku, pengorganisasian perpustakaan, dukungan sumber daya manusia yang berkualitas terutama yang memiliki latar belakang pendidikan terkait perpustakaan.
Juga peningkatan layanan agar bisa diakses secara digital, serta aksesibilitas dari perpustakaan itu sendiri. "Ini concern kami. Termasuk anggaran, bisa dari pemerintah atau bisa dari yang lain," imbuh dia.
Sementara menurut perwakilan Direktorat Perpustakaan Nasional, Supriyanto, terdapat sejumlah kendala dalam pengembangan perpustakaan. Seperti jumlah perpustakaan dan formasi pegawai pustakawan yang terbatas, mutasi cepat dari pimpinan perpustakaan, peraturan daerah terkait perpustakaan yang belum menjadi prioritas, serta belum maksimalnya dorongan anggaran dari pemerintah. (Baca juga: Alumnus IPB University Raih 22 Most Influential Muslims Scientist )
Untuk meningkatkan peranan perpustakaan, menurut dia, diperlukan akreditasi perpustakaan agar keberadaan sarana bacaan tersebut representatif dan menunjang kebutuhan masyarakat. Perpustakaan harus sesuai dengan standar nasional, di antaranya melakukan akreditasi, sertifikasi, serta pendidikan dan pelatihan.
Menurut dia, masih sedikit perpustakaan di Indonesia yang terakreditasi. Ini dikarenakan sejumlah hal seperti terbatasnya jumlah SDM perpustakaan yang kompeten dan profesional, keterbatasan anggaran perpustakaan, masih rendahnya pemahaman akan pentingnya akreditasi, serta tingginya frekuensi perputaran pimpinan perpustakaan di daerah.
"Padahal akreditasi ini penting untuk meningkatkan mutu perpustakaan. Pada 2019 akreditasi dilakukan terhadap 900 perpustakaan," katanya.
Dalam akreditasi, menurutnya terdapat sejumlah penguatan seperti penyusunan pedoman, penyusunan dan revisi instrumen, petunjuk pelaksanaan, dan pedoman lembaga perpustakaan. Untuk mempercepat penambahan akreditasi perpustakaan, menurutnya diperlukan sejumlah hal seperti penjadwalan, mengintensifkan koordinasi antara dinas perpustakaan provinsi dengan kabupaten/kota, sosialisasi akreditasi di pusat dan daerah, serta bekerjasama dengan organisasi profesi bidang perpustakaan.
"Serta melakukan penilaian visitasi akreditasi di dinas provinsi dan kabupaten/kota. Juga harus semaksimal mungkin digunakan oleh masyarakat dalam berbagai kegiatan," imbuh dia.
(mpw)
tulis komentar anda