Dukung Sekolah Tatap Muka, PDIP Usul Siswa Divaksin dan Tes Corona
Rabu, 05 Mei 2021 - 19:16 WIB
Mendikbud Ristek Nadiem Makarim mengatakan, Pemerintah mengajak seluruh masyarakat menyukseskan program pendidikan tatap muka yang akan dilaksanakan perlahan. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim mengatakan, Pemerintah mengajak seluruh warga masyarakat menyukseskan program pendidikan tatap muka yang akan dilaksanakan secara perlahan sesuai kondisi masing-masing wilayah.
Kata Nadiem, jangan sampai Indonesia makin terpuruk dalam akibat fenomena learning loss pada anak Indonesia.
Menurut Nadiem, tanggung jawab ada di semua pihak. Termasuk orang tua yang bisa memonitor sekolah dan protokol kesehatan sekolahnya. Dan setiap sekolah wajib memberi opsi tatap muka dan dengan full protokol kesehatan tatap muka terbatas. Dan itu sama sekali berbeda dengan proses sekolah yang biasa.
Nadiem lalu mengingatkan bahwa saat ini, sektor-sektor ekonomi lainnya sudah terbuka. Masyarakat bisa melihat bagaimana anak-anak sudah diajak orang tuanya ke mal.
Di sejumlah tempat, bioskop bahkan sudah dibuka. Begitupun tempat pekerjaan sudah terbuka. "Mengapa anak-anak kita masih belum kembali ke sekolah? Dan ini adalah kebijakan yang menjawab tantangan dari tersebut," ujar Nadiem.
Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi PDIP, Agustina Wilujeng mengatakan, salah satu masalah soal sekolah tatap muka adalah karena belum terbangunnya kepercayaan (trust). Sebab tak satupun tes antigen atau PCR yang dilakukan sebelum sekolah dibuka.
Masalahnya adalah di anggaran. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, saat menjadi presiden, sudah tegas mengeluarkan aturan soal 20 persen dana pendidikan dari APBN.
Pada 2021, anggaran pendidikan itu sebesar Rp 550 triliun. Dari angka itu, menurut Agustina, masih ada Rp 200 triliun yang mungkin bisa dialokasikan dulu untuk anak-anak sekolah tatap muka.
"Karena sudah setahun ini tidak sekolah. Waktu yang panjang dan telah menghilangkan kesempatan anak anak mempelajari segala sesuatu. Anak-anak tak hanya harus divaksin tapi juga test swab. Kita jadi tahu anak anak bebas covid atau tidak," ujar Agustina.
Kata Nadiem, jangan sampai Indonesia makin terpuruk dalam akibat fenomena learning loss pada anak Indonesia.
Menurut Nadiem, tanggung jawab ada di semua pihak. Termasuk orang tua yang bisa memonitor sekolah dan protokol kesehatan sekolahnya. Dan setiap sekolah wajib memberi opsi tatap muka dan dengan full protokol kesehatan tatap muka terbatas. Dan itu sama sekali berbeda dengan proses sekolah yang biasa.
Nadiem lalu mengingatkan bahwa saat ini, sektor-sektor ekonomi lainnya sudah terbuka. Masyarakat bisa melihat bagaimana anak-anak sudah diajak orang tuanya ke mal.
Di sejumlah tempat, bioskop bahkan sudah dibuka. Begitupun tempat pekerjaan sudah terbuka. "Mengapa anak-anak kita masih belum kembali ke sekolah? Dan ini adalah kebijakan yang menjawab tantangan dari tersebut," ujar Nadiem.
Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi PDIP, Agustina Wilujeng mengatakan, salah satu masalah soal sekolah tatap muka adalah karena belum terbangunnya kepercayaan (trust). Sebab tak satupun tes antigen atau PCR yang dilakukan sebelum sekolah dibuka.
Masalahnya adalah di anggaran. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, saat menjadi presiden, sudah tegas mengeluarkan aturan soal 20 persen dana pendidikan dari APBN.
Pada 2021, anggaran pendidikan itu sebesar Rp 550 triliun. Dari angka itu, menurut Agustina, masih ada Rp 200 triliun yang mungkin bisa dialokasikan dulu untuk anak-anak sekolah tatap muka.
"Karena sudah setahun ini tidak sekolah. Waktu yang panjang dan telah menghilangkan kesempatan anak anak mempelajari segala sesuatu. Anak-anak tak hanya harus divaksin tapi juga test swab. Kita jadi tahu anak anak bebas covid atau tidak," ujar Agustina.
tulis komentar anda