Sekolah Tatap Muka, PDIP Minta Pemerintah Bangun Kepercayaan Publik
Kamis, 06 Mei 2021 - 11:09 WIB
JAKARTA - DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendorong Pemerintah memastikan rasa percaya masyarakat terhadap proses sekolah tatap muka yang akan dijalankan. Dengan mengalokasikan anggaran pendidikan untuk tes Covid-19 bagi siswa.
Usulan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi PDIP, Agustina Wilujeng, saat berbicara dalam acara Live Talkshow Dalam Rangka Memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2021 yang diselenggarakan DPP PDIP.
Dari sisi anggaran, Agustina mengatakan hal itu bisa diambil dari dana pendidikan yang ada. Atau bisa dilaksanakan dengan realisasi anggaran yang masih belum prioritas.
Semisal, anggaran sekolah kedinasan bisa ditunda dulu, sebab proses pendidikan SD hingga SMA lebih penting. Pihaknya mengestimasi bahwa Rp200 triliun bisa disiapkan demi memastikan sekolah tatap muka itu.
Selain itu, Pemerintah bisa mendorong agar setiap stakeholder pendidikan bertanggung jawab dan bergotong royong. Baik itu Pemerintahan di Pusat, di provinsi, dan kabupaten/kota.
"Atau bahkan tokoh dan pengusaha yang punya energi, orang tua murid yang punya kelebihan, kita sumbangkan rapid test untuk memastikan anak dalam kelas terjamin sehat. Itu harus. Karena itu adalah jaminan. Dengan begitu sekolah tatap muka akan terjadi," tegas Agustina.
Inisiator Bukit Algoritma dan Ketua Umum Inovator 4.0 Indonesia, Budiman Sudjatmiko mengatakan, mengeluarkan dana besar untuk pendidikan adalah hal yang realistis.
Sebab memang yang sedang dihadapi adalah musibah besar berupa virus Covid-19 yang telah menjadi pandemi. "Jadi memang mengalokasikan anggaran Rp200 triliun demi kebudayaan baru dalam belajar, itu murah," kata Budiman.
Usulan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi PDIP, Agustina Wilujeng, saat berbicara dalam acara Live Talkshow Dalam Rangka Memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2021 yang diselenggarakan DPP PDIP.
Dari sisi anggaran, Agustina mengatakan hal itu bisa diambil dari dana pendidikan yang ada. Atau bisa dilaksanakan dengan realisasi anggaran yang masih belum prioritas.
Semisal, anggaran sekolah kedinasan bisa ditunda dulu, sebab proses pendidikan SD hingga SMA lebih penting. Pihaknya mengestimasi bahwa Rp200 triliun bisa disiapkan demi memastikan sekolah tatap muka itu.
Selain itu, Pemerintah bisa mendorong agar setiap stakeholder pendidikan bertanggung jawab dan bergotong royong. Baik itu Pemerintahan di Pusat, di provinsi, dan kabupaten/kota.
"Atau bahkan tokoh dan pengusaha yang punya energi, orang tua murid yang punya kelebihan, kita sumbangkan rapid test untuk memastikan anak dalam kelas terjamin sehat. Itu harus. Karena itu adalah jaminan. Dengan begitu sekolah tatap muka akan terjadi," tegas Agustina.
Inisiator Bukit Algoritma dan Ketua Umum Inovator 4.0 Indonesia, Budiman Sudjatmiko mengatakan, mengeluarkan dana besar untuk pendidikan adalah hal yang realistis.
Sebab memang yang sedang dihadapi adalah musibah besar berupa virus Covid-19 yang telah menjadi pandemi. "Jadi memang mengalokasikan anggaran Rp200 triliun demi kebudayaan baru dalam belajar, itu murah," kata Budiman.
tulis komentar anda