Susun Roadmap Pendidikan 2020-2035, Ini Empat Arahan Presiden Jokowi

JAKARTA - Pemerintah saat ini tengah menyusun peta jalan atau roadmap pendidikan 2020-2035. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar roadmap tersebut mengantispasi perubahan-perubahan yang terjadi di dunia saat ini.

Mulai dari disrupsi teknologi, otomatisasi, artificial intelligence, big data, internet of things dan lain-lain. “Kta juga harus antisipasi perubahan demografi, profil sosio-ekonomi dari populasi,” katanya saat membuka rapat terbatas, Kamis (4/6/2020). (Baca juga: Pemerintah Diminta Kaji Matang Rencana Pembukaan Sekolah)

Tidak hanya itu Jokowi juga meminta agar ada upaya mengantipasi perubahan dalam pasar tenaga kerja yang lebih fleksibel. Termasuk perubahan lingkungan hingga perubahan struktural yang sangat cepat akibat pandemi Covid-19 yang kita alami sekarang ini. “Misalnya pembelajaran jarak jauh, percepatan digitalisasi, maupun less contact economy,” tuturnya.



Jokowi menyebut banyak negara di dunia sudah mulai mengadaptasi sistem pendidikannya. Baik itu pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, menengah, vokasi dan perguruan tinggi untuk memenuhi kebutuhan perubahan besar yang ada. (Baca juga: PSBB Diperpanjang, Kegiatan Belajar di Sekolah Tunggu Jakarta Aman)

Dia pun memberikan empat arahan terkait hal ini. Pertama, pembentukan SDM unggul tidak bisa berdasarkan perkembangan ilmu yang dibentuk berdasarkan tren masa lalu. “Tetapi tren masa depan. Untuk itu saya minta dilakukan benchmarking pada negara-negara yang telah berhasil mengadaptasi sistem pendidikan untuk memenuhi kebutuhan perubahan di masa depan. Seperti Australia untuk pendidikan anak usia dini. Finlandia untuk pendidikan dasar dan menengah. Di Jerman untuk pendidikan vokasi. Di Korea untuk perguruan tinggi,” paparnya.

Kedua, Jokowi meminta agar SDM Indonesia dibangun menjadi SDM yang berkarakter dan berakhlak mulia. Hal ini dilakukan dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila. “Pendidikan karakter tidak boleh dilupakan karena ini merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan mental dan karakter bangsa,” ungkapnya.

Ketiga, Jokowi menekankan adanya target-target yang terukur pada pendidikan Indonesia. Mulai dari target angka partisipasi untuk pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Dia meminta agar target dibuat tinggi. “Saya kira ini kita buat targetnya yang tinggi saja. Biar kita optimistis, biar kita semangat. Kemudian seperti apa target untuk hasil belajar berkualitas baik untuk perbaikan kualitas guru, perbaikan kurikulum, maupun infrastruktur sekolah. Dan bagaimana mewujudkan distribusi pendidikan yang inklusif dan juga merata,” katanya.

Keempat, Jokowi mengingatkan reformasi di sektor pendidikan tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Menurutnya hal ini membutuhkan dukungan komunitas pendidikan, kementerian/lembaga, masyarakat, pemerintah daerah dan juga kemitraan dengan swasta. “Karena reformasi pendidikan bukan hanya mencakup penyesuaian kurikulum, pedagogi, dan metode penilaian, tapi juga menyangkut perbaikan infrastruktur, penyediaan akses teknologi dan juga yang berkaitan dengan dukungan pendanaan,” ujarnya.