Panduan Belajar Kemendikbud Belum Menjawab Masalah Pendidikan
Selasa, 16 Juni 2020 - 08:50 WIB
Sejumlah guru menyiapkan materi belajar mengajar secara online di Laboratorium komputer SD Muhammadiyah 4 Surabaya, Jawa Timur. Panduan belajar Kemendikbud belum menjabarkan teknis belajar jarak jauh yang dibutuhkan siswa dan guru. Foto/dok.SINDOnews
JAKARTA - Panduan belajar di masa pagebluk Covid-19 yang diluncurkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di satu sisi memberikan ketenangan bagi para orang tua. Sebab anak mereka tidak harus ke sekolah selama berada di zona merah, orange, dan kuning. Namun, di sisi lain, panduan tersebut tidak memberikan penjabaran teknis soal pembelajaran jarak jauh .
Pengamat Pendidikan Indra Charismiadji menilai kebijakan itu sangat baik dari sisi pencegahan penyebaran virus Sars Cov-II. Sayangnya teknis proses pengajaran yang ditunggu manajemen sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan peserta didik, tidak disentuh sedikitpun.
“Harusnya pada kesempatan itu sudah ada evaluasi bagaimana KBM berjalan selama 3 bulan terakhir dengan konsep pembelajaran jarak jauh. Harusnya sudah ada solusi bagaimana anak-anak Indonesia yang selama tiga bulan kemarin tidak dapat belajar karena minimnya akses,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Selasa (16/6/2020).
(Baca: Mendikbud Beri Kebebasan Sekolah Tentukan Shifting Proses Belajar Siswa)
Indra mengatakan pemerintah seharusnya sudah mempunyai langkah dan tindakan nyata untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Misalnya, Kemendikbud berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
“Kalau ini dilakukan pasti sudah ada perkembangan jumlah anak bangsa yang bisa belajar selama pandemi ini. Kebijakan yang diumumkan tidak ada bedanya dengan yang diambil 3 bulan lalu,” sindir Direktur Eksekutif Center for Edication Regulations & Development Analysis (CERDAS) itu.
Para pendidik dan tenaga pendidik tetap tidak siapkan untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh daring yang efektif dan efisien. Pemerintah seharusnya mengajak para pakar dan tokoh pendidikan tingkat nasional dan internasional untuk memberikan pelatihan dan pendampingan bagi para pendidikan.
Hal itu untuk memperbaiki proses KBM pada tahun ajaran baru yang akan dimulai Juli nanti. Pembelajaran lewat televisi dan radio yang merupakan teknologi abad 20 tidak menjawab kebutuhan pembelajaran abad 21.
(Baca: Kampus Wajib Terapkan Kuliah Online Selama Pandemi Corona)
“Jangan dianggap dengan proses belajarnya diubah melalui kebijakan, maka kualitasnya akan terjaga. Mutu pendidikan Indonesia sudah buruk. Dengan kondisi pembiaran seperti ini akan semakin memperburuk. Pastinya bertolak belakang dengan target pembangunan SDM unggul,” tutur Indra.
Indra mengingat selama tiga bulan terakhir, KBM melibatkan orang tua secara aktif. Kondisi ini menimbulkan masalah dan membutuhkan solusi. Intinya, para orang tua membutuhkan panduan dan bimbingan agar KBM di rumah menjadi efektif dan efisien.
“Tentunya bukan untuk menggantikan posisi guru melainkan tetap dalam porsi orang tua yang juga merupakan sentra pendidikan yang penting. Hal ini seperti ekosistem pendidikan yang didesain oleh Ki Hajar Dewantara,” pungkasnya.
Pengamat Pendidikan Indra Charismiadji menilai kebijakan itu sangat baik dari sisi pencegahan penyebaran virus Sars Cov-II. Sayangnya teknis proses pengajaran yang ditunggu manajemen sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan peserta didik, tidak disentuh sedikitpun.
“Harusnya pada kesempatan itu sudah ada evaluasi bagaimana KBM berjalan selama 3 bulan terakhir dengan konsep pembelajaran jarak jauh. Harusnya sudah ada solusi bagaimana anak-anak Indonesia yang selama tiga bulan kemarin tidak dapat belajar karena minimnya akses,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Selasa (16/6/2020).
(Baca: Mendikbud Beri Kebebasan Sekolah Tentukan Shifting Proses Belajar Siswa)
Indra mengatakan pemerintah seharusnya sudah mempunyai langkah dan tindakan nyata untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Misalnya, Kemendikbud berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
“Kalau ini dilakukan pasti sudah ada perkembangan jumlah anak bangsa yang bisa belajar selama pandemi ini. Kebijakan yang diumumkan tidak ada bedanya dengan yang diambil 3 bulan lalu,” sindir Direktur Eksekutif Center for Edication Regulations & Development Analysis (CERDAS) itu.
Para pendidik dan tenaga pendidik tetap tidak siapkan untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh daring yang efektif dan efisien. Pemerintah seharusnya mengajak para pakar dan tokoh pendidikan tingkat nasional dan internasional untuk memberikan pelatihan dan pendampingan bagi para pendidikan.
Hal itu untuk memperbaiki proses KBM pada tahun ajaran baru yang akan dimulai Juli nanti. Pembelajaran lewat televisi dan radio yang merupakan teknologi abad 20 tidak menjawab kebutuhan pembelajaran abad 21.
(Baca: Kampus Wajib Terapkan Kuliah Online Selama Pandemi Corona)
“Jangan dianggap dengan proses belajarnya diubah melalui kebijakan, maka kualitasnya akan terjaga. Mutu pendidikan Indonesia sudah buruk. Dengan kondisi pembiaran seperti ini akan semakin memperburuk. Pastinya bertolak belakang dengan target pembangunan SDM unggul,” tutur Indra.
Indra mengingat selama tiga bulan terakhir, KBM melibatkan orang tua secara aktif. Kondisi ini menimbulkan masalah dan membutuhkan solusi. Intinya, para orang tua membutuhkan panduan dan bimbingan agar KBM di rumah menjadi efektif dan efisien.
“Tentunya bukan untuk menggantikan posisi guru melainkan tetap dalam porsi orang tua yang juga merupakan sentra pendidikan yang penting. Hal ini seperti ekosistem pendidikan yang didesain oleh Ki Hajar Dewantara,” pungkasnya.
(muh)
tulis komentar anda