Siapkan Rp3,2 Triliun, Sekolah Swasta Bakal Dapat Jatah BOS Kinerja

JAKARTA - Sebagai respons atas pandemi Covid-19 yang berdampak pada dunia pendidikan, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud ) mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,2 triliun untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan Kinerja.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan, alokasi BOS Afirmasi yang semula hanya diperuntukkan bagi daerah 3 T (tertinggal, terdepan dan terluar), kini ada tambahan daerah terdampak Covid-19. Sedangkan dana BOS Kinerja yang semula hanya untuk sekolah negeri, kini juga bisa dialokasikan untuk sekolah swasta berprestasi. (Baca juga: Kemendikbud Lakukan Penyesuaian Kurikulum untuk Semester Depan)

"Untuk pertama kalinya sekolah swasta yang membutuhkan bantuan dapat BOS Afirmasi dan BOS Kinerja. Penggunaannya sama dengan BOS Reguler, maksimum flexibility. Perubahannya tadinya BOS Kinerja hanya untuk negeri, sekarang juga swasta. Alokasi dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja ini mencapai Rp3,2 triliun untuk 56.115 sekolah," kata Nadiem saat Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi X DPR, Senin (22/6/2020).

Dikatakan Nadiem, sekolah diberikan fleksibilitas dalam penggunaan dana BOS. "Ini ada perubahan cukup dramatis. Kami meningkatkan fleksibilitas penggunaan BOS reguler, bisa untuk kuota data untuk Pembelajaran Jarak Jauh dan lainnya," paparnya.



Nadiem mengatakan, seiring pandemi Covid-19, pihaknya menerima juga banyak keluhan dari masyarakat bahwa banyak sekolah dan perguruan tinggi swasta (PTS) yang terpukul karena selama ini pendapatan mereka 100% berasal dari iuran.

Karena itu, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1 triliun untuk bantuan UKT, terutama bagi PTS. "Kalau PTN sudah dibiayai dari negara, kebanyakan dosennya juga PNS, tapi banyak perguruan tinggi swasta yang sekarang mengalami dampak ekonomi seperti perusahaan swasta. Kami di Kemendikbud juga harus ada bantuan dana kepada PTS, terutama untuk mahasiswa," urainya.

Bantuan UKT ini akan diberikan kepada 410.000 mahasiswa yang terpukul secara ekonomi akibat pandemi Covid-19. Dikatakan Nadiem, mereka terancam tidak dapat lulus jika tidak diberikan bantuan pendanaan. Selain itu, pemerintah juga memberikan dana untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi 200.000 mahasiswa baru. "Dan bagi mereka yang sebelumnya sudah diberikan beasiswa Bidikmisi tak ada potongan. Dana KIP ada tambahan UKT 410.000. Kami targetkan agar mereka tidak gagal lulus," paparnya.

Nadiem menyebutkan sejumlah kriteria mahasiswa mengalami kendala finansial. Antara lain ditetapkan oleh Kemendikbud dengan asesmen perguruan tinggi terkait, serta tidak sedang mendapatkan pembiayaan dari program lain agar tidak tumpang tindih. "Mereka eksisting mahasiswa semester 3, 5, 7," paparnya.