Diduga Marak Pungli di Sekolah, FAGI Minta Gubernur Bentuk Tim Investigasi
Senin, 26 September 2022 - 21:58 WIB
FAGI meminta Gubernur Jabar melalui inspektorat membentuk tim investigasi dugaan terjadinya pungutan sekolah kepada orang tua siswa. Foto/Ist
BANDUNG - Forum Aliansi Guru Indonesia ( FAGI ) Jawa Barat meminta Gubernur Jawa Barat melalui inspektorat membentuk tim investigasi dugaan terjadinya pungutan sekolah kepada orang tua siswa.
"FAGI minta gubernur Jabar melalui inspektorat agar segera membuat tim investigasi kepada sekolah yang terindikasi sudah melanggar peraturan gubernur, dengan mengambil sumbangan kepada siswa atau orang tua murid," jelas Ketua FAGI Jabar Iwan Hermawan, Senin (26/9/2022).
Menurut dia, Gubernur Jabar Ridwan Kamil juga pernah melakukan hal yang sama saat menjabat sebagai wali kota Bandung. Hasil investigasi tersebut, sebanyak 14 kepala sekolah diberhentikan, karena terbukti melakukan pungli.
"Saya harap Ridwan Kamil sekarang melakukan hal sama di Jawa Barat," tegas dia.
Iwan menyebutkan, indikasi terjadinya pungutan oleh pihak komite atau sekolah nyata adanya. Salah satu yang paling kentara adalah adanya selisih antara siswa yang diterima secara online dan offline.
"Ada indikasi komersialisasi sekolah saat PPDB jalur offline. Karena setelah masuk ada selisih jumlah siswa dengan jumlah cukup jauh antara online dan offline. Ini diduga terjadi di banyak sekolah di Jabar," katanya.
"FAGI minta gubernur Jabar melalui inspektorat agar segera membuat tim investigasi kepada sekolah yang terindikasi sudah melanggar peraturan gubernur, dengan mengambil sumbangan kepada siswa atau orang tua murid," jelas Ketua FAGI Jabar Iwan Hermawan, Senin (26/9/2022).
Baca Juga
Menurut dia, Gubernur Jabar Ridwan Kamil juga pernah melakukan hal yang sama saat menjabat sebagai wali kota Bandung. Hasil investigasi tersebut, sebanyak 14 kepala sekolah diberhentikan, karena terbukti melakukan pungli.
"Saya harap Ridwan Kamil sekarang melakukan hal sama di Jawa Barat," tegas dia.
Iwan menyebutkan, indikasi terjadinya pungutan oleh pihak komite atau sekolah nyata adanya. Salah satu yang paling kentara adalah adanya selisih antara siswa yang diterima secara online dan offline.
"Ada indikasi komersialisasi sekolah saat PPDB jalur offline. Karena setelah masuk ada selisih jumlah siswa dengan jumlah cukup jauh antara online dan offline. Ini diduga terjadi di banyak sekolah di Jabar," katanya.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
(mpw)
tulis komentar anda