DPR Sebut PJJ Permanen untuk Optimalisasi Akses Teknologi
Selasa, 07 Juli 2020 - 21:28 WIB
Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menyatakan hal tersebut bukan berarti setelah pandemi COVID-19 berakhir, PJJ akan dilaksanakan sepenuhnya. Foto/dpr.go.id
JAKARTA - Wacana penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara permanen yang dilemparkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menimbulkan keresahan di masyarakat. Berbagai pihak menilai, pelaksanaan pembelajaran jarak jauh secara permanen belum cocok untuk diterapkan di Indonesia mengingat segala keterbatasan yang dimiliki.
Menanggapi wacana itu, Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menyatakan hal tersebut bukan berarti setelah pandemi COVID-19 berakhir, PJJ akan dilaksanakan sepenuhnya. Tapi, lebih kepada penggunaan teknologi secara optimal. (Baca juga: Menag: 11.998 Madrasah Tak Punya Jaringan Listrik)
“Yang saya tangkap dari pernyataan tersebut maksudnya adalah setelah semua adaptasi yang telah kita lakukan selama pandemi, tidak mungkin kita kembali lagi sepenuhnya melakukan KBM dengan cara-cara lama. Justru kita harus maksimalkan teknologi yang sudah kita pelajari untuk mengoptimalkan proses belajar mengajar, dengan mengkombinasikan PJJ dan tatap muka,” ujar Hetifah kepada wartawan, Selasa (7/7/2020).
Hetifah menjelaskan ke depannya Kemendikbud akan menerapkan beberapa strategi untuk meningkatkan akses peserta didik terhadap teknologi dengan bekerja sama dengan sejumlah kementerian.
“Antara lain memastikan setiap satuan pendidikan memiliki infrastruktur TIK yang memadai, bekerjasama dengan provider dan membuat paket subsidi internet, juga bekerja sama dengan Kominfo dan PLN untuk menyediakan akses internet dan listrik yang merata. Itu semua tercantum dalam draft peta jalan pendidikan nasional 2020-2035,” paparnya.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar bidang Kesra ini bepandangan, pemanfaatan teknologi bisa dimanfaatkan untuk menjembatani kesenjangan pendidikan. Baik kesenjangan kualitas maupun geografis yang bisa sedikit banyak teratasi dengan bantuan teknologi.
“Misalnya, anak-anak di pelosok sekarang bisa mendapatkan pengajaran dari guru-guru terbaik skala nasional melalui bantuan aplikasi. Ini bisa kita manfaatkan untuk pemerataan. Namun demikian, kita terus ingatkan Kemendikbud bahwa kesediaan akses untuk semua merupakan prasyarat, jika tidak justru ini bisa menambah kesenjangan,” terang Hetifah.
Namun demikian, Hetifah mengingatkan bahwa tidak semua hal bisa tergantikan dengan PJJ. Seperti misalnya pembangunan karakter yang memerlukan keteladanan yang anak lihat sehari-hari, sehingga tidak mungkin diajarkan hanya secara jarak jauh. (Baca juga: Ide Permanenkan Pendidikan Jarak Jauh Perlu Pertimbangan Matang)
“Juga kemampuan bersosialisasi, harus tatap muka. Saya rasa Kemendikbud juga mengerti ini dan tidak mungkin semerta-merta dihilangkan,” pungkasnya.
Menanggapi wacana itu, Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menyatakan hal tersebut bukan berarti setelah pandemi COVID-19 berakhir, PJJ akan dilaksanakan sepenuhnya. Tapi, lebih kepada penggunaan teknologi secara optimal. (Baca juga: Menag: 11.998 Madrasah Tak Punya Jaringan Listrik)
“Yang saya tangkap dari pernyataan tersebut maksudnya adalah setelah semua adaptasi yang telah kita lakukan selama pandemi, tidak mungkin kita kembali lagi sepenuhnya melakukan KBM dengan cara-cara lama. Justru kita harus maksimalkan teknologi yang sudah kita pelajari untuk mengoptimalkan proses belajar mengajar, dengan mengkombinasikan PJJ dan tatap muka,” ujar Hetifah kepada wartawan, Selasa (7/7/2020).
Hetifah menjelaskan ke depannya Kemendikbud akan menerapkan beberapa strategi untuk meningkatkan akses peserta didik terhadap teknologi dengan bekerja sama dengan sejumlah kementerian.
“Antara lain memastikan setiap satuan pendidikan memiliki infrastruktur TIK yang memadai, bekerjasama dengan provider dan membuat paket subsidi internet, juga bekerja sama dengan Kominfo dan PLN untuk menyediakan akses internet dan listrik yang merata. Itu semua tercantum dalam draft peta jalan pendidikan nasional 2020-2035,” paparnya.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar bidang Kesra ini bepandangan, pemanfaatan teknologi bisa dimanfaatkan untuk menjembatani kesenjangan pendidikan. Baik kesenjangan kualitas maupun geografis yang bisa sedikit banyak teratasi dengan bantuan teknologi.
“Misalnya, anak-anak di pelosok sekarang bisa mendapatkan pengajaran dari guru-guru terbaik skala nasional melalui bantuan aplikasi. Ini bisa kita manfaatkan untuk pemerataan. Namun demikian, kita terus ingatkan Kemendikbud bahwa kesediaan akses untuk semua merupakan prasyarat, jika tidak justru ini bisa menambah kesenjangan,” terang Hetifah.
Namun demikian, Hetifah mengingatkan bahwa tidak semua hal bisa tergantikan dengan PJJ. Seperti misalnya pembangunan karakter yang memerlukan keteladanan yang anak lihat sehari-hari, sehingga tidak mungkin diajarkan hanya secara jarak jauh. (Baca juga: Ide Permanenkan Pendidikan Jarak Jauh Perlu Pertimbangan Matang)
“Juga kemampuan bersosialisasi, harus tatap muka. Saya rasa Kemendikbud juga mengerti ini dan tidak mungkin semerta-merta dihilangkan,” pungkasnya.
(kri)
Lihat Juga :
tulis komentar anda