Gelar Doktor Kehormatan dari UB Jadi Penyemangat Menteri BUMN Teruskan Pengabdian ke Indonesia

MALANG - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku mendapat energi tambahan usai diberi gelar Doktor Honoris Causa (DHC) dari Universitas Brawijaya (UB).

Energi tambahan ini, lanjut Erick, nantinya akan dimanfaatkannya sebagai pejabat publik untuk mencetuskan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada bangsa dan negara.



"Ini sebuah hal yang terus mendorong saya untuk mengabdi, untuk bangsa dan negara yang selama ini lebih banyak di dunia usaha atau olahraga atau media," kata Erick Thohir usai pengukuhan gelar Doktor Honoris Causa di Universitas Brawijaya, Malang, Jumat (3/3/2023).

Menurutnya, gelar Doktor Honoris Causa ini juga menjadi sebuah kehormatan baginya yang kini akhirnya mendalami keilmuan baru manajemen strategi, yang sebelumnya ia lebih belajar kepada bidang bisnis saja.

"Manajemen strategi yang sesuatu keilmuan yang memang saya sangat mendalami, yang sebelumnya saya mungkin sekolahnya lebih kepada bidang bisnis saja," ucap menteri berusia 52 tahun ini.



Manajemen strategi ini disebutnya penting supaya BUMN bisa menjadi penggerak perekonomian Indonesia di tengah persaingan global. Maka di sinilah kata Erick, perlu adanya operasi langkah konkrit dari sebuah strategi yang dicanangkan itu.

"Dalam persaingan ke depan sendiri Kita harus punya strategi. Dan strategi itu justru harus menjadi sebuah operasi yang konkret. Tidak hanya menjadi sebuah wacana, sekarang dengan situasi dunia seperti ini tentu kita penting sekali, kita harus punya strategi sebagai bangsa untuk menghadapi globalisasi dan perubahan saat ini," terangnya.

Sebagai informasi, Menteri BUMN Erick Thohir diganjar gelar Doktor Kehormatan Honoris Causa oleh Universitas Brawijaya. Erick Thohir menyampaikan orasi ilmiahnya mengenai Eternitas Transformasi BUMN: Strategi Terobosan untuk Kebangkitan Ekonomi Indonesia Baru.

Hadir pada pengukuhan itu sejumlah menteri dan pejabat negara, antara lain Menko Polhukam Prof. Dr. Mahfud MD, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainuddin Amali, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, dan sejumlah tokoh masyarakat Jawa Timur.