Pemangku Kepentingan Bakal Bahas Kelanjutan Sekolah Penggerak
loading...
Proses belajar mengajar di sebuah sekolah. Foto/Dok SINDOnews
A
A
A
BANDUNG - Seribu lebih pemangku kepentingan sekolah penggerak di Jawa Barat bakal membahas kelanjutan sekolah penggerak. Program ini dinilai penting mengingat telah melibatkan ribuan sekolah.
Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Barat Sri Wahyuningsih mengatakan, Jawa Barat telah menjadi salah satu provinsi yang dipercaya menyelenggarakan Program Sekolah Penggerak (PSP) oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ( Kemendikbudristek ).
"PSP adalah program kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, terutama dalam bidang literasi, numerasi, dan karakter siswa," jelas dia.
Di Jawa Barat, program ini telah berjalan sejak 2021 di 27 kabupaten atau kota dan saat ini sudah melibatkan 1852 sekolah tingkat PAUD, SD, SMP, dan SMA, baik negeri maupun swasta. Selama tiga tahun, 2021-2023, pemerintah pusat memberikan dukungan pendampingan kepada sekolah-sekolah penggerak dalam bentuk peningkatan kapasitas guru dan kepala sekolah, perbaikan kualitas pembelajaran, dan lainnya.
"Setelah tiga tahun berjalan, pemerintah daerah diharapkan mampu melanjutkan program secara mandiri. Melalui PSP, sekolah-sekolah penggerak didorong untuk mampu meningkatkan mutu pendidikan mereka selama tiga tahun ajaran," katanya.
Setelah tiga tahun, pemerintah daerah diharapkan mengalokasikan anggaran dan kebijakan untuk mempercepat pertukaran pembelajaran antara sekolah penggerak dan sekolah-sekolah lainnya.
Untuk memastikan dukungan pemerintah daerah ini, pada 30 Mei 2023 dan 7 Juni 2023 BBPMP Jabar menyelenggarakan Forum Pemangku Kepentingan (FPK) secara serentak di 15 daerah yang menjadi peserta PSP Angkatan 1 dan Angkatan 2.
Kegiatan FPK ini dimaksudkan sebagai wadah untuk merefleksikan capaian kemajuan program sekolah penggerak, arena berbagi praktik baik kepemimpinan dan pembelajaran sekolah, menyusun komitmen tindak lanjut untuk melaksanakan program sekolah penggerak di daerah. Juga memberikan apresiasi bagi sekolah penggerak yang telah berhasil melakukan transformasi satuan pendidikan.
Seluruh kegiatan FPK ini dipastikan akan melibatkan 1.447 orang pemangku kepentingan pendidikan daerah, antara lain perwakilan kepala sekolah, pengawas, guru, sekolah penggerak, Dinas Pendidikan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), bupati/wali kota, Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) Jawa Barat, dan BBPMP Jawa Barat.
Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Barat Sri Wahyuningsih mengatakan, Jawa Barat telah menjadi salah satu provinsi yang dipercaya menyelenggarakan Program Sekolah Penggerak (PSP) oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ( Kemendikbudristek ).
"PSP adalah program kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, terutama dalam bidang literasi, numerasi, dan karakter siswa," jelas dia.
Di Jawa Barat, program ini telah berjalan sejak 2021 di 27 kabupaten atau kota dan saat ini sudah melibatkan 1852 sekolah tingkat PAUD, SD, SMP, dan SMA, baik negeri maupun swasta. Selama tiga tahun, 2021-2023, pemerintah pusat memberikan dukungan pendampingan kepada sekolah-sekolah penggerak dalam bentuk peningkatan kapasitas guru dan kepala sekolah, perbaikan kualitas pembelajaran, dan lainnya.
"Setelah tiga tahun berjalan, pemerintah daerah diharapkan mampu melanjutkan program secara mandiri. Melalui PSP, sekolah-sekolah penggerak didorong untuk mampu meningkatkan mutu pendidikan mereka selama tiga tahun ajaran," katanya.
Setelah tiga tahun, pemerintah daerah diharapkan mengalokasikan anggaran dan kebijakan untuk mempercepat pertukaran pembelajaran antara sekolah penggerak dan sekolah-sekolah lainnya.
Untuk memastikan dukungan pemerintah daerah ini, pada 30 Mei 2023 dan 7 Juni 2023 BBPMP Jabar menyelenggarakan Forum Pemangku Kepentingan (FPK) secara serentak di 15 daerah yang menjadi peserta PSP Angkatan 1 dan Angkatan 2.
Kegiatan FPK ini dimaksudkan sebagai wadah untuk merefleksikan capaian kemajuan program sekolah penggerak, arena berbagi praktik baik kepemimpinan dan pembelajaran sekolah, menyusun komitmen tindak lanjut untuk melaksanakan program sekolah penggerak di daerah. Juga memberikan apresiasi bagi sekolah penggerak yang telah berhasil melakukan transformasi satuan pendidikan.
Seluruh kegiatan FPK ini dipastikan akan melibatkan 1.447 orang pemangku kepentingan pendidikan daerah, antara lain perwakilan kepala sekolah, pengawas, guru, sekolah penggerak, Dinas Pendidikan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), bupati/wali kota, Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) Jawa Barat, dan BBPMP Jawa Barat.
(zik)
Lihat Juga :
