Penguatan Literasi Masyarakat Perlu Kolaborasi Semua Pemangku Kepentingan
loading...
Stakeholders Meeting Nasional (SHM) dihadiri 695 peserta onsite dan 1.000 peserta secara virtual. Foto/Perpusnas.
A
A
A
JAKARTA - Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) yang digawangi Perpustakaan Nasional RI ( Perpusnas ) menjadi salah satu solusi cerdas pemulihan ekonomi masyarakat, utamanya di masa pascapandemi Covid-19. Meski demikian, diperlukan kolaborasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam membangun literasi masyarakat.
“Stakeholders Meeting mempertemukan para pemangku kepentingan untuk dapat berkolaborasi atau bersinergi dalam membangun literasi masyarakat,” beber Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando pada Stakeholders Meeting Nasional (SHM), dalam keterangan resmi, Rabu, (21/6/2023).
Baca juga: Megawati: Universitas Pattimura Maluku Bisa Jadi Pusat Oseanografi Terbesar di Asia Tenggara
Tugas mencerdaskan anak bangsa adalah tugas bersama. Karena bangsa yang cerdas akan memberikan kesejahteraan. Indonesia mulai saat ini harus berani bersaing dengan negara lain.
“Kita jangan lagi terperdaya dengan mengirimkan bahan baku lalu kemudian diolah di negara lain, dan kembali dijual di dalam negeri. Maka itu, penguasaan teknologi menjadi penting,” tambahnya.
Fakta yang terpampang di hadapan kita bersama patut menjadi kekhawatiran. 90% penduduk Indonesia yang bekerja berlatar belakang pendidikan dasar dan menengah. Bahkan, ada yang tidak tamat. Hanya 10% penduduk yang bekerja yang memiliki latar pendidikan sarjana.
Oleh karena itu, keberadaan perpustakaan umum perlu diperkuat dengan kegiatan seperti ini. Manifesto IFLA mengatakan bangku terkahir bagi yang tidak duduk di sekolah formal adalah perpustakaan umum.
Baca juga: Intip Besaran Biaya Kuliah UNS Jalur Mandiri 2023
“Tidak perlu silabus atau kurikulum. Yang terpenting bagi masyarakat adalah bahan bacaan yang mampu memberikan pengetahuan dan pengajaran dan sarat tutorial,” terang Bando.
Syarif Bando berharap dengan digelar SHM Nasional, daerah memiliki landasan kebijakan yang dibutuhkan bagi pelaksanaan program, terbentuk kerjasama, dan jejaring antarperpustakaan daerah dengan pemangku kepentingan serta perluasaan program replikasi TPBIS secara mandiri dan berkelanjutan.
Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus Perpusnas Nani Suryani menambahkan, semangat dari kegiatan ini adalah membangun komitmen dan dukungan stakeholder untuk transformasi perpustakaan yang berkelanjutan, dengan harapan dapat terciptanya masyarakat sejahtera melalui TPBIS.
“Tujuan dari diselenggarakannya SHM ini adalah selain memperkuat sinerg dan kolaborasi stakeholders pelaksanaan TPBIS, dan mendorong program TPBIS menjadi gerakan nasional pembangunan literasi,” imbuh Nani.
SHM Nasional dihadiri onsite oleh 695 peserta yang berasal dari Provinsi dan kabupaten/kota mitra tahun 2022, 2020, 2018, mitra program Role Model, konsultan pendamping program TPBIS, dan dihadiri 1.000 peserta secara virtual.
“Stakeholders Meeting mempertemukan para pemangku kepentingan untuk dapat berkolaborasi atau bersinergi dalam membangun literasi masyarakat,” beber Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando pada Stakeholders Meeting Nasional (SHM), dalam keterangan resmi, Rabu, (21/6/2023).
Baca juga: Megawati: Universitas Pattimura Maluku Bisa Jadi Pusat Oseanografi Terbesar di Asia Tenggara
Tugas mencerdaskan anak bangsa adalah tugas bersama. Karena bangsa yang cerdas akan memberikan kesejahteraan. Indonesia mulai saat ini harus berani bersaing dengan negara lain.
“Kita jangan lagi terperdaya dengan mengirimkan bahan baku lalu kemudian diolah di negara lain, dan kembali dijual di dalam negeri. Maka itu, penguasaan teknologi menjadi penting,” tambahnya.
Fakta yang terpampang di hadapan kita bersama patut menjadi kekhawatiran. 90% penduduk Indonesia yang bekerja berlatar belakang pendidikan dasar dan menengah. Bahkan, ada yang tidak tamat. Hanya 10% penduduk yang bekerja yang memiliki latar pendidikan sarjana.
Oleh karena itu, keberadaan perpustakaan umum perlu diperkuat dengan kegiatan seperti ini. Manifesto IFLA mengatakan bangku terkahir bagi yang tidak duduk di sekolah formal adalah perpustakaan umum.
Baca juga: Intip Besaran Biaya Kuliah UNS Jalur Mandiri 2023
“Tidak perlu silabus atau kurikulum. Yang terpenting bagi masyarakat adalah bahan bacaan yang mampu memberikan pengetahuan dan pengajaran dan sarat tutorial,” terang Bando.
Syarif Bando berharap dengan digelar SHM Nasional, daerah memiliki landasan kebijakan yang dibutuhkan bagi pelaksanaan program, terbentuk kerjasama, dan jejaring antarperpustakaan daerah dengan pemangku kepentingan serta perluasaan program replikasi TPBIS secara mandiri dan berkelanjutan.
Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus Perpusnas Nani Suryani menambahkan, semangat dari kegiatan ini adalah membangun komitmen dan dukungan stakeholder untuk transformasi perpustakaan yang berkelanjutan, dengan harapan dapat terciptanya masyarakat sejahtera melalui TPBIS.
“Tujuan dari diselenggarakannya SHM ini adalah selain memperkuat sinerg dan kolaborasi stakeholders pelaksanaan TPBIS, dan mendorong program TPBIS menjadi gerakan nasional pembangunan literasi,” imbuh Nani.
SHM Nasional dihadiri onsite oleh 695 peserta yang berasal dari Provinsi dan kabupaten/kota mitra tahun 2022, 2020, 2018, mitra program Role Model, konsultan pendamping program TPBIS, dan dihadiri 1.000 peserta secara virtual.
(nnz)
Lihat Juga :
