7 Sekolah Kedinasan Gratis, Lulusannya Dijamin Langsung Kerja

JAKARTA - Sekolah kedinasan gratis langsung kerja menjadi incaran bagi calon mahasiswa yang ingin memperoleh jaminan kerja setelah lulus kuliah. Sekolah kedinasan tersebut merupakan sekolah kedinasan dengan ikatan dinas.

Selain itu, ada pula sekolah kedinasan tanpa ikatan dinas yang tidak menyediakan kesempatan bagi lulusannya untuk bekerja di instansi terkait.



Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 20 Tahun 2021, sekolah kedinasan adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan (PKN STAN), dan Kementerian Dalam Negeri (IPDN).

Lainnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Poltekip dan Poltekim), Kementerian Perhubungan (PTDI STTD, dll), Badan Pusat Statistik (Poltek Statistik STIS), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG), Badan Intelijen Negara (STIN), Badan Siber dan Sandi Negara (Poltek SSN), dengan pola ikatan dinas dan/atau pola pembibitan.

Berikut ini sekolah kedinasan gratis yang lulusannya dijamin langsung kerja, dengan menjadi CPNS dan bekerja di kementerian atau lembaga pemerintahan yang menaunginya.

Berikut Sekolah Kedinasan yang lulusannya dijamin langsung kerja:

1. Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN

Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN adalah sekolah kedinasan yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan RI. Terdapat beberapa program diploma dalam bidang keuangan di PKN STAN, yaitu D-III Kepabeanan dan Cukai, D-III Manajemen Aset, D-III Kebendaharaan Negara, D-IV Manajemen Aset Publik, D-IV Keuangan Negara, dan D-IV Akuntansi Sektor Publik.

Mahasiswa PKN STAN tidak dipungut biaya kuliah. Setelah lulus dari program D-IV, lulusan PKN STAN dapat diangkat menjadi CPNS di Kementerian Keuangan, kementerian/lembaga lainnya, atau pemerintah daerah.

2. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Institut Pemerintahan Dalam Negeri berada di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri. Kampus IPDN tersebar di sejumlah daerah, yakni Jakarta, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Papua.

Untuk diterima sebagai calon praja IPDN, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pendaftar, termasuk persyaratan administrasi.