Belum Berhasil, DPR Minta Mendikbud Tinjau Ulang PJJ
Minggu, 02 Agustus 2020 - 22:24 WIB
loading...
Sejumlah siswa SMP mengikuti proses belajar mengajar di sebuah warung kopi yang menyediakan Wifi gratis. Foto/Dok/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi X DPR Himmatul Aliyah menilai pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) masih belum berhasil. Ia menyarankan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud ) meninjau ulang PJJ agar pelaksanaannya lebih baik.
Sebagai anggota Panja PJJ, Himmatul mengungkapkan fenomena di lapangan terkait pelaksanaan PJJ. Ia mencontohkan seorang buruh cuci harus memenuhi kebutuhan tiga anaknya untuk mengikuti PJJ dengan menyediakan gawai karena jam belajarnya bersamaan. (Baca juga: Pembelajaran Tatap Muka, Dewan Minta Pemprov Jateng Tak Gegabah )
Selain itu mahasiswa juga banyak mengeluh karena harus menyediakan banyak kuota untuk mengikuti perkuliahan yang padat. Belum lagi tugas-tugas kuliah yang mengharuskan adanya dukungan internet. (Baca juga: Komisi X DPR Minta Pendataan PJJ Mewakili Seluruh Kelompok Masyarakat )
"Kemendikbud telah melakukan survei untuk mengevaluasi PJJ, tetapi responden yang dilibatkan hanya mereka yang punya handphone dan telepon rumah. Responden tidak representatif memotret kondisi PJJ di Indonesia karena survei yang diadakan tidak menjangkau masyarakat di daerah yang tidak memiliki alat komunikasi," kata Himmatul, Sabtu (1/8).
Sebagai anggota Panja PJJ, Himmatul mengungkapkan fenomena di lapangan terkait pelaksanaan PJJ. Ia mencontohkan seorang buruh cuci harus memenuhi kebutuhan tiga anaknya untuk mengikuti PJJ dengan menyediakan gawai karena jam belajarnya bersamaan. (Baca juga: Pembelajaran Tatap Muka, Dewan Minta Pemprov Jateng Tak Gegabah )
Selain itu mahasiswa juga banyak mengeluh karena harus menyediakan banyak kuota untuk mengikuti perkuliahan yang padat. Belum lagi tugas-tugas kuliah yang mengharuskan adanya dukungan internet. (Baca juga: Komisi X DPR Minta Pendataan PJJ Mewakili Seluruh Kelompok Masyarakat )
"Kemendikbud telah melakukan survei untuk mengevaluasi PJJ, tetapi responden yang dilibatkan hanya mereka yang punya handphone dan telepon rumah. Responden tidak representatif memotret kondisi PJJ di Indonesia karena survei yang diadakan tidak menjangkau masyarakat di daerah yang tidak memiliki alat komunikasi," kata Himmatul, Sabtu (1/8).
(mpw)
Lihat Juga :
