DPR Dorong Partisipasi Publik Sukseskan Pendidikan Jarak Jauh

JAKARTA - Sistem Pembelajaran Jarak Jauh ( PJJ ) masih menuai banyak masalah di lapangan. Partisipasi publik akan membantu kelancaran pola pendidikan yang harus dipilih demi menyelamatkan peserta didik dari penularan corona (Covid-19) tersebut.

“Kami mendorong peran aktif semua elemen masyarakat untuk gotong royong membantu para siswa yang mengalami kendala saat mengikuti pola pembelajaran jarak jauh,” tandas Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Kesra Abdul Muhaimin Iskandar , Selasa (11/12/2020). (Baca juga: Puluhan Ribu Mahasiswa Jadi Relawan COVID, Ini Apresiasi Mendikbud)

Dia menjelaskan, PJJ adalah pola pembelajaran yang paling aman untuk dilakukan saat pandemi Covid-19 masih belum terkendali. Dengan PJJ, peserta didik bisa melakukan social distancing di satu sisi, dan tetap menerima pelajaran di sisi lain.

“PJJ merupakan opsi terbaik untuk melindungi para siswa, guru, dan keluarga siswa dari paparan wabah Covid-19, meskipun harus diakui pola ini mendapatkan tantangan berat dalam pelaksanaannya di lapangan,” ujarnya.

Gus AMI-sapaan akrab Abdul Muhaimin Iskandar-mengungkapkan, selama lebih dari empat bulan pelaksanaan PJJ, beberapa masalah yang muncul adalah keterbatasan kuota, keterbatasan kepemilikan smartphone, ketidaksiapan orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah, hingga tidak meratanya akses internet di Tanah Air. (Baca juga: Atasi PJJ, Kemendikbud Siapkan BTS Mobile dan 15 Ribu Tablet)

Kondisi ini mengancam kualitas belajar para peserta didik karena ada siswa yang tidak bisa mengikuti PJJ sebagai satu-satunya pola belajar di masa pandemi Covid-19.

“Berbagai persoalan PJJ di lapangan mengancam kualitas belajar para siswa, sehingga harus ada langkah nyata untuk memecahkan persoalan-persoalan tersebut,” katanya.

Gus AMI menilai, perlu peran aktif berbagai elemen masyarakat untuk bersama-sama membantu para peserta didik yang mengalami kendala selama PJJ. Partisipasi itu bisa berupa donasi untuk membantu wifi gratis, pembelian smartphone, hingga menjadi relawan untuk mendampingi para siswa selama belajar di rumah.

“Kita tidak bisa menyerahkan semua persoalan kepada pemerintah untuk menyelesaikannya karena harus diakui berbagai masalah datang begitu bertubi-tubi saat masa pandemi ini. Sudah saatnya kita saling bantu, bergandengan tangan, utamanya untuk menyelamatkan para generasi muda yang mengalami kesulitan akses penddikan selama masa pandemi ini,” katanya.

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengatakan, saat ini Indonesia tengah memasuki kondisi darurat pendidikan. Kondisi tersebut terjadi karena munculnya berbagai persoalan di bidang pendidikan yang harusnya butuh direspons pemerintah dengan cepat dan extraordinary.

Berdasarkan temuan Komisi X, berbagai persoalan pendidikan tersebut di antaranya kesimpangsiuran penyelesaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa, bangkrutnya ribuan sekolah swasta karena kesulitan biaya operasional, hingga banyaknya kendala penyelenggaraan PJJ.

“Pendidikan dalam hemat kami merupakan salah bidang paling terdampak pandemi Covid-19. Ironisnya, respons pemerintah atas berbagai persoalan yang muncul untuk persoalan kependidikan cenderung biasa-biasa saja,” ujarnya.

Huda sepakat dengan gagasan Gus AMI yang mengajak publik untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah pendidikan khususnya kendala PJJ. Keterlibatan aktif semua kalangan untuk membantu para siswa yang mengalami kesulitan mengikuti PJJ akan memperbaiki kualitas pendidikan selama musim pandemi Covid-19.

“Saya menilai, keterlibatan publik cukup penting karena memang ini kondisinya darurat sehingga semua pihak harus berperan aktif membantu proses pendidikan bagi siswa-siswa yang mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan selama wabah corona ini,” katanya.