PB PGRI Usul Pembentukan Badan dan Komisi Khusus untuk Atasi Permasalahan Guru
Minggu, 03 Maret 2024 - 16:05 WIB
loading...
Ketua Umum PB PGRI Prof Unifah Rosyidi pada Kongres XXIII PB PGRI di Jakarta. Foto/PB PGRI.
A
A
A
JAKARTA - PB PGRI mendesak pemerintah untuk menuntaskan semua persoalan guru yang masih terjadi sampai saat ini. Salah satunya dengan membentuk badan dan komisi khusus guru.
Hal ini mengemuka pada pernyataan sikap Kongres XXIII Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) yang berlangsung di Jakarta 1-3 Maret 2024. Ketua Umum PB PGRI Prof Unifah Rosyidi mengatakan, kata kunci untuk perbaikan mutu pendidikan kita terletak pada tata kelola guru yang baik.
Kebijakan tata kelola guru harus dilakukan secara komprehensif dari hulu hingga hilir agar terbentuk sistem manajemen guru yang terpadu. Untuk itulah, PGRI menyerukan perlu adanya manajemen satu pintu dalam pengelolaan guru.
"PB PGRI mendorong pemerintah untuk menyelesaikan berbagai persoalan tentang guru," katanya, melalui siaran pers, dikutip Minggu (3/3/2024).
Baca juga: Jokowi Sebut PGRI Berperan Tingkatkan Kualitas dan Profesionalitas Guru
Masalah guru yang tidak kunjung selesai juga terjadi karena tidak adanya manajemen satu pintu guna mengatasinya. Oleh karena itu PB PGRI mendesak pemerintah agar segera membentuk Badan Guru Nasional setingkat kementerian dan Komisi Perlindungan Guru (KPG) yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.
"Badan dan Komisi ini bisa mengatasi masalah-masalah keguruan yang tidak kunjung selesai," pungkasnya.
Dia juga membeberkan berbagai persoalan guru tersebut seperti penuntasan sertifikasi guru, kenaikan pangkat guru, masa libur guru bersamaan dengan kalender libur sekolah, pembayaran tunjangan profesi guru tepat waktu, hingga persyaratan kepala sekolah yang berasal dari Guru Penggerak.
Unifah juga mendorong pemerintah untuk menyelesaikan status guru, baik guru negeri maupun guru swasta dan tenaga kependidikan untuk memperoleh hak-haknya memperoleh peningkatan kesejahteraan, perlindungan, dan peningkatan kompetensi secara konstitusional dan wajar.
Baca juga: Buka Kongres XXIII PGRI, Presiden Jokowi: Jasa Guru Sangat Besar untuk Negara
"Tanpa guru yang berkualitas dan sejahtera maka pendidikan bermutu hanyalah impian," ujarnya.
Selain itu PB PGRI juga mendesak pemerintah menjalankan kebijakan kesejahteraan guru, perlindungan guru, dan pemenuhan kekurangan guru, mulai dari PAUD hingga SMA/SMK/MA, dan tanpa dikotomi guru negeri dan swasta.
Kemudian penuntasan P1, P2, P3, dan P4 dalam seleksi ASN PPPK, pencabutan moratorium dan pembukaan kembali penerimaan CPNS Guru, serta penyelesaian 1,6 juta guru non sertifikat pendidik juga perlu diperhatikan oleh pemerintah.
PB PGRI juga mendorong pemerintah mengurangi beban administrasi yang harus dilakukan guru seperti, mengisi aplikasi PMM.
"Menempatkan guru PPPK di sekolah asal, mengurangi beban mengajar guru, dan memberikan tunjangan khusus guru daerah 3T," tambahnya.
Hal ini mengemuka pada pernyataan sikap Kongres XXIII Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) yang berlangsung di Jakarta 1-3 Maret 2024. Ketua Umum PB PGRI Prof Unifah Rosyidi mengatakan, kata kunci untuk perbaikan mutu pendidikan kita terletak pada tata kelola guru yang baik.
Kebijakan tata kelola guru harus dilakukan secara komprehensif dari hulu hingga hilir agar terbentuk sistem manajemen guru yang terpadu. Untuk itulah, PGRI menyerukan perlu adanya manajemen satu pintu dalam pengelolaan guru.
"PB PGRI mendorong pemerintah untuk menyelesaikan berbagai persoalan tentang guru," katanya, melalui siaran pers, dikutip Minggu (3/3/2024).
Baca juga: Jokowi Sebut PGRI Berperan Tingkatkan Kualitas dan Profesionalitas Guru
Masalah guru yang tidak kunjung selesai juga terjadi karena tidak adanya manajemen satu pintu guna mengatasinya. Oleh karena itu PB PGRI mendesak pemerintah agar segera membentuk Badan Guru Nasional setingkat kementerian dan Komisi Perlindungan Guru (KPG) yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.
"Badan dan Komisi ini bisa mengatasi masalah-masalah keguruan yang tidak kunjung selesai," pungkasnya.
Dia juga membeberkan berbagai persoalan guru tersebut seperti penuntasan sertifikasi guru, kenaikan pangkat guru, masa libur guru bersamaan dengan kalender libur sekolah, pembayaran tunjangan profesi guru tepat waktu, hingga persyaratan kepala sekolah yang berasal dari Guru Penggerak.
Unifah juga mendorong pemerintah untuk menyelesaikan status guru, baik guru negeri maupun guru swasta dan tenaga kependidikan untuk memperoleh hak-haknya memperoleh peningkatan kesejahteraan, perlindungan, dan peningkatan kompetensi secara konstitusional dan wajar.
Baca juga: Buka Kongres XXIII PGRI, Presiden Jokowi: Jasa Guru Sangat Besar untuk Negara
"Tanpa guru yang berkualitas dan sejahtera maka pendidikan bermutu hanyalah impian," ujarnya.
Selain itu PB PGRI juga mendesak pemerintah menjalankan kebijakan kesejahteraan guru, perlindungan guru, dan pemenuhan kekurangan guru, mulai dari PAUD hingga SMA/SMK/MA, dan tanpa dikotomi guru negeri dan swasta.
Kemudian penuntasan P1, P2, P3, dan P4 dalam seleksi ASN PPPK, pencabutan moratorium dan pembukaan kembali penerimaan CPNS Guru, serta penyelesaian 1,6 juta guru non sertifikat pendidik juga perlu diperhatikan oleh pemerintah.
PB PGRI juga mendorong pemerintah mengurangi beban administrasi yang harus dilakukan guru seperti, mengisi aplikasi PMM.
"Menempatkan guru PPPK di sekolah asal, mengurangi beban mengajar guru, dan memberikan tunjangan khusus guru daerah 3T," tambahnya.
(nnz)
Lihat Juga :
