YCG Tolak Program Makan Siang Gratis: Masih Banyak Kasus Kekerasan di Sekolah
Selasa, 05 Maret 2024 - 09:24 WIB
loading...
YCG tidak setuju jika wacana makan siang gratis menggunakan alokasi dana pendidikan. Foto/YouTube SINDOnews.
A
A
A
JAKARTA - Yayasan Cahaya Guru (YCG) menilai wacana program makan siang gratis perlu ditolak. Sebab program yang akan memakan dana BOS itu tidak menjawab problem utama pendidikan.
Direktur Eksekutif Yayasan Cahaya Guru Muhammad Mukhlisin mengatakan, saat ini masih banyak kasus-kasus kekerasan seksual, perundungan, diskriminasi dan intoleransi yang terjadi di sekolah.
Semestinya, ujar dia, alih-alih untuk mendanai makan siang dana BOS harus digunakan untuk peningkatan kualitas belajar mengajar di sekolah seperti gaji guru dan karyawan, kebutuhan belajar mengajar seperti buku dan alat tulis, biaya listrik, air, perawatan gedung sekolah, serta pengembangan pendidikan karakter termasuk program pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah.
Baca juga: Pakar UM Surabaya Kritisi Program Maksi Gratis: Gaji Guru Honorer akan Semakin Memprihatinkan
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pembiayaan program makan siang gratis bakal bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah atau (BOS) Pernyataan ini disampaikan Airlangga Hartarto saat melakukan simulasi makan siang gratis di SMP Negeri Curug, Kabupaten Tangerang, Kamis (29/2/2023).
Jumlah kekerasan di satuan pendidikan semakin hari semakin mengkhawatirkan. Dari data yang dikumpulkan YCG setidaknya selama 2023 terjadi 139 kasus-kasus kekerasan dan 19 orang korban meninggal dunia. Belakangan juga masih terjadi kasus-kasus kekerasan dan perundungan seperti yang terjadi di salah satu sekolah swasta di Tangerang Selatan.
Serta, sebuah kasus di Pondok Pesantren di Kediri, Jawa Timur. Kasus ini mengundang keprihatinan banyak pihak karena korban meninggal dunia sementara Pondok Pesantren tersebut diduga belum memiliki izin dari Kementerian Agama.
“YCG tidak setuju jika wacana makan siang gratis menggunakan alokasi dana pendidikan. Pemerintah masih punya pekerjaan utama di dunia pendidikan, yaitu pencegahan dan penanganan kekerasan. Kita tidak bisa membiarkan anak-anak menjadi korban perundungan dan kekerasan dari waktu ke waktu,” ungkapnya, melalui siaran pers, Selasa (5/3/2024).
Baca juga: JPPI: Program Makan Siang Gratis akan Membuat Biaya Pendidikan Tambah Mahal
“Perlu upaya serius dan pelibatan berbagai pihak. Jika hal ini tidak segera diselesaikan, maka slogan Indonesia Emas 2045 hanya pepesan kosong” tegasnya.
Mukhlisin menegaskan bahwa kekerasan di satuan pendidikan merupakan salah satu problem pendidikan yang harus segera diselesaikan.
“Pemerintah perlu fokus memberikan jalan keluar mengatasi kekerasan ini dengan melibatkan berbagai kalangan. Tidak cukup hanya menerbitkan kebijakan, namun juga perlu mendorong peran keluarga, dan masyarakat untuk mencegah kekerasan dan menumbuhkan pendidikan kemanusiaan.” tegas Mukhlisin.
Oleh karena itu, YCG menegaskan anggaran pendidikan seharusnya digunakan untuk mengatasi permasalahan kekerasan di satuan pendidikan. Penggunaan anggaran pendidikan untuk menutupi janji kampanye salah satu paslon presiden jelas merupakan penyimpangan dari agenda penuntasan permasalahan terbesar di dunia pendidikan.
Direktur Eksekutif Yayasan Cahaya Guru Muhammad Mukhlisin mengatakan, saat ini masih banyak kasus-kasus kekerasan seksual, perundungan, diskriminasi dan intoleransi yang terjadi di sekolah.
Semestinya, ujar dia, alih-alih untuk mendanai makan siang dana BOS harus digunakan untuk peningkatan kualitas belajar mengajar di sekolah seperti gaji guru dan karyawan, kebutuhan belajar mengajar seperti buku dan alat tulis, biaya listrik, air, perawatan gedung sekolah, serta pengembangan pendidikan karakter termasuk program pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah.
Baca juga: Pakar UM Surabaya Kritisi Program Maksi Gratis: Gaji Guru Honorer akan Semakin Memprihatinkan
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pembiayaan program makan siang gratis bakal bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah atau (BOS) Pernyataan ini disampaikan Airlangga Hartarto saat melakukan simulasi makan siang gratis di SMP Negeri Curug, Kabupaten Tangerang, Kamis (29/2/2023).
Jumlah kekerasan di satuan pendidikan semakin hari semakin mengkhawatirkan. Dari data yang dikumpulkan YCG setidaknya selama 2023 terjadi 139 kasus-kasus kekerasan dan 19 orang korban meninggal dunia. Belakangan juga masih terjadi kasus-kasus kekerasan dan perundungan seperti yang terjadi di salah satu sekolah swasta di Tangerang Selatan.
Serta, sebuah kasus di Pondok Pesantren di Kediri, Jawa Timur. Kasus ini mengundang keprihatinan banyak pihak karena korban meninggal dunia sementara Pondok Pesantren tersebut diduga belum memiliki izin dari Kementerian Agama.
“YCG tidak setuju jika wacana makan siang gratis menggunakan alokasi dana pendidikan. Pemerintah masih punya pekerjaan utama di dunia pendidikan, yaitu pencegahan dan penanganan kekerasan. Kita tidak bisa membiarkan anak-anak menjadi korban perundungan dan kekerasan dari waktu ke waktu,” ungkapnya, melalui siaran pers, Selasa (5/3/2024).
Baca juga: JPPI: Program Makan Siang Gratis akan Membuat Biaya Pendidikan Tambah Mahal
“Perlu upaya serius dan pelibatan berbagai pihak. Jika hal ini tidak segera diselesaikan, maka slogan Indonesia Emas 2045 hanya pepesan kosong” tegasnya.
Mukhlisin menegaskan bahwa kekerasan di satuan pendidikan merupakan salah satu problem pendidikan yang harus segera diselesaikan.
“Pemerintah perlu fokus memberikan jalan keluar mengatasi kekerasan ini dengan melibatkan berbagai kalangan. Tidak cukup hanya menerbitkan kebijakan, namun juga perlu mendorong peran keluarga, dan masyarakat untuk mencegah kekerasan dan menumbuhkan pendidikan kemanusiaan.” tegas Mukhlisin.
Oleh karena itu, YCG menegaskan anggaran pendidikan seharusnya digunakan untuk mengatasi permasalahan kekerasan di satuan pendidikan. Penggunaan anggaran pendidikan untuk menutupi janji kampanye salah satu paslon presiden jelas merupakan penyimpangan dari agenda penuntasan permasalahan terbesar di dunia pendidikan.
(nnz)
Lihat Juga :
